DPP FPE Selenggarakan Workshop & Focus Group Discussion
“Just Energy Transition” di Provinsi Sulawesi Selatan Sorowako Luwu Timur-Suara Tambang-Selasa, 19 Maret 2024. Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI) menyelenggarakan kegiatan Workshop and Focus Group Discussion (WFGD) dengan topik “Just Energy Transition” atau “ Transisi Energi yang Berkeadilan” di Sorowako Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan pada […]
APINDO RIAU SALUT PADA FPE KSBSI
Pekanbaru, www.fpe-sbsi.or.id Bukhari selaku anggota APINDO Riau, merasa kagum dengan FPE KSBSI yang mengangkat isu Just Transisi. Hal ini beliau ungkapkan dalam acara Workshop & Forum Group Diskusi yang diadakan di hotel BATIQA Pekan Baru, Riau. Menurutnya serikat buruh lain belum pernah menyentuh isu terkait Just Transisi atau perubahan yang berkeadilan. Acara Workshop dan FGD […]
AKHIRNYA FPE RESMI BERDIRI DI PT. GUNBUSTER NICKEL INDUSTRY
Morowali Utara, fpe-sbsi Setelah berupaya cukup lama, akhinya Serikat Buruh Pengurus Komisariat, Federasi Pertambangan dan Energi PT. Gunbuster Nickel Industry (PK FPE PT. GNI) berdiri secara resmi setelah keluarnya nomor pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja, Kab. Morowali Utara dengan nomor pencatatan 560/02/DNKT-TBP/I/2024, tertanggal,15 Januari 2024. Usai pencatatan, pada 19 Januari 2024 beberapa pengurus PK FPE […]
Omnibus Law Cipta Kerja Dinilai Pulihkan Perekonomian Setelah Pandemi Covid-19
Sementara hanya 2 juta hingga 2,5 juta lapangan kerja berlualitas jika tanpa Omnibus Law. “Kami juga dorong peningkatan investasi sebanyak 6,6 persen sampai 7 persen yang meningkatkan income dan daya beli, dan mendorong peningkatan konsumsi. Kemudian peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah, sehingga dapat meningkatkan income, daya beli dan konsumsi,” terang Budi. Menurutnya, keberadaan Omnibus […]
Kemenaker: Dampak Corona Dahsyat, 13,9 Persen Perusahaan Kurangi Karyawan
Selanjutnya, Siti menambahkan, dari 15,6 persen tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), diantaranya ada yang mendapat pesangon. Namun, tak sedikit juga tenaga kerja di-PHK justru tidak mendapatkan pesangon. “Ini adalah pekerja ter-PHK ada 15,6 persen. Di antaranya 13,8 persen pekerja kena PHK tanpa pesangon dan 1,8 persen pekerja kena PHK dengan pesangon,” ucapnya. […]
Pemerintah bentuk Satgas Pelaksana HPM nikel, begini tanggapan AP3I
“Negara harus hadir untuk menjadi wasit yang adil dalam merumuskan formula HPM yang menjembatani 291 pengusaha tambang dengan 59 Smelter nanti bila sudah jadi semua,” ungkap dia, Selasa (11/8). Pihak AP3I menyebut, satgas pelaksana HPM harus menjaga prinsip Good Mining Practice dan kelestarian lingkungan bersama dengan pengusaha tambang. Selain itu, satgas mesti menjaga keuntungan kompetitif […]
Presiden KSBSI Minta DPR Keluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari Pembahasan Omnibus Law
Kemudian dari hasil pertemuan dengan Dasco, Elly juga meminta kepada DPR agar mengundang mereka juga dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja.Dan rencananya, agenda yang akan digelar pada 18 Agustus 2020 itu akan dikawal oleh massa yang lebih banyak lagi. “Kami minta RDPU dilibatkan, dan tanggal 18 nanti kita bahas […]
Tolak UU Omnibus Law, PK FPE-KSBI PT. Vale Indonesia Akan Unras Di Kantor DPRD Luwu Timur
“Kami menilai, klaster ketenagakerjaan yang sementara di godok oleh pemerintah pusat dan telah di serahkan ke DPR sangat merugikan kami sebagai buruh, karena mendegradasi undang undang No.13 tahun 2003 yang memberi perlindungan kepada buruh,” jelasnya. Menurut Isak Bukkang, Ketika kita melihat bagian penjelasannya sangat ekonomisentris, bukan kesejahteraan. Jadi hanya bicara pertumbuhan ekonomi tanpa bicara keadilan […]
Pemerintah Undang Tokoh Buruh Serap Masukan Untuk RUU Ciptaker
“Jadi dua hal yang ingin diselesaikan pemerintah yaitu memutus mata rantai dari pandemik itu sendiri dan memutus mata rantai dari dampak PHK. Ini memerlukan kerjasama yang erat dengan serikat pekerja” ujar Airlangga. Pada pertemuan ini, para pimpinan organisasi buruh mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk berdialog. Meski begitu, mereka berharap agar pembahasan dilakukan secara intens dan detail, […]
Iuran BPJS Kesehatan Kembali Dinaikkan, Apakah Menyalahi Putusan MA?
Berdasarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ada tiga ketentuan dalam menjalankan putusan MA, yakni dengan menerbitkan peraturan baru, membatalkan peraturan yang digugat oleh pemohon atau apabila dalam 90 hari tidak ada peraturan baru yang diterbitkan, maka aturan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pemerintah telah merespons putusan MA tersebut dengan […]