Diteken Jokowi, UU 11/2020 Cipta Kerja Setebal 1.187 Halaman
Pada 5 Oktober, beredar draf UU Cipta Kerja 905 halaman. Selanjutnya setelah pengesahan lewat rapat paripurna DPR 5 Oktober itu, jumlah halaman terus berubah. Pada 9 Oktober, draf UU Cipta Kerja menjadi 1.052 halaman. Pada 12 Oktober, muncul draf UU Cipta Kerja 1.035 halaman, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi ini adalah naskah final. Pada […]
DPC FPE KSBSI KAB. SIAK LAKUKAN KONFERCAB
Lima para pengurus PK FPE KSBSI yang ikut melakukan pemilihan Ketua DPC FPE KSBSI yakni :PK FPE PT Rifansi Dwi Putra, PK FPE PT Pembangunan Perumahan, PK FPE PT Swadaya Abdi Manunggal, PT. Sumigita Jaya dan PK PFPE PT. Adonara Bhakti Bangsa. Sementara 2 calon Ketua DPC yang muncul yakni Swandi Hutasoit dan Pandiangan. Dalam […]
DPP FPE KSBSI KUNJUNGI PERUMAHAN BURUH
Sempat banyak perusahaan kontraktor yang ingin bekerjasama dengan PT Freeport dalam menyediakan rumah buruh, namun tim akhirnya memilih PT. Bintang Timur Sejati sebagai pelaksana pembangunan . “Peresmian rumah perdana akan dilakukuan pada akhir bulan ini” tutur Michel selaku Direktur Utama PT Bintang Timur. “Saya sudah maksimal membangun perumahan ini, namun ada saja pihak-pihak yang ingin […]
DPC FPE KSBSI MOROWALI, RDPU DENGAN DPRD MOROWALI
Dalam kesempatan tersebut DPC FPE Kab. Morowali menyampaikan beberapa hal : 1. Meminta jaminan kelangsungan kerja pekerja dikabupaten Morowali yang berada diluar kabupaten morowali sehingga tidak bisa lagi masuk akibat pembatasan arus barang dan penumpang diwilayah kabupaten morowali oleh pemerintah dan perusahaan tetap membayar upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Meminta kepada pihak perusahaan yang […]
DPC FPE KSBSI KAB. MIMIKA TAMPAKAN DIRI
Sementara itu salah satu petinggi Freeport, Demi Magai, mengucapkan selamat atas pelantikan DPC FPE Kab. Mimika. “Kami dari management PT Freeport percaya bahwa kehadiran DPC FPE KSBSI Kab. Mimika akan dapat membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan berbagai perusahaan yang ada dilingkungan PT Freeport”.ungkapnya. Sementara itu Saut Pangaribuan mewakili DPP FPE KSBSI mengucapkan selamat […]
DPC FPE KSBSI KAB, MIMIKA. MEMBUKA PELAYANAN PENGADUAN DAMPAK COVID -19 BAGI SELURUH KARYAWAN DI KAB. MIMIKA.
“Sebab Buruh adalah Asset perusahaan dan juga Anak Bangsa jadi siapa lagi yang bisa memperhatikan nasib anak bangsa kalau bukan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sangat tidak elok jika persoalan dalam rumah tangga harus diselesaikan oleh Tetangga, Oleh sebab itu Perusahaan patut memberikan Apresiasi kepada Karyawannya, apalagi dengan kondisi Pandemi Covid -19. Ditambahkan ketua […]
DPP FPE KUNJUNGI PK BARU DI JENEPONTO
Menurut Saharudin bahwa mereka telah beberapa kali menyurati pihak perusahaan namun sampai saat ini belum ada respon positif dari pihak management. “Saat ini ada salah satu karyawan yang meninggal dunia, namun perusahaan melaporkan bahwa yang bersangkutan di laporkan menundurkan diri, sehingga akan kesulitan dalam mendapatkan uang Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan “ ungkap Saharudin. Dalam […]
Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2020 di 34 Provinsi
NO PROP 2019 2020 1 D.I. ACEH Rp 2.916.810 Rp. 3.165.030 2 SUMUT Rp 2.303.403 Rp 2.499.422 3 SUMBAR Rp 2.289.228 Rp 2.484.041 4 RIAU Rp 2.662.025 Rp 2.888.563 5 KEP. RIAU Rp 2.769.683 Rp 3.005.383 6 JAMBI Rp 2.423.889 Rp 2.630.161 7 BANGKA BELITUNG Rp Rp 2.976.705 Rp 3.230.022 8 SUM SEL Rp […]
Daftar UMP 2021 di 34 Provinsi
Sementara itu, Jawa Barat tetap mengacu pada UMP 2020. UMP Jabar tahun depan diputuskan sama dengan 2020 yakni Rp 1.810.351,36. Demikian pula dengan UMP Riau 2021 tak ada kenaikan, alias masih mengacu pada UMP tahun 2020. Hal itu sudah diputuskan oleh Gubernur Riau Syamsuar. Berikut daftar lengkap UMP 2021 di Indonesia, dengan catatan sejumlah daerah tidak menaikkan […]
Buruh Smelter Nikel di Konawe Tuntut Upah Naik dan Status Pekerjaan, Ini Penjelasan Menaker
“Sedangkan untuk perpanjangan status pekerja kontrak, dimediasikan di Disnaker Provinsi, apakah otomatis bisa menjadi pekerja tetap atau bagaimana. Jika dibahas dengan kepala dingin dan niat baik secara tripartit, pasti ada solusi,” tambah Dita. Sementara terkait hak-hak pekerja, Menaker minta kepada VDNI agar disesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dia meminta agar semua pihak menahan diri sekaligus menjaga […]