Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

Tok! Anies Naikkan Upah Minimum DKI Jadi Rp 4.641.854
Publish date: 11 Jan 2022, Author : fpesbsi
 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 mendatang sebesar 5,1% atau senilai Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Dengan kenaikan UMP ini pemrrov DKI mengharapkan daya beli masyarakat tidak turun tahun depan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan keputusan tersebut selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di wilayah Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata Anies dalam siaran persnya, Sabtu (18/12/2021).

 

Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Selasa (21/9). Anies penuhin panggilan KPK sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019 dengan tersangka Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

[Berita Lengkap...]

 

Kantornya Diacak-acak Buruh, Wahidin Halim Meradang
Publish date: 11 Jan 2022, Author : fpesbsi
 

Rekaman video aksi buruh memasuki dan melakukan perusakan ruangan kerja Gubernur Banten Wahidin Halim di Kantor Gubernur Banten pada Rabu (22/12/2021) sempat viral di media sosial. Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku geram dengan aksi yang dilakukan buruh tersebut.

"Yang pasti saya sangat menyesalkan tindakan anarkisme dan ketidaksantunan dari buruh. Saya meminta agar aparat kepolisian dapat bertindak tegas terhadap oknum pendemo yang telah anarkis dan merusak fasilitas pemerintah," ucap Wahidin dalam keterangan persnya, Kamis (23/12/2021).

Ditambahkannya, terkait tuntutan buruh untuk merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 5,4%, gubernur mengatakan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengupahan.

 

Wahidin Halim. (Foto: Antara)

[Berita Lengkap...]

 

Pemerintah Diminta Pikir Matang Rencana Evaluasi Harga DMO Batu Bara
Publish date: 11 Jan 2022, Author : fpesbsi
 

Pemerintah akan mengevaluasi harga Domestic Market Obligation (DMO) batu bara di pembangkit listrik, semen hingga pupuk.

Terkait ini, pemerintah diminta tidak menaikkan harga DMO batu bara tersebut. Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Tumiran khawatir jika perubahan harga DMO batu bara hanya menguntungkan pengusaha komoditas ini.

Di sisi lain bila harga DMO batu bara naik bisa membebani keuangan negara dan rakyat terutama di sektor pembangkit listrik.

"Harusnya untuk kepentingan nasional. Kalau wacana ini benar, maka kita sebenarnya tidak menjaga kepentingan nasional, tetapi kepentingan pengusaha. Jadi sudahlah jangan berpikir untuk menaikkan harga DMO batu bara," ujarnya dia, Kamis (23/12/2021).

 

Aktivitas pekerja saat mengolah batu bara di Pelabuham KCN Marunda, Jakarta, Minggu (27/10/2019). Berdasarkan data ICE Newcastle, ekspor batu bara Indonesia menurun drastis 33,24 persen atau mencapai 5,33 juta ton dibandingkan pekan sebelumnya 7,989 ton. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho

[Berita Lengkap...]

 

KSBSI Menggelar Diskusi Terkait Judicial Review UU Cipta Kerja Yang Tidak Berpihak Pada Kaum Buruh
Publish date: 11 Jan 2022, Author : fpesbsi
 

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar diskusi dengan tema,"Quo Vadis Putusan MK Yang Menyatakan UUCK Inkonstitusional Bersyarat?" "Diskusi ini bertujuan mengambil sikap tentang langkah apa yang relevan dan strategis dilakukan jajaran KSBSI untuk menghentikan sikap Pemerintah yang masih tetap memberlakukan UUCK, PP 35/2021, PP 36/2021 sebagai payung hukum menjalankan kebijakan publiknya", tutur Sekretaris Jenderal KSBSI Dedi Hardianto, dalam pembukaan diskusi.

"Paling kasat mata misalnya pada tanggal 30 November 2021 para Gubernur masih tetap membuat PP 36/2021 sebagai payung hukum untuk menetapkan besaran UMK tahun 2022. Padahal MK dalam putusannya telah menyatakan UUCK adalah inkonstitusional bersyarat sejak tanggal 25 November 2021", lanjut Dedi dalam kata pengantar pembukaan diskusi.

Acara ini hadiri Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, Sekretaris Jenderal KSBSI Dedi Hardianto, Bendahar DEN KSBSI Rasmina Pakpahan, Tim 11 Kuasa KSBSI untuk Omnibus Law, DPP Federasi,  LBH KSBSI, Komite Pemuda dan Lingkungan.

Acara diskusi dibuka Sekretaris Jenderal KSBSI Dedi Hardianto pada Rabu, (15-16/12- 2021) di Sparks Forest Adventure, Sukabumi.

 

Peserta Diskusi JR terhadap putusan MK

[Berita Lengkap...]

 

Ramai-ramai Kritik Putusan MK soal UU Ciptaker
Publish date: 11 Jan 2022, Author : fpesbsi
 

Meski mendapat apresiasi karena mengabulkan uji formil untuk pertama kali dalam sejarah, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mendapat kritikan terkait putusan perkara nomor: 91/PUU-XVIII/2020 mengenai uji formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Sejumlah pihak berpendapat MK mengambil jalan tengah yang justru membuat kebingungan karena putusan dapat ditafsirkan berbeda.

Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menilai MK mencoba mengakomodasi berbagai kepentingan dan mengambil jalan tengah yang membuat putusan menjadi ambigu. Mantan Wamenkumham itu mengatakan uji formil UU Ciptaker dilakukan MK untuk menilai keabsahan prosedur pembuatan UU, bukan terkait isinya.

MK, kata dia, pada awalnya terlihat tegas dengan menyatakan bahwa UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945. Namun, karena alasan obesitas regulasi dan tumpang tindih UU, MK memberi pemakluman inkonstitusionalitas bersyarat.

Dan, akhirnya MK memberi waktu 2 tahun untuk pemerintah dan DPR memperbaiki pembuatan UU Ciptaker. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak diperbaiki, maka UU Ciptaker menjadi inkonstitusional permanen.

"Seharusnya, agar tidak ambigu, MK tegas saja membatalkan UU Ciptaker dan kalaupun ingin memberi ruang perbaikan, itu tidak dapat dijadikan alasan untuk suatu UU yang dinyatakan melanggar konstitusi untuk tetap berlaku," ujar Denny.

 

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

[Berita Lengkap...]

 

Ini Susunan Pengurus Hasil Kongres ke VI DPP FPE KSBSI
Publish date: 11 Jan 2022, Author : fpesbsi
 

Kongres ke VI Federasi Pertambangan dan Energi afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI) baru saja usai. Perhelatan pesta demokrasi tersebut diadakan di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara. Dengan mengangkat tema ‘‘Membangun Sosial Dialog Sebagai Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Anggota’. Dihadiri perwakilan Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI, pimpinan federasi yang berafiliasi serta tamu undangan lainnya.

Sebelumnya, Nikasi Ginting ketua panitia kongres mengatakan agenda kongres yang diadakan 3 hari tersebut lebih fokus membahas persoalan organiasi. Dari melakukan penataan AD/ART, struktur organisasi. Sampai menyikapi strategi perjuangan FPE KSBSI pasca disahkannya Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja. Serta mengawal turunan 4 Peraturan Pemerintah (PP) dari undang-undang tersebut.

Akhirnya, setelah melewati pembahasan diskusi dan perdebatan, kongres menetapkan pengurus yang terpilih untuk menjalankan roda organisasi. Berikut susunan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) FPE KSBSI Periode 2021-2025:

 

Peserta Kongres ke VI Federasi Pertambangan dan Energi  sessi pembukaan

[Berita Lengkap...]

 

Daftar Daerah Tetapkan Kenaikan UMP 2022, Siapa Naik Paling Tinggi?
Publish date: 11 Jan 2022, Author : fpesbsi
 

Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 tetap naik. Hanya saja, kenaikannya tak sebesar yang diharapkan buruh, yaitu hanya 1,09 persen.

Ketentuan mengenai kenaikan upah minimum mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Simulasi ini dari data BPS, rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09 persen, ini rata-rata nasional," ujar Ida saat konferensi pers virtual beberapa waktu lalu.

Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 21 November 2021. Namun karena 21 November merupakan hari libur nasional, maka penetapan harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.

Sementara itu penetapan Upah Minimum Kota (UMK), harus dilakukan paling lambat 30 November 2021 setelah penetapan UMP. Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum 2022 kepada seluruh gubernur.

Sejumlah pemerintah provinsi bahkan sudah mulai menetapkan UMP 2022. UMP tahun 2022 di berbagai daerah tersebut hanya naik tipis dibandingkan tahun 2021. 

Berikut daftar daerah yang telah menetapkan UMP 2022 :

Banten

Gubernur Banten, Wahidin Halim menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp2.501.203. Angka ini naik 1,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp2.460.996.

Besaran UMP tahun 2022 itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.280-Huk/2021.

 

Ilustrasi

[Berita Lengkap...]

 

SETELAH LAMA TIDAK AKTIF AKHIRNYA FPE TERLIBAT DALAM MEETING INDUSTRIALL NASIONAL
Publish date: 11 Jan 2022, Author : fpesbsi
 

Bertempat di Hotel Millinium, Tanah Abang, Jakarta, para pimpinan 11 federasi yang tergabung diberbagai federasi melakukan pertemuan nasional yang secara rutin dilakukan Industriall selaku afiliasi Internasional. Pertemuan para pimpinan federasi pada level nasional ini dilakukan pada, 19-20 Nopmber 2021.

Beberapa agenda yang dibahas dalam pertemuan nasional ini yakni terkait berbagai program yang dikerjakan Industriall selama tahun 2021.

Sayangnya karena FPE sedang mendapatkan sanksi, beberapa kegiatan utama yang dikerjakan Industriall tidak melibatkan FPE KSBSI.

Dalam pertemuan tersebut hadir beberapa petinggi Industriall yang berkantor pusat di Zeneva melalui  virtual meeting. Mereka adalah Kemal dan Yoon.

Kemal menjelaskan bahwa saat ini Industriall Global Union sebagai afiliasi internasional dari berbagai federasi di Indonesia, telah membuat surat tekanan kepada pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowidodo. Selain itu Industriall juga akan melakukan tekanan yang lebih keras terhadap pemerintah Indonesia  terkait pemberlakukan UU Cipta Kerja yang disyahkan oleh pemerintah Indonesia pada Oktober 2021.

Terjadi banyak kemunduran terhadap dalam UU Perburuhan di Indonesia, upah menjadi lebih rendah, sistem kerja yang semakin tidak baik dan banyak lagi yang lain yang diatur dalam Omnibus Law.

 

Semoga dapat bergerak lebih kencang dan lebih luas

[Berita Lengkap...]

 

9,2 GW PLTU Batu Bara RI Disetop, Penggantinya Sudah Siap?
Publish date: 22 Nov 2021, Author : fpesbsi
 

Pemerintah memiliki target ambisius untuk mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Pemerintah menargetkan sebesar 9,2 Giga Watt (GW) PLTU akan dihentikan lebih awal sebelum 2030.

Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam rangkaian KTT Iklim COP 26 di Glasgow, Skotlandia.

Target ini jauh lebih tinggi dibandingkan rencana PT PLN (Persero) mempensiunkan 1 GW hingga 2030. Juga lebih tinggi dari yang disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar 5,5 GW dalam delapan tahun ke depan.

Jika benar RI mau mempensiunkan 9,2 GW PLTU, lantas pembangkit apa yang akan menjadi penggantinya? Apakah penggantinya sudah siap?

Mantan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran berpandangan bahwa pemikiran untuk mempercepat pemensiunan PLTU batu bara belum tentu tepat. Menurutnya, perlu kajian yang komprehensif.

Pasalnya, bila PLTU dipensiunkan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pembangkit listrik lainnya, terutama pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang selama ini digadangkan jadi pengganti PLTU, mampu menggantikan posisi PLTU yang bisa memasok listrik dalam jumlah besar dan terus menerus.

"Saya berpendapat sebenarnya pemikiran percepatan pensiunkan PLTU belum tentu tepat, harus ada kajian komprehensif," tutur pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini kepada CNBC Indonesia, Senin (08/11/2021).

"Kalau di Jawa pakai pembangkit EBT, pembangkit apa yang bisa masuk di Jawa dan bisa continues, panas bumi gak banyak lagi di Jawa dan pembangkit hidro di Jawa juga terbatas," lanjutnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan agar rencana ini dipertimbangkan ulang karena permintaan listrik masih akan tumbuh, sehingga butuh energi yang mampu menopang beban energi yang besar.

 

Ilustrasi

[Berita Lengkap...]

 

Kongres FPE Ke-VI Usung Sosial Dialog dan Kesejahteraan Anggota
Publish date: 22 Nov 2021, Author : fpesbsi
 

Secara resmi, Kongres Ke-VI Federasi Pertambangan dan Energi afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI) telah dibuka dengan tema ‘Membangun Sosial Dialog Sebagai Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Anggota’.

Agenda kongres dihadiri Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), perwakilan ketua umum dan pengurus pusat federasi serikat buruh yang berafiliasi dengan KSBSI, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) serta Nikodemus Purba dari PT. Freeport Indonesia beserta jajarannya.

Dalam kata sambutannya, Nikasi Ginting sebagai ketua pantia kongres menyampaikan permohonan maaf, karena pelaksanaan kongres yang diadakan tahun ini sempat tertunda 2 kali akibat terjadi pandemi Covid-19. Namun puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, situasi wabah corona saat ini mulai reda, sehingga DPP FPE KSBSI bisa melaksanakan kongres bulan ini.

“Saya berharap selama menjalankan agenda kongres, semua peserta tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes),” ucapnya, lansir KSBSI.org, Rabu (10/11/2021).

 

Pembukaan Kongres FPE Ke-VI. (Foto: Tunjang Waluyo/Media KSBSI)

[Berita Lengkap...]