Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

GUBERNUR RIAU TERIMA PIMPINAN SERIKAT BURUH
Publish date: 23 Nov 2020, Author : fpesbsi
 

Gubernur Riau,Syamsuar, Rabu, 18 Nopember 2020 menemui pimpinan serikat buruh dirumah dinasnya yang terletak di Suka Mulia, Kec. Sail, Kota Pekanbaru.

Beberapa pengurus serikat buruh tingakt nasional yang hadir adalah, Dedi , Sekjen KSBSI, Riswan Lubis, Ketua Umum DPP FPE dan Nikasi Ginting, selaku Sekjen DPP FPE. Selain pimpinan serikat tingkat nasional, beberapa pimpinan KSBSI tingak Propinsi juga hadir. Beberapa diantara mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah, Juandi Hutauruk, selaku Korwil KSBSI Riau, Charles dan Nelly.

Sementara itu dari jajaran Gubernur, selain beberapa staff Gubernur, hadir juga Kadisnaker Riau Jonli

Pertemuan dengan Gubernur Riau, Syamsuar, terkait nasib karyawan Chevron

[Berita Lengkap...]

 

Perundingan PKB antara Manajemen PT NHM dengan Badan Serikat Pekerja Berlangsung Lancar
Publish date: 16 Nov 2020, Author : fpesbsi
 

Tidak ada lagi raut wajah penuh kemarahan. Tidak ada lagi adu mulut yang berujung ribut. Itulah yang tampak dari perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dengan Badan Serikat Pekerja (SPSI, SBSI, GSBM), di Jakarta, Kamis (5/11).

Pemandangan ini tentunya menjadi sesuatu yang baru. Pasalnya, selama PT NHM di bawah manajemen lama (newcrest), hampir tidak ada habisnya ‘perang urat’ antara karyawan dengan manajemen. Kini, perundingan berlangsung secara kekeluargaan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur PT NHM H Robert Nitiyudo didampingi Wakil Presiden Direktur Rafael Nitiyudo, mengatakan managemen sepakat untuk memperbaiki kualitas PKB. Tujuan perbaikan semata-mata untuk kesejahteraan bersama antara perusahaan dan karyawan.

“Manajemen akan memberikan bonus produksi dari kelebihan target yang ditargetkan perusahaan” ujar H Robert.

Terpisah, Ketua Badan Serikat Pekerja PT NHM Iswan Marus menilai, pertemuan kali ini bersama manajemen baru, memang tidak seperti pertemuan saat bersama manajemen lama (newcrest).

HAPPY ENDING: Suasana perundingan PKB antara manajemen PT NHM dengan Badan Serikat Pekerja, di Jakarta, Kamis (5/11). (foto: NHM for Harian Halmahera)

[Berita Lengkap...]

 

FPE KSBSI MOROWALI LAKUKAN PENINGKATAN SDM ANGGOTANYA
Publish date: 13 Nov 2020, Author : fpesbsi
 

Akhirnya  3 pimpinan DPP FPE KSBSI berhasil mendaratkan kakinya di Morowali, Sulawesi Tengah. Kunjungan lapangan ini adalah baru pertama kali sejak Pendemi Corona melanda Indonesia, tepatnya sejak Maret 2020 tidak kunjungan lapangan yang dilakukan oleh DPP FPE KSBSI.

Tiga pimpinan DPP FPE KSBSI yang melakukan kunjungan ke Morowali, Sulawesi Tengah tersebut yakni, Riswan Lubis, Selaku Ketua Umum, Nikasi Ginting, Sekertaris Jenderal dan Saut Pangaribuan.

Ketiganya mendarat di Luwu, Morowali pada, 04 Nopember 2020 dalam kegiatan Training untuk anggota-anggotanya yang ada di kawasan IMIP.

Selain melibatkan anggota-anggota yang ada di Morowali, DPC FPE KSBSI Kab. Morowali juga mengundang saudara-saudara mereka yang ada di Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan training tersebut, para PK dari Morowali yang terlibat adalah : PK FPE PT SMI, PT. ITSS, PT. IRNC, PT. GCNS, PT. IMIP, PT. LSI. Sementara dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan yakni : PK FPE PT. Vale, PT. Sinar Kasih,  dan PT. Maju Jaya.

 

Setiap orang butuh uang, namun setiap orang juga butuh Holiday”

[Berita Lengkap...]

 

Pemerintah Umumkan Upah Minimum Tidak Naik di Tahun 2021, Ini 10 Daerah dengan UMP dan UMK Tertinggi di Indonesia
Publish date: 13 Nov 2020, Author : fpesbsi
 

Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum di tahun 2021 mendatang.

Keputusan ini dibuat terkait dengan masa pandemi Covid-19.

Surat edaran pun telah disampaikan dari Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan upah minimum tersebut.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam surat itu juga memerintahkan para gubernur di 34 provinsi seluruh Indonesia untuk mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP) di masing-masing daerahnya secara serentak pada 1 November 2019.

Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan bupati/wali kota selambat-lambatnya pada 21 November 2019.

 

Ilustrasi

[Berita Lengkap...]

 

Diteken Jokowi, UU 11/2020 Cipta Kerja Setebal 1.187 Halaman
Publish date: 13 Nov 2020, Author : fpesbsi
 

Omnibus UU Cipta Kerja kini sudah resmi diundangkan. Jumlah halaman final menjadi 1.187 lembar.

Dokumen UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg), diakses detikcom pada Senin (2/11/2020).

Jumlah halaman di UU ini adalah 1.187 lembar. Tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada di halaman 769.

UU Cipta Kerja disahkan Jokowi lewat tanda tangan tertanggal 2 November 2020 atau hari ini. Ada pula tanda tangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dalam salinan ini, ada pula tanda tangan Lydia Silvana Djaman selaku Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Setneg.

Sebelumnya, jumlah halaman UU Cipta Kerja sempat berubah-ubah meski sudah disahkan via rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020.

Awalnya, berkas digital (soft file) yang terunggah di situs resmi DPR adalah draf RUU Cipta Kerja 1.028

Usai Tanda Tangan UU Cipta Kerja (Fhoto :warta kota.tribunnews.com)

[Berita Lengkap...]

 

Tolak UU Cipta Kerja, KSBSI dan Federasinya lagukan Unjuk Rasa
Publish date: 12 Nov 2020, Author : fpesbsi
 

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) akhirnya  menyerukan kepada anggotanya untuk melakukan aksi unjukrasa diberbagai daerah.

Sementara itu di tingkat nasional KSBSI bersama 10 federasi yang berafiliasi melakukan aksi unjukrasa ke Istana Negara pada, 12 Oktober 2020.

Sayangnya aksi seribuan anggota KSBSI ini tidak berhasil menembus kedepan istana negara. Ketatnya pengamanan yang dijaga dari kesatuan Kepolisian dan TNI membuat anggota KSBSI hanya bertahan disekitar patung kuda.

FPE LAKUKAN AKSI DIBERBAGAI DAERAH.

1. PAPUA

DPC FPE KSBSI Kab. Mimika, Papua terpaksa hanya bisa melakukan konprensi pers di sekertariat DPC FPE Kab. Mimika.”Kami baru bisa malakukan Konpres terkait penolakan UU Cipta Kerja, karena disituasi di Timika belum memungkinkan bagi kami untuk melakukan aksi turun kejalan “ komentarnya pada Suara Tambang.

Dalam konprensi persnya DPC FPE Kab. Mimika, miminta agar pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja dengan mengeluarkan Perpu.

2. MOROWALI

Hampir seribuan anggota FPE Kab. Morowali mengerahkan anggotanya menuju kantor DPRD Kab Morowali.

Dalam orasinya FPE Kab. Morowali meminta agar DPRD Kab. Morowali menolak UU Cipta Kerja.

 

Pengunjukrasa bergerak menuju Istana Presiden

[Berita Lengkap...]

 

Tolak UU Cipta Kerja, Alasan Demo Buruh KSBSI Baru Turun ke Jalan Hari ini
Publish date: 12 Nov 2020, Author : fpesbsi
 

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menjelaskan alasan mengapa baru demo tolak UU Cipta Kerja pada hari ini. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan organisasi buruh lainnya sudah unjuk rasa sejak 6 hingga 8 Oktober 2020.

"Kami memang akan turun secara nasional, tapi bukan di tanggal yang sama (dengan KSPI)," ujar Elly di sela demo buruh di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin, 12 Oktober 2020.

Alasan lain adalah sudah banyak elemen lain yang menumpang demo buruh untuk menolak UU Cipta Kerja pada 6 - 8 Oktober lalu. Namun Elly tidak menjelaskan elemen mana saja yang menumpangi demo Omnibus Law pada 6-8 Oktober itu.

"Selain itu, kami harus ada dulu yang disahkan (undang-undangnya), biar bisa kami kritisi," kata Elly.

 

Aksi KSBSI menolak Omnibus Law “Cipta Kerja”

[Berita Lengkap...]

 

Advokat Sampaikan Counter Hukum Terkait Tudingan 12 Hoax Omnibus Law
Publish date: 14 Oct 2020, Author : fpesbsi
 

Seorang Advokat, Ahmad Khozinudin, S.H. menyampaikan counter hukum atas narasi tulisan tanpa nama yang mendelegitimasi kritik publik terhadap UU Cipta Kerja yang barus saja di undangkan.

Khozinudin mengatakan, tulisan yang berjudul `MELURUSKAN 12 HOAX OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA` itu seolah menuding para pengkritik UU sebagai Penyebar Hoax. Sebab, tulisan tersebut seolah-oleh memberikan dasar tentang adanya hoax yang beredar di tengah masyarakat.

Agar menjadi jelas duduk perkaranya, Khozinudin mengulas berbagai tuduhan narasi `Menyebar 12 Hoax RUU Cipta Kerja` sebagai berikut :

Pertama, uang pesangon tidak dihapus, namun komponennya dikurangi. Selain itu penerapan sistem kontrak seumur hidup, menjadikan pekerja tak mendapat pesangon. Karena pesangon hanya diperoleh bagi karyawan tetap (PKWTT) dan tak berlaku bagi karyawan kontrak (PKWT).

Penghapusan ketentuan pasal 59 UU ketenagakerjaan yang mengatur ketentuan mengenai karyawan kontrak (PKWT) memungkinkan perusahaan mengontrak pekerja seumur hidup. Kalau hubungan kerja seumur hidup dikontrak, bagaimana mungkin akan dapat pesangon ?

Komponen uang penggantian hak sebagimana diatur dalam pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (UU No 13/2003) dihilangkan.

Uang penghargaan masa kerja yang diatur pasal 156 ayat (3) diperketat dengan menghapus poin H dalam pasal 156 ayat 3. Itu artinya, uang penghargaan bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih dimana seharusnya pekerja/buruh menerima uang penghargaan sebanyak 10 bulan upah dihilangkan.

 

Ilustrasi Unjukrasa Buruh

[Berita Lengkap...]

 

Terungkap! 12 Aktor Tambang di Balik UU Omnibus Law, Ini Daftarny
Publish date: 14 Oct 2020, Author : fpesbsi
 

Berdasarkan analisis profil para satgas dan anggota Panja Omnibus Law DPR, terungkap 12 aktor penting yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang terutama batu bara.

“Di balik pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja ini, terdapat kepentingan besar para pebisnis tambang, guna mendapat jaminan hukum untuk keberlanjutan dan keamanan bisnisnya. Melalui sejumlah elite politik dan pebisnis di Satgas dan Panja Omnibus, kepentingan itu dikejar, dan berhasil diperoleh dengan disahkannya RUU Omnibus Law,” demikian tulis Koalisi Bersihkan Indonesia dalam rilis yang diterima VoxNtt.com, Jumat 9 Oktober 2020 siang.

Menurut Koalisi Bersihkan Indonesia, UU Cipta Kerja baru saja disahkan, Senin, 5 Oktober 2020 itu drafnya tidak pernah dibuka untuk publik, rapat malam-malam, lalu disahkan terburu-buru di tengah merebaknya Covid-19. Gelombang penolakan pun muncul sejak pertama kali undang-undang ini diusulkan oleh Presiden Joko Widodo.

Anggota koalisi pun membeberkan nama-nama yang diduga aktor di balik UU ini.

Terdapat 12 aktor intelektual yang tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka. 12 orang itu, antara lain Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny Sutrisno, Azis Syamsudin, Erwin Aksa, Raden Pardede, M Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar, dan Lamhot Sinaga,” ungkap Merah Johansyah, Juru Bicara #BersihkanIndonesia dari JATAM.

“Menurut mereka, Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berperan sebagai orang yang membentuk tim Satgas Omnibus, misalnya, terhubung dengan PT Multi Harapan Utama, sebuah tambang batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luas konsesi PT MHU mencapai 39.972 hektar atau setara dengan luas kota Surabaya.

 

lustrasi Unjukrasa Buruh

[Berita Lengkap...]

 

Kisah Kejar Setoran RUU Ciptaker, Dikebut dalam 64 Kali Rapat Secara Nonstop
Publish date: 14 Oct 2020, Author : fpesbsi
 

Badan Legislasi (Baleg) DPR membacakan laporan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang dibahas di Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR bersama dengan pemerintah. RUU kontroversial ini beres dibahas dalam 64 kali rapat yang dilakukan nonstop Senin-Minggu, pagi hingga malam dan juga di waktu reses.

“Untuk melaksanakan pengambilan keputusan atas Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Cipta Kerja. Perkenankan kami atas nama Badan Legislasi menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020).

Politikus Gerindra ini menjelaskan, sesuai dengan penugasan Badan Musyawarah (Bamus) kepada Baleg untuk melakukan pembahasan RUU tentang Ciptaker, maka Baleg bersama Pemerintah dan DPD telah melaksanakan Rapat sebanyak 64 kali, 2 kali Rapat Kerja, 56 kali Rapat Panja, dan 6 kali Rapat Timus/Timsin. .

 

Ini kisah RUU Ciptaker yang ngotot disahkan oleh para wakil rakyat, yang dilakukan mulai hari Senin sampai Minggu (weekend) dari pagi sampai dengan malam (dini hari) bahkan Masa Reses-pun tetap rapat. Foto/Infografis SINDOnews

[Berita Lengkap...]