Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

Advokat Sampaikan Counter Hukum Terkait Tudingan 12 Hoax Omnibus Law
Publish date: 14 Oct 2020, Author : fpesbsi
 

Seorang Advokat, Ahmad Khozinudin, S.H. menyampaikan counter hukum atas narasi tulisan tanpa nama yang mendelegitimasi kritik publik terhadap UU Cipta Kerja yang barus saja di undangkan.

Khozinudin mengatakan, tulisan yang berjudul `MELURUSKAN 12 HOAX OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA` itu seolah menuding para pengkritik UU sebagai Penyebar Hoax. Sebab, tulisan tersebut seolah-oleh memberikan dasar tentang adanya hoax yang beredar di tengah masyarakat.

Agar menjadi jelas duduk perkaranya, Khozinudin mengulas berbagai tuduhan narasi `Menyebar 12 Hoax RUU Cipta Kerja` sebagai berikut :

Pertama, uang pesangon tidak dihapus, namun komponennya dikurangi. Selain itu penerapan sistem kontrak seumur hidup, menjadikan pekerja tak mendapat pesangon. Karena pesangon hanya diperoleh bagi karyawan tetap (PKWTT) dan tak berlaku bagi karyawan kontrak (PKWT).

Penghapusan ketentuan pasal 59 UU ketenagakerjaan yang mengatur ketentuan mengenai karyawan kontrak (PKWT) memungkinkan perusahaan mengontrak pekerja seumur hidup. Kalau hubungan kerja seumur hidup dikontrak, bagaimana mungkin akan dapat pesangon ?

Komponen uang penggantian hak sebagimana diatur dalam pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (UU No 13/2003) dihilangkan.

Uang penghargaan masa kerja yang diatur pasal 156 ayat (3) diperketat dengan menghapus poin H dalam pasal 156 ayat 3. Itu artinya, uang penghargaan bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih dimana seharusnya pekerja/buruh menerima uang penghargaan sebanyak 10 bulan upah dihilangkan.

 

Ilustrasi Unjukrasa Buruh

[Berita Lengkap...]

 

Terungkap! 12 Aktor Tambang di Balik UU Omnibus Law, Ini Daftarny
Publish date: 14 Oct 2020, Author : fpesbsi
 

Berdasarkan analisis profil para satgas dan anggota Panja Omnibus Law DPR, terungkap 12 aktor penting yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang terutama batu bara.

“Di balik pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja ini, terdapat kepentingan besar para pebisnis tambang, guna mendapat jaminan hukum untuk keberlanjutan dan keamanan bisnisnya. Melalui sejumlah elite politik dan pebisnis di Satgas dan Panja Omnibus, kepentingan itu dikejar, dan berhasil diperoleh dengan disahkannya RUU Omnibus Law,” demikian tulis Koalisi Bersihkan Indonesia dalam rilis yang diterima VoxNtt.com, Jumat 9 Oktober 2020 siang.

Menurut Koalisi Bersihkan Indonesia, UU Cipta Kerja baru saja disahkan, Senin, 5 Oktober 2020 itu drafnya tidak pernah dibuka untuk publik, rapat malam-malam, lalu disahkan terburu-buru di tengah merebaknya Covid-19. Gelombang penolakan pun muncul sejak pertama kali undang-undang ini diusulkan oleh Presiden Joko Widodo.

Anggota koalisi pun membeberkan nama-nama yang diduga aktor di balik UU ini.

Terdapat 12 aktor intelektual yang tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka. 12 orang itu, antara lain Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny Sutrisno, Azis Syamsudin, Erwin Aksa, Raden Pardede, M Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar, dan Lamhot Sinaga,” ungkap Merah Johansyah, Juru Bicara #BersihkanIndonesia dari JATAM.

“Menurut mereka, Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang berperan sebagai orang yang membentuk tim Satgas Omnibus, misalnya, terhubung dengan PT Multi Harapan Utama, sebuah tambang batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luas konsesi PT MHU mencapai 39.972 hektar atau setara dengan luas kota Surabaya.

 

lustrasi Unjukrasa Buruh

[Berita Lengkap...]

 

Kisah Kejar Setoran RUU Ciptaker, Dikebut dalam 64 Kali Rapat Secara Nonstop
Publish date: 14 Oct 2020, Author : fpesbsi
 

Badan Legislasi (Baleg) DPR membacakan laporan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang dibahas di Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR bersama dengan pemerintah. RUU kontroversial ini beres dibahas dalam 64 kali rapat yang dilakukan nonstop Senin-Minggu, pagi hingga malam dan juga di waktu reses.

“Untuk melaksanakan pengambilan keputusan atas Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Cipta Kerja. Perkenankan kami atas nama Badan Legislasi menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, yang mengacu pada ketentuan Pasal 105 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020).

Politikus Gerindra ini menjelaskan, sesuai dengan penugasan Badan Musyawarah (Bamus) kepada Baleg untuk melakukan pembahasan RUU tentang Ciptaker, maka Baleg bersama Pemerintah dan DPD telah melaksanakan Rapat sebanyak 64 kali, 2 kali Rapat Kerja, 56 kali Rapat Panja, dan 6 kali Rapat Timus/Timsin. .

 

Ini kisah RUU Ciptaker yang ngotot disahkan oleh para wakil rakyat, yang dilakukan mulai hari Senin sampai Minggu (weekend) dari pagi sampai dengan malam (dini hari) bahkan Masa Reses-pun tetap rapat. Foto/Infografis SINDOnews

[Berita Lengkap...]

 

PERSS RELEASE KSBSI
Publish date: 07 Oct 2020, Author : fpesbsi
 

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia akhirnya mengeluarkan Press Release terkait berkembangnya isu Mogok Kerja Buruh sehubungan dengan akan di undangkanya RUU Cipta kerja yang saat ini sedang hangat.

Press Release yang dikeluarkan tanggal, 30 September 2020 tersebut ditanda tangani oleh Presiden dan Sekertaris Jenderal KSBSI, Elly Rosita Silaban dan Dedy Hardianto.

Dalam Press Release  yang diterima Suara Tambang, menjelaskan bahwa mengapresiasi pemerintah karena mengakomodir usulan SP/SB yang pernah dibahas pada, 10-23 Juli 2020.

Walapaupun dinilai mengakomodir masukan SP/SB, namun masih ditemukan beberapa masalah yang dia nggap krusial. Hal-hal yang masih dianggap krusial seperti dihapusnya pasal 59 dalam UU No.13 tahun 2003, padahal dalam pembahasan antara pemerintah, apindo dan sp/sb baik Apindo maupunSP/SB menyepakati tetap mempertahankan pasal tersebut.

Selanjutnya KSBSI menyoroti data yang disampaikan pemerintah terkait jumlah pekerja kontrak yang hanya berjumlah,428.235 serta jumlah perusahaan Out Sourcing 8.088 sehingga menimbulkan kesan bahwa penghapusan pasal, 59 UU No.13 tahun 2003 tidak menimbulkan masalah.

Lebih jauh KSBSI memandang adanya persoalan baru yang muncul dengan dimuatnya norma perubahan perubahan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (perubahan Pasal 13 dan 14 UU No.13/2003),

 

[Berita Lengkap...]

 

Substansi Perubahan RUU Ciptaker, Ada soal Jam Kerja hingga UMP
Publish date: 05 Oct 2020, Author : fpesbsi
 

Setelah dalam rapat semalam (25/9) pemerintah mendapatkan penolakan dan kritik dari mayoritas fraksi terhadap klaster ketenagakerjaan di Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), pemerintah kembali menjelaskan secara komprehensif mengenai klaster ketenagakerjaan yang diusulkan pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR yang digelar di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta, Sabtu (26/9/2020).

Elen menjelaskan, ada 7 substansi perubahan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker.

Pertama yakni, waktu kerja yang mana, dalam UU sebelumnya diatur waktu kerja rigid 7 jam per hari dan 40 jam untuk 6 hari dan 8 jam per hari dan 40 jam untuk 5 hari kerja.

Perubahan dalam RUU ini, selain waktu kerja yang umum paling lama 8 jam/hari dan 40 jam/minggu, diatur juga waktu kerja untuk pekerjaan yang khusus yang waktunya dapat kurang dari 8 jam per hari untuk pekerja paruh waktu dan ekonomi digital. Dan yang melebihi 8 jam per hari untuk pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan,” kata Elen dalam rapat.

Kedua, Elen menguraikan, mengenai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), kemudahan RPTKA hanya untuk TKA ahli yang memang diperlukan untuk kondisi tertentu seperti, untuk maintenance (darurat), vokasi, peneliti, serta investor atau buyer. Pihaknya tidak ingin semua dibuka, sehingga yang betul-betul diperlukan dan punya keahlian.

"Bapak mungkin ingat beberapa waktu yang lalu, kita sepakati untuk imigrasi pak sudah melakukan manajemen, bisa mengakomodir tidak perlu ada jaminan di dalam negeri tapi taruh senilai uang sehingga ia bisa masuk, ini fleksibilitas. Kalau dia sudah menanamkan investasi di dalam negeri tentu sudah pasti dia ada jaminan investasi ini salah satu yang ingin sampaikan,” terangnya.

Ketiga, kata Elen, persoalan pekerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pihaknya melihat bahwa pekerja kontrak belum diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Ke depan, pemerintah ingin melakukan perubahan perkembangan teknologi digital, industri 4.0 yang menimbulkan jenis pekerjaan baru yang bersifat tidak tetap, dan membutuhkan pekerja dalam waktu tertentu.

Ilustrasi 

[Berita Lengkap...]

 

Fantastis! Antam Garap Emas di Gunung Papua Rp 200 T?
Publish date: 30 Sep 2020, Author : fpesbsi
 

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) disebutkan bakal mengelola Gunung Emas di Papua bernama Blok Wabu yang merupakan bekas lahan tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia.

Info dari sumber CNBC Indonesia, potensi cadangan emas dari Blok Wabu, Papua ini bernilai hingga US$ 14 miliar atau sekitar Rp 207,2 triliun (asumsi kurs Rp 14.800 per US$).

Sumber itu juga mengatakan hitungan kasar, bahwa margin rata-rata tambang emas mencapai 30%. Artinya Antam bisa memperoleh keuntungan hingga Rp 62,16 triliun selama mengelola tambang emas di Papua ini.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa (22/09/2020) mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, agar Antam bisa mengelola bekas lahan tambang yang dikelola Freeport Indonesia, yakni Blok Wabu.

Menurut Erick ini perlu dilakukan agar Antam tidak hanya mengandalkan bisnis perdagangan (trading) emas, tetapi juga mengelola tambang emasnya sendiri.

Apalagi, imbuhnya, jumlah karyawan Antam mencapai seribuan, sangat sayang bila tidak mengelola tambang sendiri.

"Makanya, kemarin kita kirim surat ke Menteri ESDM, sebagai perusahaan BUMN kita mengharapkan, kami koordinasi juga dengan Kepala BKPM agar alokasi yang sudah diberikan Freeport kepada negara, diprioritaskan kepada BUMN untuk masalah pengelolaan emas itu. Sehingga kita secara konkret Antam ini bukan trading company, tapi juga perusahaan tambang emas," katanya.

Dia menyayangkan besarnya sumber daya emas yang dimiliki Tanah Air, namun tidak dikelola oleh BUMN tambang.

Foto: Tambang emas bawah tanah Pongkor, Jawa Barat, milik Antam (Doc.Antam)

[Berita Lengkap...]

 

RUU Cipta Kerja, Pemerintah Sebut Harga Lahan hingga Upah Buruh Penghambat Investor
Publish date: 30 Sep 2020, Author : fpesbsi
 

Pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI masih terus melakukan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hingga saat ini, pemerintah dan Baleg masih dalam proses membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) atau penyusunan butir-butir di dalam RUU. Salah satu DIM yang dibahas pada rapat antara pemerintah dengan Baleg pada Senin (14/9/2020) adalah terkait investasi atau penanaman modal di Indonesia. Deputi Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman menjelaskan, daya saing Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara lain di ASEAN.

Menurut Lukman, terdapat dua faktor yang membuat daya saing RI lebih rendah dibanding negara ASEAN lain, yakni harga lahan yang mahal, upah buruh yang relatif lebih tinggi, dan jumlah bidang usaha yang tertutup untuk investasi asing cukup banyak. Lukman memaparkan, dalam hal upah, Indonesia memiliki tingkat yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan empat negara ASEAN lain. Hal itu membuat investor enggan berinvestasi di Indonesia. Lukman merinci, di Indonesia upah minimum per bulan mencapai Rp 3,93 juta (279 dollar AS), kemudian Malaysia dengan upah buruh Rp 3,89 juta (268 dollar AS), Thailand dan Filipina dengan upah minimum per bulan rata-rata mencapai Rp 3,19 juta (220 dollar AS), dan Vietnam Rp 2,64 juta (182 dollar AS

Ilustrasi gaji, rupiah, pesangon, tunjangan (Shutterstock)

[Berita Lengkap...]

 

Menteri ESDM paparkan proyek-proyek hilirisasi batubara, ini daftarnya
Publish date: 25 Sep 2020, Author : fpesbsi
 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengklaim, peningkatan nilai tambah atau hilirisasi batubara bakal menjadi prioritas pemanfaatan batubara sebagai sumber energi.

Menurut dia, hal itu juga menjadi bagian dalam upaya konservasi batubara. "Pengutamaan kepentingan dalam negeri salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan batubara kualitas rendah dan upaya hilirisasi diharapkan menjadi paradigma baru industri pertambangan nasional," papar Arifin secara daring dalam rangkaian acara 30 tahun Perhapi, Senin (14/9).

Paling tidak, saat ini ada empat jenis peningkatan nilai tambah batubara yang direncanakan akan terealisasi dalam beberapa tahun ke depan. 

Pertama, coal upgrading. Arifin memaparkan, target penambahan tiga fasilitas coal upgrading di PT. ZJG Resources Technology Indonesia pada tahun 2024, 2026, dan 2028, dengan kapasitas masing-masing sebesar 1,5 juta ton per tahun.

Kedua, gasifikasi batubara atau proyek coal to Dimethyl Ether (DME). Proyek ini akan dikerjakan oleh konsorsium PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang direncanakan akan beroperasi pada 2024. "Itu menghasilkan DME untuk mensubstitusi LPG," jelas dia.

 

ILUSTRASI. Menteri ESDM Arifin Tasrif

[Berita Lengkap...]

 

MA Berjanji Mencabut Pemblokiran Rekening KSBSI yang Dilakukan PN Jakarta Pusat
Publish date: 25 Sep 2020, Author : fpesbsi
 

Rabu, 9 September 2020, sekira pukul 11.00 WIB, ratusan buruh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia melakukan aksi demo di depan Gedung Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya aksi demo ini dilakukan di depan Kantor Pengadilan Jakarta Pusat. Dengan tuntutan mendesak PN Jakarta Pusat segera mencabut pemblokiran rekening KSBSI.

Namun dalam aksi demo itu, pihak PN Jakarta Pusat tidak mau menjumpai pihak KSBSI untuk berdialog. Sehingga pihak KSBSI menilai Ketua PN Jakarta Pusat sebagai lembaga hukum yang pengecut. Karena tidak berani bertemu dengan buruh untuk menyelesaikan persoalan dan bersikap transparan.

Tak lama melakukan orasi demo, pihak MA mempersilahkan dialog dengan perwakilan KSBSI, diantaranya Elly Rosita Silaban (Presiden KSBSI) Rasmina Pakpahan (DEN KSBSI) Haris Manalu, Saut Pangaribuan tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KSBSI, Carlos Rajagukguk (Ketua Umum FSB NIKEUBA KSBSI), Ningsih BPK KSBSI, M. Horry Korwil KSBSI DKI Jakarta dan Alson Naibaho Ketua Cabang FSB KAMIPARHO DKI Jakarta.

Dalam pembahasan dialog, Abdullah Biro Humas dan Hukum MA menyambut baik berdialog dengan perwakilan KSBSI dan pihaknya siap mendengarkan persoalan KSBSI dengan PN Jakarta Pusat. Terkait desakan KSBSI ke PN Jakarta Pusat agar segera mencabut pemblokiran rekening KSBSI, Abdullah berjanji pihak MA bersedia menyelesaikannya supaya tidak ada lagi aksi demo.

 

Ely Rosita Silaban, Presiden KSBSi

[Berita Lengkap...]

 

Ketum FPE KSBSI: Dampak Covid-19, Semakin Banyak Buruh ter-PHK di Sektor Batu Bara
Publish date: 21 Sep 2020, Author : fpesbsi
 

Ketika Indonesia terkena status pandemi Covid-19, ternyata sangat berdampak pada perekonomian negara. Bahkan perusahaan disegala sektor pun terpaksa gulung tikar. Karena salah satunya alasan pemberlakuan lock down di semua negara, menyebabkan roda bisnis hanya jalan ditempat.

Mau tidak mau, pengusaha mengelus dada, terpaksa menghentikan bisnisnya lalu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan buruhnya sampai hari ini. Termasuk usaha sektor tambang batu bara, banyak perusahaan ikut mengalami kebangkrutan. Sebab, harga saham batu bara sedang mengalami terjun bebas.

Riswan Lubis Ketua Umum Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE-KSBSI) tak membantah jika imbas Corona menyeret bisnis di sektor tambang batu bara ikut terpuruk. Penyebab terpuruknya bisnis batu bara ini memang ada 2 persoalan.

“Pertama PBB memang sudah membuat kebijakan pengurangan produksi batu bara diseluruh dunia, lalu ditambah lagi pandemi Covid-19 semakin menambah keterpurukan. Sehingga banyak buruh di sektor tambang batu bara kehilangan kerja,” ungkapnya, saat diwawancarai, 8 September 2020.

Lanjut Riswan, sekarang ini anggota FPE KSBSI yang ada di Kalimantan Timur ada tiga kabupaten diantaranya Kutai Timur, Kartanegara dan Pasir yang saat ini perusahaannya akan melakukan PHK dan pengurangan. Diwilayah Kalimantan Utara terdapat seperti di Kabupaten Malinao.  

 

Riswan Lubis, Ketua Umum DPP FPE KSBSI

[Berita Lengkap...]