Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

9,2 GW PLTU Batu Bara RI Disetop, Penggantinya Sudah Siap?
Publish date: 22 Nov 2021, Author : fpesbsi
 

Pemerintah memiliki target ambisius untuk mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Pemerintah menargetkan sebesar 9,2 Giga Watt (GW) PLTU akan dihentikan lebih awal sebelum 2030.

Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam rangkaian KTT Iklim COP 26 di Glasgow, Skotlandia.

Target ini jauh lebih tinggi dibandingkan rencana PT PLN (Persero) mempensiunkan 1 GW hingga 2030. Juga lebih tinggi dari yang disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar 5,5 GW dalam delapan tahun ke depan.

Jika benar RI mau mempensiunkan 9,2 GW PLTU, lantas pembangkit apa yang akan menjadi penggantinya? Apakah penggantinya sudah siap?

Mantan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran berpandangan bahwa pemikiran untuk mempercepat pemensiunan PLTU batu bara belum tentu tepat. Menurutnya, perlu kajian yang komprehensif.

Pasalnya, bila PLTU dipensiunkan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pembangkit listrik lainnya, terutama pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang selama ini digadangkan jadi pengganti PLTU, mampu menggantikan posisi PLTU yang bisa memasok listrik dalam jumlah besar dan terus menerus.

"Saya berpendapat sebenarnya pemikiran percepatan pensiunkan PLTU belum tentu tepat, harus ada kajian komprehensif," tutur pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini kepada CNBC Indonesia, Senin (08/11/2021).

"Kalau di Jawa pakai pembangkit EBT, pembangkit apa yang bisa masuk di Jawa dan bisa continues, panas bumi gak banyak lagi di Jawa dan pembangkit hidro di Jawa juga terbatas," lanjutnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan agar rencana ini dipertimbangkan ulang karena permintaan listrik masih akan tumbuh, sehingga butuh energi yang mampu menopang beban energi yang besar.

 

Ilustrasi

[Berita Lengkap...]

 

Kongres FPE Ke-VI Usung Sosial Dialog dan Kesejahteraan Anggota
Publish date: 22 Nov 2021, Author : fpesbsi
 

Secara resmi, Kongres Ke-VI Federasi Pertambangan dan Energi afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI) telah dibuka dengan tema ‘Membangun Sosial Dialog Sebagai Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Anggota’.

Agenda kongres dihadiri Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), perwakilan ketua umum dan pengurus pusat federasi serikat buruh yang berafiliasi dengan KSBSI, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) serta Nikodemus Purba dari PT. Freeport Indonesia beserta jajarannya.

Dalam kata sambutannya, Nikasi Ginting sebagai ketua pantia kongres menyampaikan permohonan maaf, karena pelaksanaan kongres yang diadakan tahun ini sempat tertunda 2 kali akibat terjadi pandemi Covid-19. Namun puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, situasi wabah corona saat ini mulai reda, sehingga DPP FPE KSBSI bisa melaksanakan kongres bulan ini.

“Saya berharap selama menjalankan agenda kongres, semua peserta tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes),” ucapnya, lansir KSBSI.org, Rabu (10/11/2021).

 

Pembukaan Kongres FPE Ke-VI. (Foto: Tunjang Waluyo/Media KSBSI)

[Berita Lengkap...]

 

Kemenaker Sebut Upah Minimum 2022 Naik Rata-rata 1,09 Persen, Sudah Final?
Publish date: 22 Nov 2021, Author : fpesbsi
 

Penetapan UMP 2022 sendiri paling lambat diumumkan gubernur setiap provinsi pada 21 November 2021. Sementara upah minimum kabupaten/kota diumumkan paling lambat 30 November 2021.

Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap kenaikan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) pada 2022 sebesar 1,09 persen. Angka ini diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan UMP terendah pada 2022 berada di Jawa Tengah dengan nominal Rp1.813.011. Sementara UMP tertinggi di DKI Jakarta dengan nilai Rp4.453.724.

“Rata-rata penyesuaian upah minimum [2022] 1,09 persen. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum provinsi, ini rata-rata penyesuaian upah minimum tahun depan,” kata Putri dalam Seminar Terbuka Proses Penetapan Upah Minimum 2022 secara daring, Senin (15/11/2021).

 

Sejumlah buruh pabrik pulang kerja di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/4/2020). - ANTARA FOTO/Fauzan

[Berita Lengkap...]

 

TKA China di Indonesia Digaji Rp17-54 Juta, Faisal Basri: Mereka Bukan Tenaga Ahli
Publish date: 14 Oct 2021, Author : fpesbsi
 

Ekonom Senior Faisal Basri mengungkap banyaknya tenaga kerja asing (TKA) dari China yang masuk ke Indonesia selama masa pandemi Covid-19.

Faisal Basri menyebutkan kedatangan TKA China itu sebagian besar ada di Bandara Sam Ratulangi di Sulawesi Utara. Banyak TKA tersebut menghindari Bandara-Soekarno Hatta karena takut banyak ditanya atau diteriaki wartawan.

"Mau rekreasi ke Indonesia, kalau rekreasi ke Bali. Karena kalau ke Soekarno-Hatta banyak diteriaki wartawan. Sam Ratulangi mereka lebih santai," ujar Faisal Basri dalam diskusi virtual bertajuk "Waspada Kerugian Negara dalam Investasi Pertambangan" yang disiarkan kanal Youtube CORE Indonesia pada 12 Oktober 2021.

"Jadi mereka bukan turis, jadi mereka adalah pekerja 100 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal Basri juga mengungkapkan, TKA China yang datang ke China bukan tenaga ahli, melainkan pekerja yang menjabat seperti pembongkar muat, koki, hingga pengemudi truk derek.

TKA China yang bukan tenaga ahli itu kata Faisal Basri memiliki gaji berkisar antara Rp17 juta sampai 54 juta.

 

Puluhan TKA China saat tiba di Indonesia pada 7 Agustus 2021. /Antara Foto/Handout

[Berita Lengkap...]

 

Kabar Gembira dari Erick Thohir: 6 Bulan Lagi Diresmikan Penggunaan Teknologi 5G di Kawasan Tambang Freeport, Jokowi Diharapkan Menyaksikan
Publish date: 14 Oct 2021, Author : fpesbsi
 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan PT Freeport Indonesia dan PT Telkom Indonesia akan menggunakan teknologi 5G dalam bidang pertambangan. Erick juga mengatakan bahwa inovasi ini merupakan yang pertama di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Menurut Erick, proses ini akan disiapkan dalam waktu enam bulan ke depan. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari penggunaan teknologi adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang menambang di bawah permukaan tanah.

"Rencana enam bulan lagi kami mengharapkan Pak Presiden hadir di Freeport untuk menyaksikan daripada peresmian 5G mining, di mana ini yang pertama di Asia Tenggara kerja sama Freeport dengan Telkom Group. Tentu fungsi dari 5G mining ini untuk menjaga keamanan operasional," kata Erick dalam groundbreaking smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa, 12 Oktober.

 

Ilustrasi

[Berita Lengkap...]

 

Peringati Hari Pekerjaan Layak, KSBSI kirim Petisi ke Kemnaker
Publish date: 08 Oct 2021, Author : fpesbsi
 

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar peringatan hari Pekerjaan Layak Internasional atau ‘International World Days for Decent Work’ di Kantor Pusat KSBSI, Kamis (7/10/2021).

KSBSI membuat petisi yang dibawa ke Kementerian Ketenagakerjaan. Ada 4 poin tuntutan KSBSI beserta 10 Federasi afiliasinya, yang ditujukan untuk Pemerintah, yakni:
1. Mendesak Pemerintah mencabut dan membatalkan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan berlakukan kembali upah sektoral – Dukunglah buruh untuk mendesak presiden menerbitkan PERPPU yang menyatakan Bab IV (Klaster Ketenagakerjaan) UU Cipta Kerja tidak berlaku lagi, karena undang-undang ini secara jelas mendegradasi hak-hak buruh Indonesia, sebagaimana dalam poin2 berikut:

  • Pekerja terancam tidak menerima atau menurun drastis pesangon
    UU Ciptaker menghapus setidaknya 5 pasal mengenai pemberian pesangon, Imbasnya pekerja terancam tidak menerima pesangon ketika mengundurkan diri, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau meninggal dunia.
  • TKA lebih mudah masuk RI
    UU Ciptaker mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia. Hal ini dilakukan melalui Pasal 81 poin 4 hingga 11 UU Ciptaker yang mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

KSBSI dan 10 Federasinya rayakan hari “Pekerjaan Layak” sedunia

[Berita Lengkap...]

 

YORRYS DAN BENY JADI SAKSI, HARIS : POLITIK PECAH BELAH PERBURUHAN
Publish date: 08 Oct 2021, Author : fpesbsi
 

Harris Manalu SH, Koordinator Tim Kuasa Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) pada sidang Uji Formil UU Cipta Kerja bersuara tajam terkait dengan dua orang Saksi Fakta yang dihadirkan Kuasa Presiden Joko Widodo atau Kuasa Pemerintah.

Dua orang saksi Fakta itu adalah Yoorys Raweyai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Benny Rusli Ketua DPN Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPN FKSPN).

“Saya kira tidak tepat dihadirkan pemerintah, itu sama saja dengan politik perburuhan pecah belah sesama serikat pekerja serikat buruh.” kata Harris Manalu saat ditemui Kantor Berita Buruh usai persidangan daring Judicial Review UU Cipta Kerja, Rabu (6/10/2021) kemarin.

“Karena apa? Karena masih banyak saksi yang relevan di ajukan pemerintah, Misalnya dari APINDO. Kan yang dari pemerintah itu sendiri bisa kan. Tetapi kenapa ini? Ini kan seolah-olah pemerintah sedang menunjukkan.. Ohh.. dua konfederasi besar telah setuju dengan UU Cipta Kerja. Padahal sesungguhnya, Benny juga tadi menyatakan, ketika ditanya pemohon 4, apa jawaban dia, kami tidak setuju sebetulnya. Menolak,” terang Harris.

Menurutnya, kesaksian seperti itu membuktikan bahwa seluruh serikat pekerja serikat buruh menolak UU Cipta Kerja. Ini adalah saksi fakta yang melihat, mendengar, mengalami dan ini menguntungkan pemohon.

“Pemohon yang diuntungkan dari sisi materiil yaa. Tapi dari sisi politik perburuhan, ini sangat merugikan. Ini adalah politik pecah belah,” terang Harris

Harris Manalu SH, Ketua Tim Kuasa Hukum KSBSI. (Foto: Media KSBSI).

[Berita Lengkap...]

 

Tertinggi dalam 1 Dekade, HBA Oktober Naik ke US$ 161,63/Ton
Publish date: 08 Oct 2021, Author : fpesbsi
 

Harga Batu Bara Acuan (HBA) bulan Oktober 2021 kembali naik hingga menembus US$ 161,63 per ton, naik dari HBA pada September 2021 yang tercatat sebesar US$ 150,03 per ton.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengatakan ini merupakan angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Kenaikan HBA ini menurutnya karena dipengaruhi permintaan batu bara yang terus meningkat di China akibat naiknya kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik yang melampaui kapasitas pasokan batu bara domestik.

"Kenaikan HBA bulan Oktober 2021 disebabkan oleh permintaan yang terus meningkat di China di mana saat ini kebutuhan batu bara meningkat untuk keperluan pembangkit listrik yang melampaui kapasitas pasokan batu bara domestik, juga meningkatnya permintaan batu bara dari Korea Selatan dan kawasan Eropa seiring dengan tingginya harga gas alam," ungkapnya, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian, dikutip Kamis (07/10/2021).

Agung menyebut faktor-faktor di atas menjadi faktor kenaikan harga batu bara global yang ikut berimbas pada kenaikan HBA Oktober ini. Dia mengatakan, angka ini merupakan harga tertinggi dalam satu dekade terakhir yakni US$ 150,03 per ton pada bulan lalu.

 

Foto: Kapal tongkang Batu Bara (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

[Berita Lengkap...]

 

NHM Temukan Cadangan Emas Baru di Gosowong
Publish date: 28 Sep 2021, Author : fpesbsi
 

Tim eksplorasi PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dikabarkan baru saja menemukan cadangan baru emas. Tentunya ini merupakan sebuah kabar gembira bagi perusahaan dan juga masyarakat sekitar, serta pemerintah daerah setempat. Dengan demikian usia tambang diprediksi akan bertambah sampai 5 tahun lagi.

Cadangan emas baru itu ditemukan di area tambang emas Gosowong di wilayah Kontrak Karya PT Nusa Halmahera Minerals yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Lebih lanjut, cadangan baru tersebut merupakan tambahan cadangan dari sejumlah temuan sumber daya baru.

Revisi studi kelayakan atas Nusa Halmahera Minerals yang diterima pihak Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Minerba ESDM), adalah sebuah keyakinan profesional, sehingga Nusa Halmahera dan termasuk PT Aneka Tambang semakin yakin dengan adanya penambahan cadangan emas tersebut.

Di tempat terpisah, pihak Ditjen Minerba Kementerian ESDM mengkonfirmasi telah menerima dan secara teknis-ekonomis, memberikan persetujuan atas dokumen revisi studi kelayakan. Pihak Ditjen Minerba Kementerian ESDM pun juga telah meminta Nusa Halmahera Minerals untuk segera melakukan tindak lanjut.

"Gosowong Gold Mine" Sumber gambar: nhm.co.id

[Berita Lengkap...]

 

DPP FPE KUNJUNGI MALINAU, KALTARA
Publish date: 28 Sep 2021, Author : fpesbsi
 

Akhirnya DPP FPE KSBSI berkesempatan mengunjungi anggotanya yang berada dipedalaman Kalimantan Utara. Kali ini Sekjen DPP FPE, Nikasi Ginting melakukan konsolidasi ke DPC FPE di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Kunjungan Nikasi tersebut dilakukan pada, 18 September 2021.

Selain melakukan konsolidasi organisasi, Nikasi juga mensosialisasikan PP No.37 tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dalam sosialisasi ini hadir 22 peserta yang terdiri 20 laki-laki dan 2 perempuan. Kegitan sosialisasi ini kerjasama antara FPE, KSBSI dan WSM.

Menurut Nikasi, terkait program Jaminan Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan hampir tidak ada keluhan dari anggota.

“Semua perusahaan pertambangan yang ada di Malinau telah menjalankan kedua program tersebut.” ungkap Nikasi pada Suara Tambang.

“Jika sebelumnya BPJS Jamsostek menanggung 4 progam, maka dengan keluarnya PP 37 maka saat ini BPJS Jamsostek menangani 5 program, yakni Jaminan Kecelekaaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehiangan Pekerjaan” jelas Nikasi.

 

Konsolidasi SEKJEN DPP FPE, Nikasi Ginting ke Kab. Malianau, Kalimantan Utara

[Berita Lengkap...]