Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

Laba Vale Indonesia Melonjak 16% di Kuartal I-2021 Berkat Harga Nikel
Publish date: 30 Apr 2021, Author : fpesbsi
 

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mencatatkan kenaikan laba bersih pada kuartal I-2021. Pada laporan keuangan per 31 Maret 2021, INCO mencatatkan laba bersih sebesar USD33,69 juta atau lebih tinggi 16,35% dibanding 31 Maret 2020 sebesar USD28,95 juta.

Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (27/4/2021), INCO mencatatkan pendapatan sebesar USD206,55 juta atau naik 18,26% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD174,65 juta dengan laba per saham dasar USD0,0034.

Adapun pendapatan Perseroan terdiri atas penjualan kepada VCL dan penjualan kepada Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM). Penjualan kepada VCL tercatat USD165,19 juta atau lebih tinggi dari sebelumnya USD139,83 juta dan penjualan kepada SMM tercatat USD41,36 juta atau lebih tinggi dari sebelumnya USD34,82 juta.

 Laba INCO Naik (Foto: Shutterstock) 

[Berita Lengkap...]

 

Duh, 1 Orang Tewas Karena Kecelakaan di Tambang Amman Mineral
Publish date: 30 Apr 2021, Author : fpesbsi
 

Seorang karyawan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT),  unit usaha PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) sektor pertambangan, meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di tambang Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini pun dibenarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Lana Saria, Direktur Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan proses investigasi.

"Betul kejadiannya, saat ini sedang kami lakukan proses investigasi," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Sabtu (24/04/2021).

Kecelakaan kerja ini terjadi kemarin, Jumat (23/04/2021) pada pukul 14.56 WITA waktu setempat. Korban berjenis kelamin pria dan berusia 31 tahun.

Berdasarkan informasi yang diterima, korban sudah bekerja sebagai operator haul truck untuk AMNT selama sekitar dua tahun.

"Korban adalah karyawan PT MacMahon Indonesia, merupakan aliansi PT AMNT.
Lokasi kecelakaan di Tambang Batu Hijau," tulis laporan awal kecelakaan tambang.

 

Foto: Tambang Batu Hijau, Sumbawa/Dok Amman Mineral, Detik

[Berita Lengkap...]

 

Harga Batu Bara "Turun Gunung", tapi Masih Aman di US$ 90
Publish date: 21 Apr 2021, Author : fpesbsi
 

Harga batu bara berjangka ICE Newcastle ditutup melemah dalam 2 hari terakhir setelah berhasil tembus level tertinggi sepanjang bulan ini pada 16 April lalu. 

Kemarin (20/4/2021) harga kontrak futures (berjangka) batu bara termal yang aktif diperjualbelikan tersebut drop 1,5%. Namun harga si batu hitam tetap terjaga di US$ 90,25/ton. 

Tahun ini harga batu bara memang diramal bakal lebih tinggi dibanding tahun pandemi 2020. Rata-rata harga batu bara termal ICE Newcastle sepanjang tahun 2021 berada di US$ 86/ton. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang berada di rentang US$ 50 - US$ 60 per ton maka ada kenaikan fantastis memang.

Foto: Bongkar Muat Batu Bara di Terminal Tanjung Priok. (CNBC Indonesia/ Tri Susilo)

[Berita Lengkap...]

 

BKPM Ajak China Bangun Smelter di Papua Barat
Publish date: 19 Apr 2021, Author : fpesbsi
 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kerjasama dengan China ENFI Engineering Corporation (ENFI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) tentang proyek peleburan tembaga (smelter), yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

BKPM dan ENFI akan berkolaborasi membantu dan mendukung rencana investasi dan pembangunan peleburan tembaga di Indonesia. Kapasitas peleburan tembaga yaitu Katoda Tembaga 400 ribu ton per tahun yang akan dibagi menjadi dua tahap.

Dalam proyek ini, perusahaan akan melibatkan perusahaan lokal Indonesia sebagai mitra strategis, yakni PT Freeport Indonesia dan MIND ID.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyambut baik China ENFI atas minat investasinya pada industri smelter tembaga di Papua. Dia berharap penandatanganan nota kesepahaman ini segera ditindaklanjuti untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan.

"Setelah nota kesepahaman ini ditandatangani, saya minta kita tidak lama-lama proses implementasi. Nanti urusan perizinan dan insentif fiskal, BKPM yang akan bantu, selama proposal dari China ENFI adalah yang terbaik dan menguntungkan Freeport, China ENFI, dan Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/4/2021)

 

Smelter Antam di Pomala (Foto:Liputan6.com/Pebrianto Wicaksono)

[Berita Lengkap...]

 

THR 2021: Jadwal Pembayaran dan Ketentuannya Tak Boleh Dicicil
Publish date: 19 Apr 2021, Author : fpesbsi
 

THR 2021, kabar gembira bagi para karyawan menjelang Idul Fitri 1442 H/2021. Rasa penasaran kapan jadwal pembayaran THR 2021 dan ketentuannya mulai terobati. Pemerintah pun telah memberikan keputusan.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah meneken surat edaran mengenai pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021. Ketentuan THR 2021 dan jadwal pencairannya tidak sama seperti tahun lalu.Pada tahun ini pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran tunjangan THR keagamaan tahun 2021 secara penuh tanpa dicicil.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan resminya juga memperjelas jadwal pembayaran THR 2021 dan ketentuannya. THR 2021 dibayarkan kepada karyawan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

THR juga merupakan pendapatan yang wajib dibayarkan di luar upah pokok. Ketentuan besaran THR minimal bagi karyawan yang sudah bekerja selama 12 bulan secara penuh adalah satu kali gaji. Namun, bagi karyawan yang tidak atau belum bekerja penuh besaran THR ditentukan dengan proporsional.

Menteri Ida meminta kepada seluruh kepala daerah agar memastikan perusahaan membayarkan THR kepada karyawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

THR 2021: Jadwal Pembayaran dan Ketentuannya Tak Boleh Dicicil - Ilustrasi Buruh menerima THR. (Antara/Andreas Fitri Atmoko)

[Berita Lengkap...]

 

FPE KSBSI LAKUKAN 3 KEGIATAN DI RIAU
Publish date: 15 Apr 2021, Author : fpesbsi
 

STOP PRECARIOUS WORK

Setelah absen 3 tahun, akhirnya Federasi Pertambangan dan Enrgi, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI)  bersama Industriall Global  kembali melakukan kegiatan bersama.

Kali ini Industriall melakukan training kepada anggota FPE KSBSI yang bekerja di lingkungan Chevron. Kegiatan training kali ini dilakukan di hotel Batiqa, jl. Jend. Sudirman, Pekanbaru, Riau, pada 7-8 April 2021.

Kegiatan yang diikuti 24 peserta dari 3 kabupaten/kota ini mengahdirkan pembicara dari Jakarta. Mereka adalah Riswan Lubis, Ketua Umum DPP FPE KSBSI dan Indah Saptoroni dari staff Industrial untuk Indonesia. Adapun training yang dilakukan kali ini adalah Stop Precarious Work.

Dalam kata sambutanya Riswan Lubis menjelaskan kepada anggotanya tentang tantangan yang dihadapi buruh saat ini yakni lahirnya UU No.11 tahun 2020 beserta 4 Peraturan Pemerintah.

“Kita bersama dengan kSBSI saat ini sedang melakukan gugatan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi” . Ungkap Riswan.

“Kita masih berusaha agar UU tersebut dapat dibatalkan oleh MK” pungkas Riswan.

 

Stop Precarious Work

[Berita Lengkap...]

 

FPE KSBSI & SOLIDARITY CENTER KUNJUNGJI SORONG, PAPUA BARAT
Publish date: 08 Apr 2021, Author : fpesbsi
 

FPE KSBSI bekerjasama dengan Solidarity Center (AFL-CIO) melakukan kerjasama dalam melakukan  training LTC.  Training LTC ini dilakukan di Balai Latihan Kerja, Sorong, pada, 19 Maret 2021.

Hadir sebagai pembiacara dalam kegiatan ini Nikasi Ginting selaku Sekjen DPP FPE KSBSI dan Willy Balawala.Sementara peserta yang mengikuti kegiatan LTC tersebut adalah anggota-anggota FPE yang bekerja disektor Migas Kabupaten Sorong.

Dalam presentasinya para pembicara menguraikan bagaimana seharusnya memimpin sebuah organisasi buruh yang baik.

Sementara itu pada kesempatan tersebut Nikasi Ginting menjelaskan tentang telah berlakunya UU No. 11 tahun 2020 tentang  Cipta Kerja. Selain UU Cipta Kerja, Nikasi juga menambahkan bahwa pemerintah  juga sudah mengeluarkan 4 Peraturan Pemerintah yakni No. 34/2021 tentang Tenaga Kerja Asing, No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, No. 36/2021 tentang Pengupahan dan No.37/2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

 

Jauhnya tempat bukan menjadi penghalang bagi serikat buruh dalam melayani anggotanya.

[Berita Lengkap...]

 

Didukung Pemda Riau, PHR Siap Tuntaskan 113 Perizinan Alih Transisi Rokan
Publish date: 07 Apr 2021, Author : fpesbsi
 

Ada 113 perizinan yang harus dituntaskan sebagai bagian dari alih kelola wilayah kerja Rokan, Riau, dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Perizinan tersebut diharapkan dapat selesai sebelum 9 Agustus 2021. Hal ini terungkap dalam acara Forum Grup Diskusi mengenai Perizinan sebagai Sarana Koordinasi semua Pihak Terkait yang diadakan pada Rabu (3/3/2021) dan Kamis (4/3/2021).

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi dalam sambutannya mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam proses perizinan alih kelola Rokan. Ia juga menegaskan kelancaran alih transisi dan operasional Blok Rokan ini akan memberikan dampak yang sangat baik terutama bagi keuangan negara. "Kelancaran operasi Rokan sangat bermanfaat untuk keuangan negara. Kita semua sebagai aparat pemerintah punya tanggung jawab untuk menjalankan kepentingan negara," katanya.

Didukung Pemda Riau, PHR Siap Tuntaskan 113 Perizinan Alih Transisi Rokan

[Berita Lengkap...]

 

PKS Tolak Pembayaran THR 2021 dengan Cicilan
Publish date: 07 Apr 2021, Author : fpesbsi
 

Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati menolak rencana pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dengan cara mencicil. Cara ini sudah diterapkan pada 2020.

"Kami ingin daya beli masyarakat meningkat pada saat Ramadan dan Idul Fitri," kata Mufida dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 29 Maret 2021.

Selain itu, dia meminta pemerintah mengevaluasi pembayaran THR di 2020. Sebab, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut masih ada perusahaan yang belum membayarkan THR 2020 sampai sekarang.

Saat ini, pemerintah masih menggodok aturan pembayaran THR 2021. Tahun 2020, pembayaran THR dicicil dengan alasan banyak perusahaan terkena dampak pandemi Covid-19. Tahun ini, kondisi perusahaan terkena dampak juga masih akan jadi pertimbangan pemerintah.

 

Ilustarsi uang THR. Dokumentasi Disnaker)

[Berita Lengkap...]

 

Muchtar Pakpahan, dari Seruan Mogok hingga Dipenjara pada Era Orba
Publish date: 07 Apr 2021, Author : fpesbsi
 

Pada Rabu 24 Mei 1995, setelah sembilan bulan mendekam di Rutan Tanjung Gusta, Muchtar Pakpahan akhirnya dapat menghirup udara segar. Sebuah acara syukuran pun digelar di Kantor Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Utankayu Utara, Jakarta Timur. Ucapan syukur ditandai dengan pelepasan dua ekor merpati putih. Di kaki kedua burung itu diikat potongan kertas bertuliskan, Teruskan Perjuangan dan Salam Untukmu Buruh. "Pelepasan burung ini juga sebagai lambang perdamaian, cinta kasih, syukur atas kebebasan, kesetiaan terhadap perjuangan serta meneruskan cita-cita perjuangan," ujar Muchtar, dikutip dari arsip Harian Kompas, 26 Mei 1995.

Muchtar ditahan atas tuduhan mendalangi aksi unjuk rasa buruh di Medan pada April 1994. Ribuan buruh kala itu menggelar rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah kota. Mereka melakukan mogok sampai aksi turun ke jalan, menyerukan tuntutan kenaikan upah, dan segala macam aspirasi. Aksi tersebut kemudian menimbulkan ekses berupa kerusuhan. Beberapa tokoh SBSI ditangkap, termasuk Muchtar, karena dianggap sebagai penggerak unjuk rasa buruh. Ketua Umum SBSI itu divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan. Kemudian, di tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi empat tahun.

Namun, permohonan kasasi Muchtar dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Ia dinyatakan bebas murni. MA menilai, telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama, yakni salah menafsirkan unsur menghasut dari pasal 160 KUHP. "Kami tidak memusuhi pemerintah atau berbagai pihak lainnya. Perjuangan kami demi pembaruan organisasi perburuhan, kebebasan berserikat, perbaikan nasib buruh sekaligus memperbaiki kesejahteraan bangsa,” ucap Muchtar.

 

Ketua Umum Partai Buruh Muchtar Pakpahan menjadi saksi dalam Pengadilan Rakyat Republik Indonesia, dengan terdakwa mantan Presiden Soeharto (almarhum), di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2008). Dalam sidang tersebut, Muchtar menceritakan pengalamannya saat ditahan pada era pemerintahan Soeharto.(KOMPAS/PRIYOMBODO)

[Berita Lengkap...]