Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

Inalum Resmi Masuk, Vale Angkat 5 Pimpinan Baru
Publish date: 16 Sep 2020, Author : fpesbsi
 

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) kedatangan satu direktur dan empat komisaris baru setelah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pagi ini, Senin (7/9/2020). Penambahan lima sosok baru ini berkenaan dengan akan masuknya PT Inalum (Persero) atau kini dikenal dengan nama Mining Industry Indonesia (MIND ID) sebagai pemegang saham perusahaan.

Direktur Utama Vale Indonesia Nicolas D. Kanter dalam keterangannya mengatakan pemegang saham menyetujui pengangkatan Adriansyah Chaniago sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang baru untuk periode tiga tahun mendatang.

Pengangkatan ini efektif pada saat penyelesaian atas jual beli saham antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama dengan calon pembeli sehubungan dengan kewajiban divestasi 20% saham Perseroan, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2024.

"Ada penambahan satu komisaris independen di jajaran komisaris. Ini bertambah karena ada penambahan komisaris dari Inalum, calon pemegang saham Vale," kata Nicolas dalam konferensi pers virtual, Senin (7/9/2020).

Adapun direktur baru di perusahaan ini yaitu Adriansyah Chaniago, sebelumnya merupakan komisaris independen dan ketua komite audit PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Sejak Juli 2020, beliau merupakan Komisaris PT Samudra Energy.

Berikut komposisi jajaran direksi Vale sejak tanggal efektif pengangkatan:

Presiden Direktur : Nicolas D. KanterWakil Presiden Direktur : Adriansyah Chaniago
Direktur : Febriany Eddy

Direktur : Bernardus Irmanto

Direktur:Dani Widjaja

Direktur :Agus Superiadi

Direktur : Vinicius Mendes Ferreira

 

Foto: VALE (REUTERS/Denis Balibouse)

[Berita Lengkap...]

 

USAI BERUNDING, 10 PK FPE PT. KPUC DAPAT SURAT “UNION BUSTING”
Publish date: 31 Aug 2020, Author : fpesbsi
 

Sepuluh Pengurus Komisariat, Federasi Pertambangan dan Energi, PT. Kayan Putra Utama Coal di PHK pasca melakukan pertemuan dengan perusahaan pada, 10 Agustus 2020. Pertemuan yang dilakukan  dikantor Bupati, Kabupaten Malinau pada, 10 Agutus 2020 tersebut membahas berbagai persoalan hak-hak karyawan yang dianggap belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan Ketenagakerjaan.

“ Kami dipanggil satu persatu oleh perusahaan dan di PHK dengan alasan efesiensi” ujar Yuandri selaku Ketua PK FPE PT. KPUC.

Kesepuluh nama yang dipanggil tersebut adalah pera pengurus serikat di 3 tempat, yakni, Camp Sidi, Batu Lidung dan Todok Seturan.

Nama-nama yang di PHk tersebut adalah; Yuandri, Hastomo, Piterson, Ahmad Jabarudin, Martin Jufandri, Agus Irawan, Ihwal , Bilung Lian, Yandri Pairunan dan Meriantonius Hengky.

“Dari 10 orang yang di PHK tersebut , salah satu anggota kami menerima PHK  tersebut dengan ketentuan mendapatkan 2 X ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan “ tambah Yuandri

Pertemuan PK FPE dengan pimpinan PT KPUC dan Dinas Tenaga Kerja Malinau, dikantor Bupati Malinau

[Berita Lengkap...]

 

Bantuan Gaji Pekerja Resmi Disalurkan, Langsung Cair Rp1,2 Juta
Publish date: 27 Aug 2020, Author : fpesbsi
 

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan berupa subsidi sebesar Rp600 ribu bagi para pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta. Bantuan itu diberikan hingga empat bulan ke depan.

Total yang diperoleh pekerja penerima bantuan sebanyak Rp2,4 juta. Pencairannya dilakukan dua tahap, masing-masing Rp1,2 juta. Jokowi mengatakan, hibah kali ini merupakan bentuk bantuan yang diberikan merespons imbas pandemi COVID-19.

"Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji totalnya akan diberikan 15,7 juta pekerja," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.

Jokowi bilang, para penerima diperuntukkan bagi perusahaan yang rajin membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juni. Pemerintah, kata Jokowi, menghargai para perusahaan yang patuh membayarkan iuran.

Hari ini saja atau tahap pertama diberikan sebanyak 2,5 juta penerima dan akan terus berlanjut. "Artinya ini diberikan sebagai sebuah penghargaan," kata dia.

[Berita Lengkap...]

 

Bupati Mimika: Tuntutan Karyawan Freeport yang Demo di Tembagapura Disetujui
Publish date: 27 Aug 2020, Author : fpesbsi
 

Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan, tuntutan karyawan pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang bekerja di Tembagapura, Mimika, Papua, disetujui pihak manajemen.

Hal ini setelah dilakukan pertemuan bersama antara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mimika dan Manajemen PTFI di salah satu hotel di Jalan Cenderawasih, Selasa (25/8/2020).

Dalam pertemuan itu, kata Eltinus, Tim Gugus Covid-19 dan manajemen PTFI menyetujui karyawan yang bekerja di Tembagapura dapat turun ke Kota Timika.

Asalkan, protokol kesehatan Covid-19 tetap harus dilakukan bagi seluruh karyawan baik yang turun ke Kota Timika, maupun yang akan balik bekerja di Tembagapura.

"Protokol kesehatan ini dengan melakukan pengecekan suhu tubuh. Kalau suhunya 38 derajat celcius, maka akan dilakukan rapid test," kata Eltinus, usai memimpin pertemuan tersebut.

Terkait dengan tuntutan pemberian insentif bagi karyawan yang tetap bekerja selama pandemi Covid-19, kata Eltinus, mekanismenya diserahkan kepada manajemen PTFI.

Pasca pertemuan ini, Eltinus berharap kepada kayawan dapat membuka blokade jalan MP 72 yang diblokade sejak Senin (24/8/2020) kemarin.

 

[Berita Lengkap...]

 

Tidak Ada Kesepakatan Dalam Omnibus Law, Presiden Buruh: Jika Tak Akomodir Perjuangan Buruh, Selain Aksi Unjuk Rasa Juga Akan Ajukan Judicial Review
Publish date: 27 Aug 2020, Author : fpesbsi
 

Buruh tak merasa ada kesepakatan untuk menggolkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dengan Tim Perumus Omnibus Law. Buruh hanya mengajukan saran dan poin-poin yang tidak disetujui agar dibahas dalam sidang-sidang pembuatan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Hal itu ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, meresponi adanya informasi seolah-olah buruh telah menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu.

“Tidak ada kesepakatan kami mendukung Omnibus Law. Kami jelas, kami hanya fokus di RUU Cipta Kerja. Dan kami hanya menyoroti itu. Kalau KSBSI, akan mengawal pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ketika palu diketuk dan tidak ada perubahan substansi, kami akan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tutur Elly Rosita Silaban, Minggu (23/08/2020).

Hingga saat ini, menurut Elly Rosita, perjuangan buruh agar dimasukkan dan diakomodir oleh DPR dalam pembahasan Omnibus Law, belum ada kepastian akan diterima.

Oleh karena itu, masukan-masukan, kritik dan juga bahkan aksi-aksi penolakan akan tetap terjadi, jika tidak mengakomodir perjuangan buruh.

“Di RUU Cipta Kerja memang kami dapati sejumlah substansi yang merugikan buruh. Sehingga dalam pembahasan Tim dengan Tripartit, kami mengusulkan perubahan-perubahan,” jelasnya.

Tidak Ada Kesepakatan Dalam Omnibus Law, Presiden Buruh: Jika Tak Akomodir Perjuangan Buruh, Selain Aksi Unjuk Rasa Juga Akan Ajukan Judicial Review. – Foto: Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban. (Net)

[Berita Lengkap...]

 

Buruh di Morowali Sulteng Ajukan Tuntutan Soal RUU Cipta Kerja
Publish date: 27 Aug 2020, Author : fpesbsi
 

Buruh di Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng ajukan tuntutan terkait RUU Cipta Kerja.

“Tujuan dari audiens ini, untuk menyampaikan beberapa poin tuntutan buruh kepada Pemda Morowali Sulteng,” ungkap Ketua DPC Serikat Buruh FPE Kabupaten Morowali Nasri Sonna, di Morowali, di Ruang Rapat Kantor Bupati Morowali, Kamis 13 Agustus 2020.

Selain itu, pihaknya juga memberikan masukan kepada Pemda. Pada tahun 2020, harus segera melakukan survey KHL terkait upah minimum yang melibatkan Dewan Pengupahan.

Kemudian, kegiatan itu merupakan rangkaian agenda nasional di Jakarta yang berkaitan dengan pembahasan Rancangan Perundang-undangan Ketenaga Kerjaan.

“Audiensi ini merupakan momen yang baik dalam mendiskusikan sejumlah tuntutan buruh terkait RUU Cipta Kerja. Termasuk membahas persoalan pengupahan, yang menjadi dasar penghitungan penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK),’’ terangnya.

Berikut tujuh poin berita acara tuntutan Serikat Buruh Federasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Morowali yang disepakati bersama diantaranya:

 

Buruh di Morowali Ajukan Tuntutan Soal RUU Cipta Kerja

[Berita Lengkap...]

 

Di Depan Investor Jepang, Luhut Harap Omnibus Law Cipta Kerja Kelar Minggu Depan
Publish date: 27 Aug 2020, Author : fpesbsi
 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melakukan pertemuan dengan sejumlah investor dari Jepang. Dalam pertemuan ini, Luhut mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tinggal akan segera terbit.

"Kami harap minggu depan, ini bisa pass di parlemen, itu sedang dikerjakan, tinggal sentuhan-sentuhan terakhir saja," kata Luhut dalam Indonesia-Japan Virtual Investment Forum pada Selasa, 25 Agustus 2020.

Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pebisnis dari negeri Sakura. Di antaranya seperti Ken Kobayashi, Chairman of the Board, Mitsubishi Corporation. Lalu ada juga Fumiya Kokubu, Chairman of Board, Marubeni.

Dalam catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jepang adalah salah satu sumber investasi terbesar bagi Indonesia. Tahun 2019, tak kurang investasi senilai US$ 4,3 miliar masuk ke Indonesia dari Jepang, nomor tiga setelah Singapura dan Cina.

[Berita Lengkap...]

 

Tolak UU Omnibus Law, PK FPE-KSBI PT. Vale Indonesia Akan Unras Di Kantor DPRD Luwu Timur
Publish date: 24 Aug 2020, Author : fpesbsi
 

Organisasi buruh yang tergabung dalam Pengurus Komisariat (PK) Federasi Pertambangan dan Energi (FPE) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dijadwalkan melakukan aksi unjuk rasa terkait undang undang Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan di Halaman Kantor DPRD Luwu Timur, Kamis (13/08/2020) Pagi.

Omnibus law ini sejatinya lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi. Yang paling sering jadi polemik, yakni ombinibus law di sektor ketenagakerjaan yakni UU Cipta Lapangan kerja.

Mereka menilai RUU Cipta Kerja terlalu berpihak pada investor dan justru meminggirkan kepentingan masyarakat. Pasal-pasal di dalam RUU Cipta Kerja yang terdiri atas 79 undang-undang dan 11 klaster dianggap bermasalah.

Isak Bukkang Balapadang S.Pd, SE. selaku Ketua PK-FPE KSBSI PTVI menjelaskan bahwa undang undang Omnibus Law khususnya klaster ketenagakerjaan sepenuhnya tidak berpihak terhadap kesejahteraan buruh secara umum.

 

Surat PK FPE KSBSI PT Vale Indonesia

[Berita Lengkap...]

 

Presiden KSBSI Minta DPR Keluarkan Klaster Ketenagakerjaan dari Pembahasan Omnibus Law
Publish date: 24 Aug 2020, Author : fpesbsi
 

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak Omnibus Law secara keseluruhan.

“Ada yang sudah baca draft RUU setebal itu, ada gak?. Makanya kalau kalian mau tolak sesuatu sebut substansi,” kata Elly di depan DPR RI, Kamis (13/8/2020).

Ia meminta agar buruh tidak hanya sekedar teriak-teriak tolak, tapi harus paham betul apa yang ditolak. Sementara bagi KSBSI, mereka hanya menolak beberapa pasal dari Omnibus Law yang dianggap mendegradasi kepentingan kaum buruh di Tanah Air.

“Yang kita tolak adalah beberapa pasal yang degradasi kepentingan buruh,” ujarnya.

Dalam aksi unjuk rasa yang digelar oleh 6 konfederasi tersebut, Elly sempat masuk dan bertemu dengan Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam pertemuannya itu, ia membawa berkas draft tebal yang berisi tentang usulan versi mereka terhadap pembahasan Omnibus Law.

“Kami tadi diterima masuk ke dalam. Kami bersyukur ketua Baleg terima kita, pak Dasco. Kami serahkan draft versi kita, kami berjuang selama 9 hari merubah substansi untuk buruh dan keluargamu agar dikembalikan martabatnya,” tegas Elly.

 

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban.

[Berita Lengkap...]

 

Pemerintah bentuk Satgas Pelaksana HPM nikel, begini tanggapan AP3I
Publish date: 24 Aug 2020, Author : fpesbsi
 

Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menyampaikan tanggapan atas dibentuknya satuan tugas (satgas) pelaksanaan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 yang di dalamnya turut mengatur tata niaga dan harga nikel domestik yang harus mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM).

Ketua Umum AP3I Prihadi Santoso menyatakan, pada dasarnya seluruh pelaku usaha tambang nikel, pelaku usaha peleburan-pemurnian, beserta pemerintah patut menyatukan visi untuk meningkatkan kemampuan hilirisasi mineral nikel. Hal ini diharapkan mampu mendongkrak perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

AP3I juga percaya bahwa 13,19 juta ton bijih nikel dari total produksi bijih nikel nasional sebanyak 15,85 juta ton di semester I-2020 harus benar-benar terserap secara bertahap oleh smelter di dalam negeri.

 

ILUSTRASI. Kendaraan truk melakukan aktivitas pengangkutan ore nikel ke kapal tongkang

[Berita Lengkap...]