“Seperti adanya perusahaan nasional Indonesia di Jawa Timur yang anti serikat buruh dan menerapkan diskriminasi di tempat kerja,” beber Andy melalui siaran pers, Senin (8/10).
Di tengah maraknya digitalisasi ekonomi yang menyebabkan pemutusan hubungam kerja (PHK), menurut Andy, IMF dan Bank Dunia juga belum dapat memberikan remedy dan way out bagi Indonesias sebagai kreditor terbesar dari dua lembaga keuangan internasional tersebut.
“Labor Institute Indonesia mengharapkan agar pemerintah dapat mendorong ke dua lembaga keuangan internasional tersebut agar peka terhadap program penciptaan lapangan kerja, Pekerjaan yang layak, dan mendukung inovasi atas pekerjaan masa depan (Future Of Work) di Indonesia,” tuturnya.[wid] (Sumber : RMOL.Co)