“Untuk saat ini kami belum bisa mendata secara pasti keseluruhan jumlah anggota yang sudah kehilangan kerja. Tapi jumlahnya sudah mencapai puluhan orang dan kemungkinan besar kasus yang PHK dan pengurangan kerja akan terus berlanjut,” kata Riswan.
Dia menyampaikan FPE KSBSI saat ini sudah melakukan langkah advokasi kepada anggotanya yang terkena PHK dan pengurangan tenaga kerja. Bahkan melakuka proses dialog lewat jalur Bipartit juga sudah dilakukan antara pengurus komisariat (PK) FPE KSBSI dengan perwakilan perusahaan.
“Selain proses Bipartit ada juga yang sudah masuk tahap Tripartit di tingkat pengurus cabang Kabupaten Malinao,” terangnya.
Ditengah ketidakpastian situasi pandemi ini, Riswan menyarankan agar semua pihak terkait bisa duduk bersama mencari solusinya. FPE KSBSI dalam waktu dekat ini akan melakukan analisa persoalan. Dan nantinya, hasil analisa tersebut akan dijadikan sikap dan menyurati pemerintah.
‘Kalau saran saran saya pemerintah, pengusaha dan perwakilan serikat buruh/pekerja harus segera duduk dan berdialog membahas persoalan ini. Saya lebih sepakat kalau masalah ini diselesaikan melalui pendekatan dialog sosial. Kalau pun buruh melakukan aksi demo, itu langkah terakhir saja,” pungkasnya.
Terakhir, dia berpendapat agar pemerintah segera menangani secara cepat masalah perusahaan yang melakukan PHK dan pengurangan tenaga kerja. Pengusaha pun ditengah masa krisis perekonomian ini tidak perlu terlalu dipersalahkan.
“Tapi ada baiknya pemerintah memberikan subsidi kepada pengusaha. Tapi dengan catatan syarat yang ketat agar produksi perusahaan bisa berjalan, jadi jangan hanya buruh saja yang diberikan program bantuan sosial ditengah situasi ekonomi sulit sekarang ini,” tutupnya. (A1)