Ambo Ajang “Kita Harus Tunduk Pada PKB”

Publish date: 16 Jun 2022, Author : fpesbsi

Akhirnya pimpinan Energy Equity Epic (Sengkang) PTY.LTD mengundang tiga Pengurus Komisariat Energy Equity Epic (Sengkang) PTY.LTD untuk menghadiri rapat antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat. Ketiga perwakilan PK FPE KSBSI E3S tersebut adalah, Ambo Ajang selaku ketua PK, Makmur sebagai Wakil Ketua dan Baso Firman selaku Bendahara. Pertemuan yang dilakukan dihotel Aloft hotel, Jakarta Selatan pada, Selasa, 7 Juni 2022 selain dihadiri oleh PK FPE KSBSI juga dihadiri pimpinan E3S dan perwakilan PT. Energy Maju Abadi. Beberapa petinggi perusahaan yang hadir yakni, Andi Riyanto selaku Presiden Direktur Energy Equity Epic Sengkang PTY.LTD dan Farid Gaffar selaku Vice Presiden Energy Equity Epic (Sengkang). Dalam pertemuan tersebut pimpinan perusahaan menyatakan bahwa mulai 24 Oktober 2022 Energy Equity tidak lagi Cost Recovery namun telah berubah menjadi Gross Split. Saat ini E3S tidak lagi pemilik saham tunggal, namun 49 % sahamnya telah dikuasai PT. Energy Maju Abadi dari Bakrie Group. Lebih jauh dalam pertemuan yang dihadiri oleh level Supervisor keatas dan pimpinan serikat buruh tersebut perusahaan menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan pihak perusahaan menjelang perubahan bisnis perusahaan. Para pimpinan Energy Equity Epic (Sengkang) PTY.LTD dan serikat buruh berfhoto bersama

Namun secara khusus juga dibahas terkait pembayaran pesangon yang akan dilakukan menjelang Oktober 2022. Pada awalnya Farid selaku Vice President EEES menjelaskan bahwa terdapat kendala terkait rencana pembayaran pesangon. Kendala tersebut datangnya dari SKK Migas. Menurut Farid EEES harus memenuhi beberapa hal baik strukur management dan karyawan maupun terkait struktur skala upah. “Kita harus mempersiapkan ini secepatnya” ungkap Farid. Mendengar hal tersebut Ambo Ajang selaku Ketua PK FPE KSBSI EEES Pty.Ltd merasa kaget. “Dalam PKB Psl. 58 ayat 6 telah menjamin pemberian pesangon, dan para pihak telah menyepakati”. Ungkap Ambo Ajang “Kita harus tunduk pada PKB, apalagi PKB kita telah dicatatkan di Kemenaker” tambah Ambo. Mendengar hal tersebut akhirnya pihak perusahaan mengakui bahwa sampai saat ini kesiapan pendanaan terkait pesangon oleh perusahaan telah siap 97 %. Menjelang perubahan bisnis EEES sampai 24 Oktober 2023 pimpinan perusahaan menyusun Road Map terkait apa-apa saja yang akan dilakukan agar SKK MIgas dapat mencairkan secara Cost Recovery terhadap pembayaran pesangon karyawan yang nilainya dapat mencapai 50 milyar rupiah. Sementara itu para karyawan  lapangan yang seluruhnya adalah anggota serikat buruh mengharapkan agar pembayaran pesangon dilakukan secara  full. Kekuatiran ini muncul karena beberapa karyawan yang pensiun sebelumnya pernah mendapat uang pensiun secara anggsuran (dicicil). Ketika ditanya oleh Suara Tambang, siapa saja karyawan yang akan dipakai dan berapa banyak karyawan yang akan tetap bekerja di EEES setelah 24 Oktober 2022 Ambo menjawab belum mengetahuinya “Kami belum tahu berapa banyak dan siapa saja karyawan yang akan tetap dipekerjakan oleh EEES pasca penggunaan sistim Gross Split” pungkas Ambo.(AA)