Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

YORRYS DAN BENY JADI SAKSI, HARIS : POLITIK PECAH BELAH PERBURUHAN
Publish date: 08 Oct 2021, Author : fpesbsi
 

Harris Manalu SH, Koordinator Tim Kuasa Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) pada sidang Uji Formil UU Cipta Kerja bersuara tajam terkait dengan dua orang Saksi Fakta yang dihadirkan Kuasa Presiden Joko Widodo atau Kuasa Pemerintah.

Dua orang saksi Fakta itu adalah Yoorys Raweyai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Benny Rusli Ketua DPN Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPN FKSPN).

“Saya kira tidak tepat dihadirkan pemerintah, itu sama saja dengan politik perburuhan pecah belah sesama serikat pekerja serikat buruh.” kata Harris Manalu saat ditemui Kantor Berita Buruh usai persidangan daring Judicial Review UU Cipta Kerja, Rabu (6/10/2021) kemarin.

“Karena apa? Karena masih banyak saksi yang relevan di ajukan pemerintah, Misalnya dari APINDO. Kan yang dari pemerintah itu sendiri bisa kan. Tetapi kenapa ini? Ini kan seolah-olah pemerintah sedang menunjukkan.. Ohh.. dua konfederasi besar telah setuju dengan UU Cipta Kerja. Padahal sesungguhnya, Benny juga tadi menyatakan, ketika ditanya pemohon 4, apa jawaban dia, kami tidak setuju sebetulnya. Menolak,” terang Harris.

Menurutnya, kesaksian seperti itu membuktikan bahwa seluruh serikat pekerja serikat buruh menolak UU Cipta Kerja. Ini adalah saksi fakta yang melihat, mendengar, mengalami dan ini menguntungkan pemohon.

“Pemohon yang diuntungkan dari sisi materiil yaa. Tapi dari sisi politik perburuhan, ini sangat merugikan. Ini adalah politik pecah belah,” terang Harris

Harris Manalu SH, Ketua Tim Kuasa Hukum KSBSI. (Foto: Media KSBSI).

Harris mensinyalir, mungkin skenario awalnya pemerintah menghadirkan Yoorys dan Benny Rusli seolah ingin menunjukan bahwa dua konfederasi besar itu telah setuju. Tapi di persidangan yang terjadi justru berbeda.

“Beda kejadiannya, terbukti, naskah akademik tidak ada. Draft RUU-nya tidak diserahkan, baru serikat pekerja yang ikut dalam perundingan itu, Benny tidak setuju dengan isi.” kata Harris.

Jadi kesaksian, baik Yorrys maupun benny menegaskan bahwa tidak ada naskah akademik dan buruh tidak pernah diperlihatkan draft RUU Cipta Kerja.

Harris menegaskan, keterangan Yorrys menguntungkan bagi KSBSI selaku pemohon perkara 103. “Keterangan Beliau ini menguntungkan bagi pemohon 103 dan khususnya bagi Serikat pekerja dan serikat buruh.” tandasnya.

Diketahui, pada sidang uji formil pada Rabu 6 Oktober 2021, pemerintah menghadirkan dua orang pimpinan serikat pekerja yakni Yorrys Raweyai Ketua Umum KSPSI yang keterangannya dimungkinkan untuk melawan gugatan judicial review UU Cipta Kerja yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dengan perkara 103.

Kemudian Benny Rusli, Ketua DPN FKSPN yang keterangannya dimungkinkan untuk melawan gugatan judicial review yang diajukan oleh R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) serta 662 Pemohon lainnya dengan nomor perkara 4.  [Sunber;Kantorberitaburuh.com REDHUGE/KBB]