Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

DPP FPE KUNJUNGI MALINAU, KALTARA
Publish date: 28 Sep 2021, Author : fpesbsi
 

Akhirnya DPP FPE KSBSI berkesempatan mengunjungi anggotanya yang berada dipedalaman Kalimantan Utara. Kali ini Sekjen DPP FPE, Nikasi Ginting melakukan konsolidasi ke DPC FPE di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Kunjungan Nikasi tersebut dilakukan pada, 18 September 2021.

Selain melakukan konsolidasi organisasi, Nikasi juga mensosialisasikan PP No.37 tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dalam sosialisasi ini hadir 22 peserta yang terdiri 20 laki-laki dan 2 perempuan. Kegitan sosialisasi ini kerjasama antara FPE, KSBSI dan WSM.

Menurut Nikasi, terkait program Jaminan Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan hampir tidak ada keluhan dari anggota.

“Semua perusahaan pertambangan yang ada di Malinau telah menjalankan kedua program tersebut.” ungkap Nikasi pada Suara Tambang.

“Jika sebelumnya BPJS Jamsostek menanggung 4 progam, maka dengan keluarnya PP 37 maka saat ini BPJS Jamsostek menangani 5 program, yakni Jaminan Kecelekaaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehiangan Pekerjaan” jelas Nikasi.

 

Konsolidasi SEKJEN DPP FPE, Nikasi Ginting ke Kab. Malianau, Kalimantan Utara

Dalam pertemuan dengan perwakilan berbagai PK dan Pengurus DPC terungkap bahwa saat ini persoalan yang dari tahun ketahun terus terjadi di Malinau yakni terkait kebebasan berserikat.

Menurut Nikasi

“Union Busting dilakukan oleh PT.KPUC. Selain di Kalimantan Utara, hal yang sama juga terjadi di Kalimantan Timur, tepatnya di Kab. Kutai Barat. Para pengurus serikat buruh di PHK, akibatnya banyak buruh yang takut menjadi anggota serikat buruh”.

“Dengan adanya Otonomi Daerah ,maka terciptalah raja-raja kecil dan terjadi tawar menawar antara management perusahaan dengan Pemerintah Daerah setempat dalam memutuskan suatu aturan,yang akan diberlakukan kepada buruh.Hal yang sama juga terjadi di DPR Kabupaten Kota,Propinsi .Karena sebagaian anggota Dewan tersebut adalah memiliki saham di perusahaan sehingga sangatlah sulit  mengakomodir hak-hak dasar buruh,yang ada adalah “kepentingan” pemilik modal dengan PEMDA setempat untuk mendegradasi hak-hak buruh.” pungkas Nikasi.

Pada penutupan Nikasi meminta sesegara dilakukan perbaikan pengurus DPC FPE Kab.Malinau, dimana sebelumnya Ketua DPC FPE Kab.Malinau saat ini telah menjadi Kordinator KSBSI Wilayah Kalimantan Utara.

“Pergantian Musa Bilung yang saat telah menjadi Korwil KSBSI Prop. Kaltara akan dilakukan bulan Oktober 2021”ungkap Nikasi (Ng}