Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN “RIBET”
Publish date: 17 Sep 2021, Author : fpesbsi
 

Pasca dikeluarkannya PP 37 tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dianggap ribet oleh para pimpinan federasi yang berafiliasi ke KSBSI. Pernyataan ini diungkapkan para pimpinan federasi kepada para pembicara yang menjelaskan PP 37 pada acara Rembug Nasional yang dilaksanakan KSBSI pada, 16-17 September 2021 di hotel Balairung, Jakarta,

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut El Ginanjar, SE,MM, dari BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Nindya dari Kementeria Tenaga Kerja dan Rekson Silaban dari MPO KSBSI.

Baik Eli maupun Nidya menjelaskan bahwa JKP   akan diberikan sebesar 45 % selama 3 bulan dan 25 % 3 bulan berikutnya dengan nilai upah yang tidak melibihidari 5 juta rupiah.

 

JKP ntuk siapa ?

Sementara itu ada kewajiban dasar yang haus dipenuhi setiap peserta JKP dimana peserta belum mencapai usia 54 tahun, dan syarat untuk mendapatkan JKP yakni harus ada PHK resmi dan telah menjiur selama 1 tahun dengan ketentuan membayar 6 bulan berturut-turut.

Beberapa peserta pada kesempatan tersebut meragukan pelaksanaan JPK bisa berjalan baik. Apalagi JKP tidak dapat diterima oleh PKWT. Sementara untuk PKWTT hanya bisa menerima jika ada PHK resmi. Jadi jika tidak ada PHK resmi atau PHK tersebut menjadi keberatan pihak buruh dan akan bergulir ke Mediasi dan PHI maka pencairan dana JKP baru bisa dicairkan setelah adanya keputusan tetap.

“ Menurut kami PP No. 37 tahun 2021 tentang JKP tidak banyak menguntungkan buruh dan serikat buruh.” ungkap Riswan Lubis

Lebih jauh Riswan menambahkan

“Jika seseorang di PHK secara lisan dan siburuh membawa kasus tersebut diajukan ke mediasi dan PHI, dimana keputusan bisa memakan waktu sampai 3 tahun maka si buruh akan tetap menderita selama proses PHK, padahal sebenarnya harapan buruh selama proses tersebut harusnya beliau mendapat bantuan selama menganggur”

Bagi setiap peserta hanya bisa mendapatkan bantuan JKP pada bulan berikutnya  dengan syarat harus menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan membuat lamaran mencari pekerjaan minimal di 5 perusahaan dan telah melewati intervie namun belum diterima.(rl)