Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

MK-KSBSI Gelar Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja
Publish date: 17 Dec 2020, Author : fpesbsi
 

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggelar sidang Daring (online) perdana judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diajukan permohonan gugatan dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Persidangan dimulai dari pukul 13.00 WIB dan dihadiri kuasa hukum KSBSI serta prinsipal, Elly Rosita Silaban serta Dedi Hardianto (Presiden dan Sekjen) KSBSI sebagai pemohon gugatan formil dan materil.

Sementara, Hakim Majelis Pimpinan Sidang dipimpin Dr. Suhartoyo S.H., M.H, lalu hakim anggota Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., MH dan Dr. Wahiduddin Adams, SH., M.A. Dari kuasa hukum prinsipal dihadiri Harris Manalu, S.H (ketua tim kuasa hukum), Parulian Sianturi, S.H, Sutrisna, S.H, Saut Pangaribuan, S.H., M.H, Abullah Sani, S.H, Harris Isbandi, S.H, Supardi, S.H, Carlos Rajagukguk, S.H, Trisnur Priyanto, S.H, Tri Pamungkas, S.H., M.H, Irwan Ranto Bakkara, S.H.

Untuk pembacaan Highlight (Sorotan) dalam pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap UUD 1945 langsung dibacakan Harris Manalu, Parulian Sianturi dan Trisnur Priyanto. Sebelum dibacakan, pihak pemohon menyampaikan bahwa materi gugatan sebanyak 77 halaman sesuai yang terdaftar pada Kepaniteraan MK.

 

Suasana persidangan judicial review UU Cipta Kerja, MK-KSBSI. Sumber photo: Youtube Mahkamah Konstitusi

Namun pada  pembacaan Highlight (sorotan) mohon izin kami meringkasnya jadi 7 halaman. Untuk menyingkat nama lembaga,peraturan perundang-undangan, dan tanpa menyebut bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan, tapi termuat lengkap dalam permohonan perkara a quo;,” ujarnya, Jakarta, Rabu (16/12/20).

Kata Harris Manalu, ia menjelaskan secara tertulis bahwa isi perihal permohonan, maka permohonan ini mencakup pengujian formil dan pengujian materiil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Pengujian materiil berjumlah 26 pasal pada Bab IV UU Cipta Kerja. Dimana terdiri dari 22 pasal pada Bagian Kedua tentang Ketenagakerjaan.

“Yaitu Pasal 81 UU Cipta Kerja, dan 4 pasal pada Bagian Kelima tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Pasal 84 UU Cipta Kerja,” jelasnya.

Kemudian, karena antara norma satu pasal dengan norma pasal lain dalam 73 pasal yang diubah, dihapus dan ditambah dalam Bagian Kedua, dan 5 pasal yang diubah dan ditambah dalam Bagian Kelima Bab IV UU Cipta Kerja saling terkait erat.

Setelah kuasa hukum hukum judicial review selesai membacakan highlight, Ketua Majelis Persidangan menyampaikan menerima pokok-pokok pikiran gugatan hukum judicial review UU Cipta Kerja yang diajukan KSBSI. Namun Suhartoyo menyampaikan ada beberapa materi permohonan materi gugatan harus diperbaiki. Paling lambat, hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, pukul 13.00 WIB. (AH).(Sumber : DeranaNews.id)