MAHKAMAH KOSNTITUSI TUNDA SIDANG VIRTUAL“JR” KSBSI

Publish date: 03 Dec 2020, Author : fpesbsi

Akhirnya Mahkamah Konstitusi melakukan penundaan terhadap sidang Judicial review  yang seharusnya dijadwalakan pada , Senin, 30 Nopember 2020 jam 11.00 Wib. Penundaan  persidangan PEMERIKSAAN PENDAHULUAN dengan nomor perkara, 103/PUU-XVIII/2020 baru dikeluarkan oleh Mahkamah Konsititusi , 30 Nopember 2020. Surat pemberitahuan Penundaan sidang tersebut menjelaskan dalam rangka pencegahan Covid 19, dan ditunda sampai batas yang belum diketahui. Beberapa pengacara yang telah disiapkan KSBSI terlihat dapat memaklumi terhadap penundaan persidangan yang seyogianya dilakukan dilantai III gedung KSBSI. “Saya menduga terjadi sesuatu pada salah satu Hakim MK pada pagi hari ini, sehingga persidagan ditunda” ujur Harris Manalu, selaku Ketua Tim “SEBELAS” yang dibentuk KSBSI. Selain Haris Manalu, kesebelas Advokat yang disiapkan KSBSI dalam menggugat  pemerintah melalui JR yakni: Irwan, Saut Pangaribuan, Trisna, Carlos, Tripamungkas, Parulian Sianturi, A.Sani, Supardi, Trisnur dan Haris Isbandi. Sebelumnya KSBSI telah menyiapkan berbagai persiapan dalam mengikuti persidangan Virtual. Semantara itu beberapa pimpianan Federasi yang tadinya akan menyaksikan persidangan tersebut akhirnya terlihat kecewa. “Kami berharap tanggal persidangan dapat secepatnya ditetapkan, agar para buruh yang menantikan proses JR terhadap UU No.11/202o tentang Cipta Kerja  baik secara formil maupun materil dapat segera dikatahui” ungkap Riswan Lubis selaku ketua umum Federasi Pertambangan dan Energi.   Ilustrasi

Walaupun ragu dengan hasil persidangan Mahkamah Konstitusi para serikat buruh tidak punya banyak pilihan. “Kami sudah mengerahkan anggota diberbagai daerah untuk melakukan aksi unjukrasa menolak UU Cipta Kerja, namun pemerintah tetap keras kepala dengan mempertahankan memberlakukan UU tersebut” ujar Nikasi selaku Sekjen FPE KSBSI. Selain KSBSI beberapa element lain juga ikut melakukan gugatan terhadap UU No.11 tahun 2020 .Beberapa serikat buruh yang ikut menggugat di MK antara lain, KSPI, dan KSPSI. Adapaun beberapa pasal yang akan menjadi gugatan Materil dari para serikta buruh seperti, Upah sebagaimana diatur dalam pasal 88 C ayat (2), Sistim Kerja Kontrak sebagaimana diatur dalam pasal, 59, Karyawan Kontrak , Outsuorcing semua jenis pekerjaan, dimana dalam UU 13 tahun 2003 outsourcing dibatasi pada 5 bidang pekerjaan. UU No 11 tahun 2020 mengurangi nilai pesangon buruh, dari 32 bulan upah menjadi 25 upah (19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan). Lalu, TKA buruh kasar cenderung akan mudah masuk ke Indonesia karena kewajiban memiliki izin tertulis menteri diubah menjadi kewajiban memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang sifatnya pengesahan. Serta, cuti panjang berpotensi hilang karena menggunakan frasa "dapat" dan jam kerja dalam penjelasan UU No 11 Tahun 2020 memberi peluang ketidakjelasan batas waktu kerja. Yang menarik, dalam penjelasan pasal 154A ayat  (2) menjelaskan “ Perjanjian Kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengatur lebiah baik dari peraturan perundang-undangan”. Saat ini kalangan buruh dan serikat buruh sedang menunggu dan mengikuti jadwal sidang yang ditetapkan oleh Mahmakah Konstitusi sembari berdoa agar apa yangs sedang diperjuangkan dapat membuahkan hasil.