Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

PERSS RELEASE KSBSI
Publish date: 07 Oct 2020, Author : fpesbsi
 

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia akhirnya mengeluarkan Press Release terkait berkembangnya isu Mogok Kerja Buruh sehubungan dengan akan di undangkanya RUU Cipta kerja yang saat ini sedang hangat.

Press Release yang dikeluarkan tanggal, 30 September 2020 tersebut ditanda tangani oleh Presiden dan Sekertaris Jenderal KSBSI, Elly Rosita Silaban dan Dedy Hardianto.

Dalam Press Release  yang diterima Suara Tambang, menjelaskan bahwa mengapresiasi pemerintah karena mengakomodir usulan SP/SB yang pernah dibahas pada, 10-23 Juli 2020.

Walapaupun dinilai mengakomodir masukan SP/SB, namun masih ditemukan beberapa masalah yang dia nggap krusial. Hal-hal yang masih dianggap krusial seperti dihapusnya pasal 59 dalam UU No.13 tahun 2003, padahal dalam pembahasan antara pemerintah, apindo dan sp/sb baik Apindo maupunSP/SB menyepakati tetap mempertahankan pasal tersebut.

Selanjutnya KSBSI menyoroti data yang disampaikan pemerintah terkait jumlah pekerja kontrak yang hanya berjumlah,428.235 serta jumlah perusahaan Out Sourcing 8.088 sehingga menimbulkan kesan bahwa penghapusan pasal, 59 UU No.13 tahun 2003 tidak menimbulkan masalah.

Lebih jauh KSBSI memandang adanya persoalan baru yang muncul dengan dimuatnya norma perubahan perubahan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (perubahan Pasal 13 dan 14 UU No.13/2003),

 

Penempatan Tenaga Kerja (perubahan Pasal 37 UU No.13/2003 dan penambahan Pasal 38A RUU) serta UU No.18/2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu perubahan pasal 1 angka 16 perubahan Pasal 51 dan 53 serta Pasal 57, dan penambahan Pasal 89A. Tim Tripartit tidak sedikutpun membahas  pasal-pasal tersebut.

Dalam Releasenya KSBSI mmenyimpulkan bahwa pemerintah dengan sengaja mengurangi dan menghilangkan hak-hak dasar buruh sebagaiman diatur dalam UU No.13 tahun 2003.

Selain dinilai menghilangkan hak-hak dasar buruh, KSBSI juga menyimpulkan bahwa pemerintah sengagaja mengabaikan peran serikat pekerja/serikat buruh dalam proses pembuatan UU.

Selanjutnya KSBSI meminta kepada pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan ulang RUU Cipta Kerja Klaster Ketangakerjaan sesuai dengan usulan tim serikat pekerja/serikat buruh dalam pembahasan Tripartit.

Lebih jauh KSBSI meminta kepada DPR RI agar dalam pembahasan .

Substansi klaster ketenagakerjaan tetap berpedoman kepada hasil pembahsaan yang telah dilakukan secara tripartite (Pemerintah, Sp/Sb dan Apindo/Kadin dihotel Royal Kuningan Jakarta.

Jika pemerimtah dan DPR RI tidak mengakomodir usulan SP/SB maka KSBSI akan menyerukan aksi nasional,namun mengingat pembahasan subtsansi RUU Ciker Klaster Ketenagakerjaan belum dimulai di DPR RI dan juga kondisi Covid saat ini semakin mewabah maka KSBSI belum menentukan Aksi Nasional dalam waktu dekat.(rl)