Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

Makasar
Publish date: 25 Jun 2015, Author : fpesbsi
 

Karyawan Pertanyakan Penutupan SPBU Alauddin

Perusahaan SPBU Gunung Sari 74.902.09, Jalan Sultan Alauddin Makassar, menghentikan semua karyawannya dengan menutup usaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)tanpa memberikan kejelasan yang pasti kepada semua karyawannya, Sabtu (20/6) lalu.


Para Karyawan mengaku, penutupan sepihak yang dilakukan pemilik SPBU Alauddin merugikan para karyawan karena kehilangan pekerjaannya dan menambah angka pengangguran di Indonesia khususnya di Makassar.

 

Pendamping para karyawan SPBU Sultan Alauddin, Andi Mallanti yang juga  Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)menjelaskan, penutupan SPBU yang belum jelas alasannya membuat para buruh merasa dirugikan. "Tindakan pihak perusahaan SPBU Gunung Sari tentunya melanggar Undang-undang No 13 Tahun 2003 Pasal 148 jo Pasal 188," ujar Malanti saat bertandang ke redaksi BKM, Selasa (23/6).


Selain itu, tambahnya, karyawan melalui KSBSI pernah mengajukan surat permohonan Bipartit pada 9 maret lalu dengan nomor surat U.018/Korwi-KSBSI/SS/lll/2015 yang ditujukan kepada manajemen SPBU Gunung Sari. Surat permohonan tersebut terkait peraturan yang dibuat perusahaan yang terbit pada bulan Februari lalu, dengan permintaan upah/gaji tenaga kerja diawal bulan dan permintaan slip gaji. "Mulai bulan Agustus 2013 sampai April 2015, pihak perusahaan tidak pernah memberikan slip gaji pada karyawannya (buruh). Bahkan gaji termasuk pesangon yang akan diberikan ke karyawan jauh dibawah upah minimum provinsi (UMP)," ungkapnya.
Berdasarkan hal tersebut, tindakan pihak perusahaan SPBU Gunung Sari telah melanggar  Undangundang sebab tenaga kerja (buruh) SPBU tersebut ikut berserikat berdasarkan surat Bipartit Nomor U.018/Korwi-KSBSI/SS/lll/2015. "Kami meminta kepada pemilik, pimpinan atau manajemen SPBU Gunung Sari untuk memberikan tanggapan atas surat yang kami ajukan, sebelum kami melakukan langkah hukum sesuai peraturan Undang Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia," tandasnya. (arf/war/c)