Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

Pandemi Tak Kunjung Berakhir, Pemerintah Restui Pengusaha Pangkas Upah Pekerja
Publish date: 19 Feb 2021, Author : fpesbsi

Pemerintah mengizinkan perusahaan yang terdampak Covid-19 melakukan penyesuaian upah buruh atau pekerja. Penyesuaian upah ini dibatasi hingga 31 Desember 2021.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu.

“Bagi Perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran Upah Pekerja/Buruh,” kata Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan pada Pasal 6 ayat 1.

Namun demikian, dalam ayat 2 tertulis jika penyesuaian ini tetap harus berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja. Kesepakatan dilakukan dengan musyawarah dan kekeluargaan.

Ida kemudian menambahkan, jika tak semua industri mendapat keringanan ini. Indutri padat karya yang dimaksud Ida yakni:

 

lustrasi

[Berita Lengkap...]

 

Aturan UU Cipta Kerja Berlaku Bulan Ini
Publish date: 19 Feb 2021, Author : fpesbsi

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian membocorkan rencana berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beleid sapu jagat itu dalam waktu dekat akan diberlakukan.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan UU Cipta Kerja akan mulai diberlakukan bulan ini. Dengan begitu diharapkan dapat segera memberi dorongan pada perekonomian di tahun 2021.

"Dari sisi ekonomi kita juga punya pendorong atau game changer yaitu pemberlakuan UU Cipta Kerja yang bulan ini sudah mulai diberlakukan semuanya, terutama peraturan-peraturan pelaksanaannya," katanya dalam diskusi "Daya Ungkit Ekonomi untuk Bangkit" melalui virtual, Selasa (16/2/2021).

Pria yang akrab disapa Susi itu optimis bahwa kehadiran UU Cipta Kerja dapat membuat pertumbuhan ekonomi sesuai target yakni sekitar 4,5-5,5% di 2021.

"Ekonomi kalau disimpulkan perekonomian Indonesia 2021, pemerintah sangat optimis akan pulih dan pemulihan ekonomi ini sesuai target kira-kira akan ada di kisaran 4,5-5,5% sesuai dengan angka yang ada di APBN 2021 kita," imbuhnya.

Diberlakukannya UU Cipta Kerja juga dinilai sebagai momentum untuk mendorong investasi di tahun 2021. Nantinya akan ada 54 aturan pelaksana dalam kebijakan itu yang diberlakukan.

 

Foto: Ari Saputra

[Berita Lengkap...]

 

PENANGKAPAN SYAHYUNAN, PATUT DIDUGA ADA UPAYA HUKUM YUSRI DI PERSDIDANGAN
Publish date: 19 Feb 2021, Author : fpesbsi

Penangkapan Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (DPC FSB NIKEUBA) Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menjadi titik krusial dalam aksi demontrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 13 Oktober 2020 lalu.

Kasus penangkapan yang menimpa Muhammad Yusri dan Syahyunan, aktivis buruh Nikeuba yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) ini menjadi titik beku dari demokrasi di Indonesia.Kronologis

Aksi tolak omnibus law itu merupakan aksi gabungan Mahasiswa, LSM, ormas kepemudaan dan Serikat Buruh di Kabupaten Batubara. Aksi yang semula berjalan tertib, kemudian rusuh akibat ditunggangi provokator yang melempari Petugas dengan batu.

Dalam rusuh itu, Kasat Sabhara Polres Batubara terluka di bagian wajah terkena lemparan batu. Dampaknya adalah, Muhammad Yusri selaku penanggung jawab aksi DPC FSB Nikeuba Batubara dijemput pihak kepolisian, sekira jam 02.00 WIB, di rumah Syah Yunan.

Sebelumnya, Sekretaris DPC FSB Nikeuba Batubara, Syahyunan diamankan kepolisian Batubara lebih dulu pasca aksi. Namun polisi membebaskan Syahyunan dan ganti menangkap Muhammad Yusri yang saat itu menjadi penanggung jawab aksi.

Dari informasi, Kedua pemimpin Nikeuba di Kabupaten Batubara ini tidak sekalipun melakukan aksi kekerasan saat demonstrasi. Bahkan Yusri telah memerintahkan serikat buruhnya untuk mundur saat terjadinya chaos di aksi tolak omnibus law Cipta Kerja.

Kasus Yusri sendiri telah disidangkan dalam proses pemeriksaan saksi. Namun, patut disayangkan, dalam proses persidangan Muhammad Yusri yang memasuki sidang kesaksian, Syahyunan yang seyogyanya dihadapkan menjadi saksi yang dapat meringankan Yusri, justru ditangkap pihak kepolisian.

Respon DPP FSB Nikeuba

Penangkapan ini pun direspon keras Pimpinan Pusat FSB Nikeuba di Jakarta. Kepada Kantor Berita Buruh, Carlos Rajagukguk, Ketua Umum DPP FSB Nikeuba mengatakan, seharusnya dalam minggu ini Syahyunan menjadi saksi yang meringankan Yusri.

“Celakanya, Saksi yang tadinya sudah kita siapkan untuk meringankan saudara Yusri, malah ditangkap kepolisian pada tanggal 9 Februari lalu!” kata Carlos, Senin (15/2/2021) kemarin.

“Seharusnya kemarin itu kita mengajukan saksi atas nama Syah Yunan yang juga Sekretaris DPC FSB Nikeuba Batubara.” terangnya.

 

Dua aktivis buruh dari FSB DPC Nikeuba Batubara, Muhammad Yusri dan Syahyunan yang ditangkap Polisi. Gambar keduanya dengan tagar #SaveMuhammadYusridanSyahyunan viral di media sosial. (Foto facebook).

[Berita Lengkap...]

 

Negosiasi Freeport dan Perusahaan Cina untuk Bangun Smelter Bakal Rampung Maret
Publish date: 19 Feb 2021, Author : fpesbsi

Rencana kerja sama kerja sama antara PT Freeport Indonesia dan perusahaan asal Cina, Tsingshan Steel dalam membangun smelter tembaga di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, masih dalam tahap negosiasi.

"Negosiasinya masih berjalan, kami harapkan bisa mencapai kesepakatan di akhir Maret," ujar Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, dalam konferensi video, Jumat, 5 Februari 2021.

Menurut Seto, kerja sama tersebut cukup menarik bagi Freeport. Pasalnya, pembiayaan investasi tersebut sebagian besar akan ditanggung Tsingshan. Apalagi, selama ini Freeport selalu mengatakan bahwa smelter tembaga tidak menguntungkan dan belanja modalnya mahal.

"Ini Tsingshan punya teknologi yang bisa menekan angka capex dan mereka berani untuk memberikan pembiayaan, pendanaan capex yang maksimum," tutur Seto.

Dengan skema tersebut, Freeport hanya perlu membiayai 7,5 persen dari total biaya proyek yang sekitar US$ 2,5 miliar. Adapun sebesar 92,5 persen dari biaya tersebut akan dibiayai Tsinshang.

"Sangat atraktif daripada bangun di Gresik yang harus pendanaan 100 persen," ujar Seto. Nantinya, smelter yang akan dibangun tersebut akan memiliki kapasitas 2,4 juta ton input konsentrat.

 

21_bisnis_freeport

[Berita Lengkap...]

 

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi
Publish date: 25 Jan 2021, Author : fpesbsi

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dua pejabat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek pada Jumat (22/1/2021). Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan investasi di perusahaan tersebut. "Saksi yang diperiksa sebagai berikut, MKS selaku Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan EA selaku Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangannya, Jumat.

 

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak (tengah) bersama Dir Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djoko Poerwanto (kanan) dan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah (kiri) memberikan keterangan pers usai menggelar gelar perkara penanganan kasus dugaan korupsi pada PT Asabri (Persero) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Gelar perkara itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi di Asabri ketika ditangani Polri yang saat ini ditangani oleh tiim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.(Hafidz Mubarak A)

[Berita Lengkap...]

 

Bos Chevron Dapat Posisi Baru, Janji Muluskan Transisi Blok Rokan
Publish date: 25 Jan 2021, Author : fpesbsi

ChevronIndoAsia Business Unit (IBU) menunjuk Albert Simanjuntak sebagai Managing Director (MD). Ia akan efektif mulai 1 Februari 2021.

Albert menggantikan Kevin Lyon yang akan menjabat sebagai General Director Tengizchevroil di Kazakhstan. Saat ini, Albert merupakan Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Kevin Lyon mengungkapkan pengangkatan Albert Simanjuntak menjadi Managing Director merupakan pengakuan atas apa yang telah ia lakukan tidak kepada Chevron, tetapi juga untuk Indonesia.

"Pendekatan kolaboratif Pak Albert merupakan kekuatan pendorong di belakang Rokan Heads of Agreement yang baru-baru ini ditandatangani, yang mana akan memastikan Rokan terus berkontribusi pada target produksi dan pendapatan negara di tahun-tahun mendatang," ujar Kevin dalam keterangan tertulis, Senin (18/1/2021).

Sementara, Albert Simanjuntak mengatakan, posisi itu merupakan sebuah kehormatan bagi dirinya. Ia menuturkan akan melaksanakan transisi Blok Rokan dengan sukses dan lancar.

 

Foto: Dok. PT Chevron Pacific Indonesia (CPI): Albert Simanjuntak diangkat menjadi Managing Director ChevronIndoAsia Business Unit

[Berita Lengkap...]

 

10 Blok Migas Bakal Dilelang di 2021, Ini Rinciannya
Publish date: 25 Jan 2021, Author : fpesbsi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun ini bakal melelang 10 wilayah kerja (WK) atau blok minyak dan gas bumi (migas).

Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan 10 blok migas ini akan ditawarkan secara bertahap.

Menurutnya, pemerintah akan memberikan fleksibilitas penggunaan skema kontrak untuk blok migas yang akan ditawarkan ini. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, yakni kontraktor blok migas diperbolehkan memilih akan menggunakan skema kontrak bagi hasil (PSC) dari pendapatan kotor (Gross Split) atau PSC dengan biaya yang dikembalikan pemerintah (Cost Recovery).

"Tentang penawaran WK 2021 ada 10 WK, yang akan ditawarkan secara bertahap. Bentuk kontraknya akan fleksibel," ungkapnya dalam Konferensi Pers: Capaian Kinerja 2020 dan Rencana Kerja 2021 Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi, Senin (18/01/2021).

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Mustafid Gunawan menjelaskan 10 blok migas yang akan ditawarkan pada tahun ini merupakan blok yang rencananya akan dilelang pada 2020, namun batal dilelang karena adanya pandemi.

 

Foto: Ilustrasi Kilang Minyak (AP/Eric Gay)

[Berita Lengkap...]

 

MK-KSBSI Gelar Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja
Publish date: 17 Dec 2020, Author : fpesbsi

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggelar sidang Daring (online) perdana judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diajukan permohonan gugatan dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Persidangan dimulai dari pukul 13.00 WIB dan dihadiri kuasa hukum KSBSI serta prinsipal, Elly Rosita Silaban serta Dedi Hardianto (Presiden dan Sekjen) KSBSI sebagai pemohon gugatan formil dan materil.

Sementara, Hakim Majelis Pimpinan Sidang dipimpin Dr. Suhartoyo S.H., M.H, lalu hakim anggota Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., MH dan Dr. Wahiduddin Adams, SH., M.A. Dari kuasa hukum prinsipal dihadiri Harris Manalu, S.H (ketua tim kuasa hukum), Parulian Sianturi, S.H, Sutrisna, S.H, Saut Pangaribuan, S.H., M.H, Abullah Sani, S.H, Harris Isbandi, S.H, Supardi, S.H, Carlos Rajagukguk, S.H, Trisnur Priyanto, S.H, Tri Pamungkas, S.H., M.H, Irwan Ranto Bakkara, S.H.

Untuk pembacaan Highlight (Sorotan) dalam pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap UUD 1945 langsung dibacakan Harris Manalu, Parulian Sianturi dan Trisnur Priyanto. Sebelum dibacakan, pihak pemohon menyampaikan bahwa materi gugatan sebanyak 77 halaman sesuai yang terdaftar pada Kepaniteraan MK.

 

Suasana persidangan judicial review UU Cipta Kerja, MK-KSBSI. Sumber photo: Youtube Mahkamah Konstitusi

[Berita Lengkap...]

 

JELANG AKHIR TAHUN, KSBSI LAKSANAKAN RAKERNAS
Publish date: 17 Dec 2020, Author : fpesbsi

Akhirnya Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) akhirnya dapat melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Pelaksanaannya Rakernas KSBSI yang melibatkan 10 Federasi dan 19 Korwil kSBSI tersebut dilaksanakan pada, 11-13 Desember 2020,bertempat dihotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat.

Masih tingginya penyebaran Virus Corona, membuat beberapa tamu penting tidak bisa hadir secara langsung dalam acara pembukaan Rakernas KSBSI. Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah menyampaikan kata sambutan melalui Virtual, begitu juga dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran juga menyampaikan kata sambutan secara virtual

Dalam acara Rakernas yang melibatkan berbagai perangkat organisasi baik dareah dan nasional dibahas berbagai hal yang saat ini sedang berkembang. Salah satu hal yang dianggap penting yakni terkait upaya-upaya KSBSI dan Federasi-federasi dalam melakukan perlawanan terhadap UU Cipta Kerja yang terakhir diberi nomor UU No.11/2020, UU Cipta Kerja.

Corona tidak menyurutkan semangat untuk terus berjuang

[Berita Lengkap...]

 

Daftar UMP 2021 di 34 Provinsi
Publish date: 13 Dec 2020, Author : fpesbsi

Sejumlah kepala daerah sudah mengumumkan kenaikan UMP 2021. Ada yang mengikuti surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, adapula yang tidak.

Dalam surat nomor M/11/HK.04/2020 tersebut, pemerintah menetapkan UMP 2021 sama dengan nilai UMP 2020.

"Melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai upah Minimum Tahun 2020," tulis surat edaran yang ditandatangani Menaker Ida Fauziyah.

Pemerintah provinsi selanjutnya melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021, sesuai ketentuan perundang-undangan. Aturan ini tentunya dilaksanakan tatanan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kenaikan UMP 2021 Jawa Tengah diputuskan sebesar 3,27% menjadi Rp 1.798.979,12. Lalu, kenaikan UMP 2021 DI Yogyakarta sebesar 3,54% menjadi Rp 1.765.000. Dan kenaikan UMP 2021 DKI Jakarta sebesar 3,27% menjadi Rp 4.416.186,548.

 

Foto: Muhammad Ridho

[Berita Lengkap...]

 

 1