Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

TKA China di Indonesia Digaji Rp17-54 Juta, Faisal Basri: Mereka Bukan Tenaga Ahli
Publish date: 14 Oct 2021, Author : fpesbsi

Ekonom Senior Faisal Basri mengungkap banyaknya tenaga kerja asing (TKA) dari China yang masuk ke Indonesia selama masa pandemi Covid-19.

Faisal Basri menyebutkan kedatangan TKA China itu sebagian besar ada di Bandara Sam Ratulangi di Sulawesi Utara. Banyak TKA tersebut menghindari Bandara-Soekarno Hatta karena takut banyak ditanya atau diteriaki wartawan.

"Mau rekreasi ke Indonesia, kalau rekreasi ke Bali. Karena kalau ke Soekarno-Hatta banyak diteriaki wartawan. Sam Ratulangi mereka lebih santai," ujar Faisal Basri dalam diskusi virtual bertajuk "Waspada Kerugian Negara dalam Investasi Pertambangan" yang disiarkan kanal Youtube CORE Indonesia pada 12 Oktober 2021.

"Jadi mereka bukan turis, jadi mereka adalah pekerja 100 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal Basri juga mengungkapkan, TKA China yang datang ke China bukan tenaga ahli, melainkan pekerja yang menjabat seperti pembongkar muat, koki, hingga pengemudi truk derek.

TKA China yang bukan tenaga ahli itu kata Faisal Basri memiliki gaji berkisar antara Rp17 juta sampai 54 juta.

 

Puluhan TKA China saat tiba di Indonesia pada 7 Agustus 2021. /Antara Foto/Handout

[Berita Lengkap...]

 

Kabar Gembira dari Erick Thohir: 6 Bulan Lagi Diresmikan Penggunaan Teknologi 5G di Kawasan Tambang Freeport, Jokowi Diharapkan Menyaksikan
Publish date: 14 Oct 2021, Author : fpesbsi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan PT Freeport Indonesia dan PT Telkom Indonesia akan menggunakan teknologi 5G dalam bidang pertambangan. Erick juga mengatakan bahwa inovasi ini merupakan yang pertama di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Menurut Erick, proses ini akan disiapkan dalam waktu enam bulan ke depan. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari penggunaan teknologi adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang menambang di bawah permukaan tanah.

"Rencana enam bulan lagi kami mengharapkan Pak Presiden hadir di Freeport untuk menyaksikan daripada peresmian 5G mining, di mana ini yang pertama di Asia Tenggara kerja sama Freeport dengan Telkom Group. Tentu fungsi dari 5G mining ini untuk menjaga keamanan operasional," kata Erick dalam groundbreaking smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa, 12 Oktober.

 

Ilustrasi

[Berita Lengkap...]

 

YORRYS DAN BENY JADI SAKSI, HARIS : POLITIK PECAH BELAH PERBURUHAN
Publish date: 08 Oct 2021, Author : fpesbsi

Harris Manalu SH, Koordinator Tim Kuasa Hukum Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) pada sidang Uji Formil UU Cipta Kerja bersuara tajam terkait dengan dua orang Saksi Fakta yang dihadirkan Kuasa Presiden Joko Widodo atau Kuasa Pemerintah.

Dua orang saksi Fakta itu adalah Yoorys Raweyai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Benny Rusli Ketua DPN Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPN FKSPN).

“Saya kira tidak tepat dihadirkan pemerintah, itu sama saja dengan politik perburuhan pecah belah sesama serikat pekerja serikat buruh.” kata Harris Manalu saat ditemui Kantor Berita Buruh usai persidangan daring Judicial Review UU Cipta Kerja, Rabu (6/10/2021) kemarin.

“Karena apa? Karena masih banyak saksi yang relevan di ajukan pemerintah, Misalnya dari APINDO. Kan yang dari pemerintah itu sendiri bisa kan. Tetapi kenapa ini? Ini kan seolah-olah pemerintah sedang menunjukkan.. Ohh.. dua konfederasi besar telah setuju dengan UU Cipta Kerja. Padahal sesungguhnya, Benny juga tadi menyatakan, ketika ditanya pemohon 4, apa jawaban dia, kami tidak setuju sebetulnya. Menolak,” terang Harris.

Menurutnya, kesaksian seperti itu membuktikan bahwa seluruh serikat pekerja serikat buruh menolak UU Cipta Kerja. Ini adalah saksi fakta yang melihat, mendengar, mengalami dan ini menguntungkan pemohon.

“Pemohon yang diuntungkan dari sisi materiil yaa. Tapi dari sisi politik perburuhan, ini sangat merugikan. Ini adalah politik pecah belah,” terang Harris

Harris Manalu SH, Ketua Tim Kuasa Hukum KSBSI. (Foto: Media KSBSI).

[Berita Lengkap...]

 

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN “RIBET”
Publish date: 17 Sep 2021, Author : fpesbsi

Pasca dikeluarkannya PP 37 tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dianggap ribet oleh para pimpinan federasi yang berafiliasi ke KSBSI. Pernyataan ini diungkapkan para pimpinan federasi kepada para pembicara yang menjelaskan PP 37 pada acara Rembug Nasional yang dilaksanakan KSBSI pada, 16-17 September 2021 di hotel Balairung, Jakarta,

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut El Ginanjar, SE,MM, dari BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Nindya dari Kementeria Tenaga Kerja dan Rekson Silaban dari MPO KSBSI.

Baik Eli maupun Nidya menjelaskan bahwa JKP   akan diberikan sebesar 45 % selama 3 bulan dan 25 % 3 bulan berikutnya dengan nilai upah yang tidak melibihidari 5 juta rupiah.

 

JKP ntuk siapa ?

[Berita Lengkap...]

 

KSBSI AJAK SERIKAT LAIN UNTUK RATIFIKASI KONVENSI ILO
Publish date: 17 Sep 2021, Author : fpesbsi

Bertempat dihotel Balairung,Jakarta, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melaksanakan Forum Group Diskusi (FGD) terkait K3. Kegiatan yang dilaksanakan pada, 16 September 2021 tersebut selain melibatkan 10 federasi yang berafiliasi ke KSBSI juga mengundang serikat-serikat lain di level nasional.

Dalam kegiatan tersebut hadir tiga pembicara yakni, Nikasi Ginting dari KSBSI, Artha dari KSPI dan Komaruddin dari KSPN.

Dalam paparanya ketiga pembicara menyampaikan bahwa UU K3 yang ada saat ini sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Beberapa aturan terkait K3 yang dinilai sudah perlu diperbaiki yakni UU No. 1 tahun 1970 tentang K3, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan beberapa aturan lain.

“Ratifikasi Konvensi ILO tentang K3 sekarang !”

[Berita Lengkap...]

 

Saut Pangaribuan: Keterangan Prof Romli Tak Ada Hubungannya dengan Permohonan Penggugat, Bukan Kapasitas!
Publish date: 14 Sep 2021, Author : fpesbsi

Tim Kuasa Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mencermati keterangan Ahli dari Kuasa Presiden untuk perkara 103 dalam lanjutan sidang uji formil UU Cipta Kerja yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara daring, Kamis 9 September 2021.

Perkara nomor 103 adalah perkara yang diajukan KSBSI. Dalam persidangan, Kuasa Presiden Joko Widodo menghadirkan Prof. Dr. Romli Atmasasmita SH LL.M sebagai Ahli untuk perkara 103.

Prof Romli adalah seorang akademisi atau guru besar di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Internasional di Universitas Padjadjaran. Ia juga dikenal sebagai pakar hukum pidana. Ia juga anggota Tim Perumus Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mencermati keterangan Prof Romli, Anggota Tim Kuasa Hukum KSBSI Saut Pangaribuan mengatakan, Prof Romli yang ia ketahui merupakan ahli pidana dan hal itu tercermin dalam keterangan ahlinya di persidangan.

“Karena dalam keterangannya, semua menjelaskan tentang pidana. Kan menjelaskan tentang korupsi.. yaa. Tidak ada hubungannya dengan apa yang menjadi permohonan kita di Mahkamah Konstitusi,” kata Saut Pangaribuan saat ditemui Media KSBSI usai persidangan daring di kantor Pusat KSBSI, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (9/9/2021).

“Kan kita minta uji formil terhadap pembentukan UU dimana pembentukan UU itu tidak sesuai UU no. 12 Tahun 2011 junto UU no 15 tahun 2019. Itu mau kita tanyakan. Sebenarnya, apakah prosedur pembuatan UU itu telah sesuai dengan UU yang ada atau tidak?” tandasnya.

Saut mengakui, semula ingin mengajukan pertanyaan, namun sesi pertanyaan kepada Ahli sudah ditutup oleh Mahkamah. Yang ingin ia pertanyakan adalah, apakah kapasitas Prof Romli memberikan kesaksian sebagai Ahli?

Saut Pangaribuan SH MH anggota Tim Kuasa Hukum KSBSI. (Foto: Istimewa).

[Berita Lengkap...]

 

34 TKA China Masuk Indonesia, Pimpinan Komisi III: Menkumham Jangan Buat Aturan yang Mencla-Mencle
Publish date: 19 Aug 2021, Author : fpesbsi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengkritisi kebijakan Menkumham Yasonna Laoly yang hingga kini masih mengizinkan masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia. 

Politikus Partai Nasdem itu menilai kebijakan Yasonna yang melarang TKA masuk ke Indonesia tak dapat dipercaya, karena di bulan Juli saat awal penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, yang bersangkutan melarang warga negara asing (WNA) masuk ke Tanah Air."Menkumham harusnya buat aturan jangan mencla mencle. Bulan Juli bilang enggak boleh masuk, Agustus tahu-tahu masuk TKA," kata Sahroni kepada KOMPAS TV, Senin (9/8/2021). 

Ia mengimbau kepada Yasonna agar menegakkan aturan yang dirinya buat tersebut agar rakyat memiliki kepercayaan penuh kepada pemerintahan yang sedang berjalan ini. 

"Lah ini gimana? aturan kok buat main-mainan dan bohongin rakyat aja," ujarnya. 

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (Sumber: dpr.go.id)

[Berita Lengkap...]

 

Zainal Arifin Mochtar Sebut Pelanggaran dalam Pembentukan UU Cipta Kerja
Publish date: 19 Aug 2021, Author : fpesbsi

Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) digelar secara daring dari Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (5/8/2021). Sebanyak enam perkara pengujian UU Cipta Kerja digabung pemeriksaannya dalam persidangan kelima ini, yakni Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, 4/PUU-XIX/2021, dan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Ahli Pemohon. Sidang pleno dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang didampingi para hakim konstitusi lainnya.

"Karena sekarang masih dalam suasana PPKM, maka menurut protokol kesehatan, pertemuan termasuk sidang ini paling lama berlangsung dua jam. Untuk itu, Ahli yang bisa kami dengar pada sidang kali ini maksimal tiga orang," jelas Anwar.

Oleh karena itu, lanjut Anwar, Mahkamah menyatakan Ahli Pemohon yang akan didengar adalah untuk Perkara 91/PUU-XVIII/2020 atas nama Zainal Arifin Mochtar, Perkara 103/PUU-XVIII/2020 atas nama Feri Amsari, Perkara 105/PUU-XVIII/2020 atas nama Hernadi Affandi.

 

Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin mochtar selaku ahli pemohon memberikan keterangannya secara daring dalam Sidang pengujian Undang - Undang tentang Cipta Kerja, Kamis 05/08) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Bayu.

[Berita Lengkap...]

 

Sudah Tepat Pemerintah Larang TKA Masuk ke Indonesia, Walau Terlambat
Publish date: 04 Aug 2021, Author : fpesbsi

Yasonna H Laoly Menteri Hukum dan HAM baru saja membuat kebijakan tentang larangan sementara bagi warga negara asing dan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia mulai 27 Juli 2021. Alasan larangan ini sesuai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Level 3 dan PPKM Level 4, untuk mengatasi ledakan kasus pandemi Covid-19.

Namun ada syarat bagi warga dan TKA yang boleh masuk ke Indonesia. Syaratnya ada 5 poin, diantaranya:

1. Warga asing yang memegang visa diplomatik.

2. Warga asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas.

3. Warga asing pemegang izin tinggal terbatas.

4. Warga asing dengan izin tinggal tetap.

5. TKA dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan. Seperti dokter dalam rangka tugas penanganan covid-19, petugas lab yang ada kaitannya dengan tugas kemanusiaan.

Ini juga termasuk bagi awak angkut pesawat baik darat udara maupun laut ini yang diperbolehkan harus mendapat rekomendasi dari kementerian lembaga terkait serta memenuhi ketentuan prokes covid-19, seperti bukti PCR test dan melakukan karantina.

 

Riswan Lubis : Ketua Umum Federasi Pertambangan dan Enrgi (FPE KSBSI)

[Berita Lengkap...]

 

Pak Luhut Harus Jawab Isu Ini, Faisal Basri Ungkap TKA China dari Tenaga Ahli hingga Tukang Kebun Masuk di Proyek Nikel Sulawesi
Publish date: 30 Jul 2021, Author : fpesbsi

Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyebut, bahwa jumlah tenaga kerja asing (TKA) China yang masuk ke Indonesia untuk proyek nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara lebih dari 3.500 orang.

“Kata Pak Luhut cuma 3.500 pekerja dari China. Sebulan saja lebih dari 1.000 [orang]. Betul barangkali Pak Luhut yaitu 3.500 [orang], tapi hanya mereka yang memiliki izin bekerja. Sebagian besar lainnya tidak memakai izin bekerja, tapi pakai visa kunjungan,” ungkapnya dikutip dari YouTube Refly Harun, dikutip Kamis (29/7/2021).

Dengan demikian, pemberi kerja tidak membayarkan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DKP-TKA) sebesar 100 dolar dolar AS sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau penerimaan daerah.

Faisal dikutip Bisnis.com juga mengatakan, bahwa para TKA China yang datang bukan hanya berlatar belakang sebagai tenaga ahli, tapi termasuk buruh untuk pekerjaan lapangan seperi sopir forklift, satpam, hingga tukang kebun.

 

Faisal Basri

[Berita Lengkap...]

 

 1