Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

KSBSI Menggelar Diskusi Terkait Judicial Review UU Cipta Kerja Yang Tidak Berpihak Pada Kaum Buruh
Publish date: 11 Jan 2022, Author : fpesbsi

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menggelar diskusi dengan tema,"Quo Vadis Putusan MK Yang Menyatakan UUCK Inkonstitusional Bersyarat?" "Diskusi ini bertujuan mengambil sikap tentang langkah apa yang relevan dan strategis dilakukan jajaran KSBSI untuk menghentikan sikap Pemerintah yang masih tetap memberlakukan UUCK, PP 35/2021, PP 36/2021 sebagai payung hukum menjalankan kebijakan publiknya", tutur Sekretaris Jenderal KSBSI Dedi Hardianto, dalam pembukaan diskusi.

"Paling kasat mata misalnya pada tanggal 30 November 2021 para Gubernur masih tetap membuat PP 36/2021 sebagai payung hukum untuk menetapkan besaran UMK tahun 2022. Padahal MK dalam putusannya telah menyatakan UUCK adalah inkonstitusional bersyarat sejak tanggal 25 November 2021", lanjut Dedi dalam kata pengantar pembukaan diskusi.

Acara ini hadiri Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, Sekretaris Jenderal KSBSI Dedi Hardianto, Bendahar DEN KSBSI Rasmina Pakpahan, Tim 11 Kuasa KSBSI untuk Omnibus Law, DPP Federasi,  LBH KSBSI, Komite Pemuda dan Lingkungan.

Acara diskusi dibuka Sekretaris Jenderal KSBSI Dedi Hardianto pada Rabu, (15-16/12- 2021) di Sparks Forest Adventure, Sukabumi.

 

Peserta Diskusi JR terhadap putusan MK

[Berita Lengkap...]

 

Ramai-ramai Kritik Putusan MK soal UU Ciptaker
Publish date: 11 Jan 2022, Author : fpesbsi

Meski mendapat apresiasi karena mengabulkan uji formil untuk pertama kali dalam sejarah, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mendapat kritikan terkait putusan perkara nomor: 91/PUU-XVIII/2020 mengenai uji formil Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Sejumlah pihak berpendapat MK mengambil jalan tengah yang justru membuat kebingungan karena putusan dapat ditafsirkan berbeda.

Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, menilai MK mencoba mengakomodasi berbagai kepentingan dan mengambil jalan tengah yang membuat putusan menjadi ambigu. Mantan Wamenkumham itu mengatakan uji formil UU Ciptaker dilakukan MK untuk menilai keabsahan prosedur pembuatan UU, bukan terkait isinya.

MK, kata dia, pada awalnya terlihat tegas dengan menyatakan bahwa UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945. Namun, karena alasan obesitas regulasi dan tumpang tindih UU, MK memberi pemakluman inkonstitusionalitas bersyarat.

Dan, akhirnya MK memberi waktu 2 tahun untuk pemerintah dan DPR memperbaiki pembuatan UU Ciptaker. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak diperbaiki, maka UU Ciptaker menjadi inkonstitusional permanen.

"Seharusnya, agar tidak ambigu, MK tegas saja membatalkan UU Ciptaker dan kalaupun ingin memberi ruang perbaikan, itu tidak dapat dijadikan alasan untuk suatu UU yang dinyatakan melanggar konstitusi untuk tetap berlaku," ujar Denny.

 

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

[Berita Lengkap...]

 

Ini Susunan Pengurus Hasil Kongres ke VI DPP FPE KSBSI
Publish date: 11 Jan 2022, Author : fpesbsi

Kongres ke VI Federasi Pertambangan dan Energi afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI) baru saja usai. Perhelatan pesta demokrasi tersebut diadakan di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara. Dengan mengangkat tema ‘‘Membangun Sosial Dialog Sebagai Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Anggota’. Dihadiri perwakilan Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI, pimpinan federasi yang berafiliasi serta tamu undangan lainnya.

Sebelumnya, Nikasi Ginting ketua panitia kongres mengatakan agenda kongres yang diadakan 3 hari tersebut lebih fokus membahas persoalan organiasi. Dari melakukan penataan AD/ART, struktur organisasi. Sampai menyikapi strategi perjuangan FPE KSBSI pasca disahkannya Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja. Serta mengawal turunan 4 Peraturan Pemerintah (PP) dari undang-undang tersebut.

Akhirnya, setelah melewati pembahasan diskusi dan perdebatan, kongres menetapkan pengurus yang terpilih untuk menjalankan roda organisasi. Berikut susunan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) FPE KSBSI Periode 2021-2025:

 

Peserta Kongres ke VI Federasi Pertambangan dan Energi  sessi pembukaan

[Berita Lengkap...]

 

Daftar Daerah Tetapkan Kenaikan UMP 2022, Siapa Naik Paling Tinggi?
Publish date: 11 Jan 2022, Author : fpesbsi

Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 tetap naik. Hanya saja, kenaikannya tak sebesar yang diharapkan buruh, yaitu hanya 1,09 persen.

Ketentuan mengenai kenaikan upah minimum mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Simulasi ini dari data BPS, rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09 persen, ini rata-rata nasional," ujar Ida saat konferensi pers virtual beberapa waktu lalu.

Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat 21 November 2021. Namun karena 21 November merupakan hari libur nasional, maka penetapan harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu 20 November 2021.

Sementara itu penetapan Upah Minimum Kota (UMK), harus dilakukan paling lambat 30 November 2021 setelah penetapan UMP. Hal ini juga telah tegaskan kembali oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 561/6393/SJ Hal Penetapan Upah Minimum 2022 kepada seluruh gubernur.

Sejumlah pemerintah provinsi bahkan sudah mulai menetapkan UMP 2022. UMP tahun 2022 di berbagai daerah tersebut hanya naik tipis dibandingkan tahun 2021. 

Berikut daftar daerah yang telah menetapkan UMP 2022 :

Banten

Gubernur Banten, Wahidin Halim menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp2.501.203. Angka ini naik 1,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp2.460.996.

Besaran UMP tahun 2022 itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.280-Huk/2021.

 

Ilustrasi

[Berita Lengkap...]

 

SETELAH LAMA TIDAK AKTIF AKHIRNYA FPE TERLIBAT DALAM MEETING INDUSTRIALL NASIONAL
Publish date: 11 Jan 2022, Author : fpesbsi

Bertempat di Hotel Millinium, Tanah Abang, Jakarta, para pimpinan 11 federasi yang tergabung diberbagai federasi melakukan pertemuan nasional yang secara rutin dilakukan Industriall selaku afiliasi Internasional. Pertemuan para pimpinan federasi pada level nasional ini dilakukan pada, 19-20 Nopmber 2021.

Beberapa agenda yang dibahas dalam pertemuan nasional ini yakni terkait berbagai program yang dikerjakan Industriall selama tahun 2021.

Sayangnya karena FPE sedang mendapatkan sanksi, beberapa kegiatan utama yang dikerjakan Industriall tidak melibatkan FPE KSBSI.

Dalam pertemuan tersebut hadir beberapa petinggi Industriall yang berkantor pusat di Zeneva melalui  virtual meeting. Mereka adalah Kemal dan Yoon.

Kemal menjelaskan bahwa saat ini Industriall Global Union sebagai afiliasi internasional dari berbagai federasi di Indonesia, telah membuat surat tekanan kepada pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowidodo. Selain itu Industriall juga akan melakukan tekanan yang lebih keras terhadap pemerintah Indonesia  terkait pemberlakukan UU Cipta Kerja yang disyahkan oleh pemerintah Indonesia pada Oktober 2021.

Terjadi banyak kemunduran terhadap dalam UU Perburuhan di Indonesia, upah menjadi lebih rendah, sistem kerja yang semakin tidak baik dan banyak lagi yang lain yang diatur dalam Omnibus Law.

 

Semoga dapat bergerak lebih kencang dan lebih luas

[Berita Lengkap...]

 

9,2 GW PLTU Batu Bara RI Disetop, Penggantinya Sudah Siap?
Publish date: 22 Nov 2021, Author : fpesbsi

Pemerintah memiliki target ambisius untuk mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Pemerintah menargetkan sebesar 9,2 Giga Watt (GW) PLTU akan dihentikan lebih awal sebelum 2030.

Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam rangkaian KTT Iklim COP 26 di Glasgow, Skotlandia.

Target ini jauh lebih tinggi dibandingkan rencana PT PLN (Persero) mempensiunkan 1 GW hingga 2030. Juga lebih tinggi dari yang disebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebesar 5,5 GW dalam delapan tahun ke depan.

Jika benar RI mau mempensiunkan 9,2 GW PLTU, lantas pembangkit apa yang akan menjadi penggantinya? Apakah penggantinya sudah siap?

Mantan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran berpandangan bahwa pemikiran untuk mempercepat pemensiunan PLTU batu bara belum tentu tepat. Menurutnya, perlu kajian yang komprehensif.

Pasalnya, bila PLTU dipensiunkan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pembangkit listrik lainnya, terutama pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang selama ini digadangkan jadi pengganti PLTU, mampu menggantikan posisi PLTU yang bisa memasok listrik dalam jumlah besar dan terus menerus.

"Saya berpendapat sebenarnya pemikiran percepatan pensiunkan PLTU belum tentu tepat, harus ada kajian komprehensif," tutur pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini kepada CNBC Indonesia, Senin (08/11/2021).

"Kalau di Jawa pakai pembangkit EBT, pembangkit apa yang bisa masuk di Jawa dan bisa continues, panas bumi gak banyak lagi di Jawa dan pembangkit hidro di Jawa juga terbatas," lanjutnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan agar rencana ini dipertimbangkan ulang karena permintaan listrik masih akan tumbuh, sehingga butuh energi yang mampu menopang beban energi yang besar.

 

Ilustrasi

[Berita Lengkap...]

 

Kongres FPE Ke-VI Usung Sosial Dialog dan Kesejahteraan Anggota
Publish date: 22 Nov 2021, Author : fpesbsi

Secara resmi, Kongres Ke-VI Federasi Pertambangan dan Energi afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI) telah dibuka dengan tema ‘Membangun Sosial Dialog Sebagai Kerangka Meningkatkan Kesejahteraan Anggota’.

Agenda kongres dihadiri Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), perwakilan ketua umum dan pengurus pusat federasi serikat buruh yang berafiliasi dengan KSBSI, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) serta Nikodemus Purba dari PT. Freeport Indonesia beserta jajarannya.

Dalam kata sambutannya, Nikasi Ginting sebagai ketua pantia kongres menyampaikan permohonan maaf, karena pelaksanaan kongres yang diadakan tahun ini sempat tertunda 2 kali akibat terjadi pandemi Covid-19. Namun puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, situasi wabah corona saat ini mulai reda, sehingga DPP FPE KSBSI bisa melaksanakan kongres bulan ini.

“Saya berharap selama menjalankan agenda kongres, semua peserta tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes),” ucapnya, lansir KSBSI.org, Rabu (10/11/2021).

 

Pembukaan Kongres FPE Ke-VI. (Foto: Tunjang Waluyo/Media KSBSI)

[Berita Lengkap...]

 

Kemenaker Sebut Upah Minimum 2022 Naik Rata-rata 1,09 Persen, Sudah Final?
Publish date: 22 Nov 2021, Author : fpesbsi

Penetapan UMP 2022 sendiri paling lambat diumumkan gubernur setiap provinsi pada 21 November 2021. Sementara upah minimum kabupaten/kota diumumkan paling lambat 30 November 2021.

Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap kenaikan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) pada 2022 sebesar 1,09 persen. Angka ini diperoleh dengan menggunakan formulasi penghitungan baru yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan UMP terendah pada 2022 berada di Jawa Tengah dengan nominal Rp1.813.011. Sementara UMP tertinggi di DKI Jakarta dengan nilai Rp4.453.724.

“Rata-rata penyesuaian upah minimum [2022] 1,09 persen. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum provinsi, ini rata-rata penyesuaian upah minimum tahun depan,” kata Putri dalam Seminar Terbuka Proses Penetapan Upah Minimum 2022 secara daring, Senin (15/11/2021).

 

Sejumlah buruh pabrik pulang kerja di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/4/2020). - ANTARA FOTO/Fauzan

[Berita Lengkap...]

 

TKA China di Indonesia Digaji Rp17-54 Juta, Faisal Basri: Mereka Bukan Tenaga Ahli
Publish date: 14 Oct 2021, Author : fpesbsi

Ekonom Senior Faisal Basri mengungkap banyaknya tenaga kerja asing (TKA) dari China yang masuk ke Indonesia selama masa pandemi Covid-19.

Faisal Basri menyebutkan kedatangan TKA China itu sebagian besar ada di Bandara Sam Ratulangi di Sulawesi Utara. Banyak TKA tersebut menghindari Bandara-Soekarno Hatta karena takut banyak ditanya atau diteriaki wartawan.

"Mau rekreasi ke Indonesia, kalau rekreasi ke Bali. Karena kalau ke Soekarno-Hatta banyak diteriaki wartawan. Sam Ratulangi mereka lebih santai," ujar Faisal Basri dalam diskusi virtual bertajuk "Waspada Kerugian Negara dalam Investasi Pertambangan" yang disiarkan kanal Youtube CORE Indonesia pada 12 Oktober 2021.

"Jadi mereka bukan turis, jadi mereka adalah pekerja 100 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal Basri juga mengungkapkan, TKA China yang datang ke China bukan tenaga ahli, melainkan pekerja yang menjabat seperti pembongkar muat, koki, hingga pengemudi truk derek.

TKA China yang bukan tenaga ahli itu kata Faisal Basri memiliki gaji berkisar antara Rp17 juta sampai 54 juta.

 

Puluhan TKA China saat tiba di Indonesia pada 7 Agustus 2021. /Antara Foto/Handout

[Berita Lengkap...]

 

Kabar Gembira dari Erick Thohir: 6 Bulan Lagi Diresmikan Penggunaan Teknologi 5G di Kawasan Tambang Freeport, Jokowi Diharapkan Menyaksikan
Publish date: 14 Oct 2021, Author : fpesbsi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan PT Freeport Indonesia dan PT Telkom Indonesia akan menggunakan teknologi 5G dalam bidang pertambangan. Erick juga mengatakan bahwa inovasi ini merupakan yang pertama di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Menurut Erick, proses ini akan disiapkan dalam waktu enam bulan ke depan. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari penggunaan teknologi adalah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang menambang di bawah permukaan tanah.

"Rencana enam bulan lagi kami mengharapkan Pak Presiden hadir di Freeport untuk menyaksikan daripada peresmian 5G mining, di mana ini yang pertama di Asia Tenggara kerja sama Freeport dengan Telkom Group. Tentu fungsi dari 5G mining ini untuk menjaga keamanan operasional," kata Erick dalam groundbreaking smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selasa, 12 Oktober.

 

Ilustrasi

[Berita Lengkap...]

 

 1