Visitor Counter:

Visitor Maps:

Visitor Tracker:

Pemerintah Undang Tokoh Buruh Serap Masukan Untuk RUU Ciptaker
Publish date: 01 Jul 2020, Author : fpesbsi

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengundang para pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh untuk berdialog dalam rangka menghimpun masukan terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah pertemuan kedua yang dilakukan pemerintah dengan kalangan buruh.Pertemuan itu dihadiri oleh para tokoh serikat pekerja. Antara lain, Andi Gena Nuna Wea Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Ketua Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita, dan pimpinan serikat pekerja lainnya.

Dari pihak pemerintah selain Mahfud MD sebagai tuan rumah, hadir Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.“Pertemuan ini agar kita bisa saling bertukar pikiran mengenai Omnibus law tenaga kerja. Dengan keyakinan bahwa dengan pikiran yang sama untuk dapat meningkatkan martabat dan kesejahteraan tenaga kerja” ujar Mahfud.Airlangga menambahkan, Pemerintah telah mengambil langkah langkah penting dalam kesehatan. Karena kesehatan menjadi pusat isu dari pandemik yang berdampak sangat luas bagi pekerja.

 

[Berita Lengkap...]

 

DBS dan Temasek Foundation Berikan Ribuan Makanan Siap Saji untuk Pekerja Lepas dan Masyarakat Terdampak
Publish date: 24 Jun 2020, Author : fpesbsi

Temasek Foundation (TF) bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia memberikan bantuan makanan siap saji bagi pekerja harian lepas dan masyarakat terdampak wabah COVID-19. Penyerahan bantuan itu dilakukan secara simbolis oleh Temasek Foundation kepada Bank DBS Indonesia melalui konferensi video dan disaksikan Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia pada Kamis (4/6).

Bantuan itu akan disalurkan melalui Foodbank of Indonesia (FOI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Bantuan terdiri atas 3.700 porsi makanan, yang disalurkan melalui FOI, dan 1.400 paket sembako atau setara dengan lebih dari 66.000 porsi makanan. Melalui KSBSI, bantuan akan disalurkan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

“Ini adalah masa sulit. Penting bagi negara, masyarakat dan komunitas bersatu padu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan COVID-19. Dalam kaitan itu, kerja sama TF dengan Bank DBS Indonesia menyatukan dua lembaga, yang masing-masing memiliki rekam jejak baik dalam melakukan kerja sama aktif dengan komunitas di Indonesia,” ujar Duta Besar Singapura untuk Indonesia H.E Anil Kumar Nayar Jumat (5/6).

Nayar mengatakan, bantuan dari TF dan Bank DBS Indonesia juga mencerminkan semangat gotong royong, dan akan melengkapi upaya bisnis lain dan lembaga masyarakat, termasuk yang memiliki kaitan dengan Singapura, dalam membantu masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19.

Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Paulus Sutisna menyampaikan, kerja sama Bank DBS Indonesia dengan berbagai pihak diharapkan mendorong semakin banyak pihak lain ikut membantu masyarakat terdampak wabah COVID-19.

“Semangat DBS Group, ‘Stronger Together’, diterjemahkan ke dalam bentuk gotong-royong dan berbagi untuk mengurangi dampak wabah COVID-19. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyalurkan bantuan kepada pekerja harian lepas, yang menghadapi tantangan berat selama wabah COVID-19 ini,” katajak Sutisna.

 

Dijembatani oleh Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia, Temasek Foundation bergabung dengan Bank DBS Indonesia dalam kampanye DBS Stronger Together Fund

[Berita Lengkap...]

 

Peserta Tapera yang Bisa Punya Rumah Upahnya di Bawah Rp 8 Juta
Publish date: 19 Jun 2020, Author : fpesbsi

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyebut sejumlah kriteria atau persyaratan bagi peserta yang ingin memiliki rumah yakni memiliki penghasilan maksimal Rp 8 juta dan belum pernah memiliki rumah pribadi.

"Peserta yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu berpenghasilan maksimal Rp 8 juta dan belum memiliki rumah berhak mengajukan manfaat pembiayaan perumahan dengan bunga murah untuk membeli rumah menggunakan skema KPR berdasarkan prioritas yang akan ditetapkan oleh BP Tapera sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam PP Penyelenggaraan Tapera," ujar Deputi Komisioner BP Tapera Eko Ariantoro dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020.

 

Seorang warga menjemur padi hasil panen di kawasan Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa) Universitas Negeri Siliwangi (Unsil) di Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat 1 Mei 2020. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalihfungsikan sementara rusun mahasiswa tersebut sebagai tempat istirahat bagi para tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

[Berita Lengkap...]

 

Iuran BPJS Kesehatan Kembali Dinaikkan, Apakah Menyalahi Putusan MA?
Publish date: 18 May 2020, Author : fpesbsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dibatalkan dalam keputusan Mahkamah Agung (MA). Kenaikan iuran tersebut dipastikan tidak melanggar putusan MA.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020. BPJS Kesehatan memastikan kenaikan iuran tidak melanggar putusan MA sebelumnya.

"Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tidak menyalahi putusan Mahkamah Agung," demikian keterangan pers yang diterima Suara.com, Jumat (15/5/2020).

 

Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Selasa (3/8). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

[Berita Lengkap...]

 

RUU Cipta Kerja Digugat ke PTUN Jakarta
Publish date: 18 May 2020, Author : fpesbsi

Sejumlah koalisi masyarakat sipil menggugat keputusan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bersama DPR ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (30/4/2020) lalu. Gugatan ini dilayangkan setelah koalisi beranggapan bahwa RUU Cipta Kerja memiliki banyak persoalan di dalamnya. Koordinator Tim Advokasi untuk Demokrasi Arif Maulana menuturkan, salah satu persoalan yang muncul di dalam pembentukan RUU ini adalah prosedur dilakukan pemerintah dinilai melanggar norma yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat tahap perencanaan. Ini bisa oleh DPR atau dalam konteks RUU ini perencanaan diusulkan oleh Presiden," kata Arif dalam konferensi pers virtual, Minggu (3/5/2020).

Buruh perempuan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, Jumat (6/3/2020)(Dokumen KSPI)

[Berita Lengkap...]

 

Revisi UU Minerba Perusahaan Tambang Diusulkan Miliki Dana Cadangan Deposito
Publish date: 18 May 2020, Author : fpesbsi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan agar perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan IUP Khusus Operasi Produksi wajib melaksanakan ekplorasi lanjutan setiap tahun.

Direktur Jenderal Mineral Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, ketentuan ini akan dituangkan dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), yang tengah digodok bersama DPR.

Selama ini, kata Bambang, pada wilayah-wilayah yang dimiliki perusahaan tambang belum dilakukan kegiatan eksplorasi secara mendetail.

"Kita akan meminta eksplorasi detail sehingga pemerintah mendapatkan data sebenarnya dari cadangan kita," jelasnya.

Bambang menilai, kegiatan eksplorasi yang berisiko tinggi memerlukan dana besar.

Untuk itu, pemerintah akan mengatur supaya perusahaan tambang menyisipkan investasi di dalam eksplorasi melalui dana ketahanan cadangan minerba.

"Ini gunanya untuk mencari daerah yang belum mengembangkan wilayah baru," tuturnya.

Langkah lain yang ditempuh pemerintah dalam menemukan deposit minerba adalah melalui penugasan penyelidikan oleh Menteri ESDM kepada lembaga riset negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha. Penugasan tersebut bertujuan untuk menyiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara dan WIUP Logam.

Ilutsrasi peambangan

[Berita Lengkap...]

 

Karyawan Gaji Rp 16 Juta ke Bawah Dapat Tambahan Penghasilan dari Potongan Pajak
Publish date: 18 May 2020, Author : fpesbsi

Pemerintah telah mengeluarkan aturan resmi mengenai insentif pajak bagi dunia usaha. Ada lebih dari 18 sektor dan 1.062 klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan keringanan pajak.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 tentang tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Beleid ini berlaku mulai 27 April 2020.

Salah satu aturan dalam beleid tersebut yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak gaji karyawan yang sepenuhnya ditanggung pemerintah, selama April 2020 hingga September 2020. Syaratnya, penghasilan karyawan tersebut maksimal Rp 200 juta setahun atau sekitar Rp 16,5 juta per bulan. Artinya, karyawan yang berhak menerima insentif adalah yang gajinya Rp 16,5 juta ke bawah per bulan.

Keringanan itu juga berlaku bagi karyawan yang selama ini pajaknya ditanggung oleh perusahaan atau setiap bulannya sudah menerima gaji bersih.

Ilustrasi

[Berita Lengkap...]

 

MAY DAY DITENGAH COVID 19
Publish date: 18 May 2020, Author : fpesbsi

May Day tahun 2020 adalah tahun yang berbeda dari tahun-tahun sbelumnya. Jika sebelumnya perayaan May Day dirayakan dengan semangat yang tinggi, namun ditengah mewabahnya Virus Corona kemeriahan May Day tidak seperti baiasanya.

Walaupun demikian FPE KSBSI dberbagai daerah berkreasi menyambut perayaan HARI BURUH INTERNASIONAL.

LUWU TIMUR

PK FPE PT Vale mengisi hari buruh dengan membagi paket sembako kepada sekitar 70 KK di 4 Kecamatan. Empat Kecamatan yang didatangi anggota FPE KSBSI tersebut yakni, Kec. Towuti, Nuha, Wasponda dan Malili.

Para anak muda ini memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu dan sangat berdampak akibat Virus Corona seperti tukang ojek, peadagang bakso serta orang-orang renta dan tidak mampu berusaha.

PK FPE KSBSI di Luwu Timur Sulawesi Selatan

[Berita Lengkap...]

 

Jokowi Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja Poin Ketenagakerjaan
Publish date: 01 May 2020, Author : fpesbsi

Presiden Joko Widodo menyatakan menunda pembahasan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan tersebut.

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," ujar Jokowi melalui keterangan tertulis, Jumat (24/4).

Jokowi mengatakan bahwa dengan penundaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.

 

Jokowi, Presiden RI

[Berita Lengkap...]

 

Rizal Ramli: Jangan Menggantang Asap, Jelaskan Ekonomi Naik Berapa Persen Kalau Omnibus Law Sah!
Publish date: 27 Apr 2020, Author : fpesbsi

Wabah virus corona baru atau Covid-19 ternyata tidak menyurutkan sejumlah pemangku kebijakan untuk tetap membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Draf sudah dikirim pemerintah ke DPR dan sedang digodok oleh Badan Legislatif (Baleg).

Ekonom senior DR. Rizal Ramli lantas bertanya-tanya target yang ingin dicapai di balik kengototan para dewan dan pemerintah. Dia meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberi hitungan pasti mengenai persentase peningkatan ekonomi, total investasi asing, hingga lapangan kerja yang diciptakan andai RUU tersebut disahkan.   “Berapa persen peningkatan pertumbuhan ekonomi. DPR, Airlangga (Menko Perekonomian) jangan hanya ngalor ngidul menggantang asap,” ujarnya kepada redaksi, Selasa (14/4).

Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

[Berita Lengkap...]

 

 1