Seribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Pertambangan dan Energi (FPE)- Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Riau menuntut kenaikan upah buruh tahun 2018 sebesar 16 persen bukan yang ditetapkan pengusaha sektor Migas sebesar 6 persen tersebut. "Sebab kenaikan sebesar Rp6 persen ditetapkan oleh APINDO, jika dikonfersikan dengan rupiah, kenaikan hanya Rp150.000, sementara dijumlahkan dengan UMSP 2017 menjadi Rp2,6 juta + Rp150 ribu adalah Rp2,75 juta belum setara dengan UMK Kabupaten Bengkalis sebesar Rp2,9 juta," kata Swandi Hutasoit, Wakil ketua DPC FPE Kabupaten Siak di Pekanbaru, Kamis. Buruh yang berunjuk rasa melakukan perjalanan (longmarch) dari kantor gubernur Provinsi Riau ke kantor SKK Migas di Jalan Ahmad Yani, atau berada di gedung Sucofindo untuk melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan. Dalam aksi demo itu delapan perwkailan dari FPE-KSBSI diterima delegasi pejabat SKK Migas.
Menurut Swandi, perundingan terkait kenaikan upah sesuai tuntutan tersebut tidak final sehingga memicu buruh untuk melakukan aksi protes kenaikan upah minimum sektor migas itu. Ia mengatakan, seluruh upaya dan tenaga sudah dilakukan FPE-KSBSI namun masih saja APINDO dan piha yang terkait, tetap dengan tujuan awal mereka bahwa UMSP 2018 mengalami kenaikan hanya 6 persen saja.
Akhirnya management Eneregy Equity Epic ( Sengkang) PTY.Ltd mengajak PK FPE yang berada diperusahaan tersebut untuk membicarakan kembali PKB yang sempat terhenti sejak Desember 2015.
Lanjutan perundingan PKB dilakukan di hotel Melia, Makasar, Sulawesi Selatan sejak, 24-26 April 2018. Dalam pembukaan lanjutan perundingan PKB, pihak PK FPE Energy Equity Epic ( Sengkang ) PTY.Ltd menghadirkan Ketua Umumnya dari Jakarta.
Dalam kata sambutannya Riswan selaku Ketua Umum DPP FPE menyampaikan, kegembiraannya terhadap lanjutan perundingan PKB, namun disisi lain menyesalkan sikap management yang tidak cukup serius dalam menyelesaikan perundingan PKB.
“Saya berpikir pertemuan ini adalah perundingan PKB yang kedua, namun ternyata masih perundingan PKB lama yang belum selesai “ paparnya dihadapan peserta perundingan PKB.
Adapun beberapa topik penting yang menjadi target PK FPE Eenergy Equity Epic ( Sengkang) PTY.Ltd adalah, Anggaran Pesangon, perhitungan lembur sesuai permenaker nomor 4/tahun 2014, kenaikan upah tahunan dan perjalanan dinas.
Polisi Masih Kejar Pelaku Penembakan Mobil Freeport di Papua
Aksi teror penembakan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali terjadi di wilayah area pertambangan PT Freeport Indonesia, Senin (25/9) pagi. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.
“Tindakan kepolisian yang dilakukan menerima laporan, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) melakukan olah TKP, membuat laporan dan sementara Polres Mimika dibantu dengan Anggota Brimob dan TNI masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal SH, hari ini.
Petugas saat mengamankan kendaraan PT Freeport Indonesia setelah ditembak orang tidak dikenal, Minggu 24 September 2017. (istimewa)
Gerakan Bersama Buruh Badan Usaha Milik Negara ( GEBER BUMN ) melakukan Konsolidasi Nasional ( Konsolnas ). Konsolnas kali ini dilaksanakan di Wisma Graha Wisata, Ragunan, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada, 13-14 Agustus 2016. Beberapa peserta daerah yang hadir dalam acara Konsolnas tersebut yakni, Medan, Kalimantan Barat, Palu, Bali, Banten dan Jabodetabek.
Mereka berasal dari beberapa perusahaan OS dibeberapa vendor seperti, PLN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Krakatau Steel dan Indofarma.
Beberapa pembicara dihadirkan dalam pertemuan tersebut seperti Dedi Yusuf dan Retno dari Kementerian Tenaga Kerja.
Dalam pembicaraan dengan Dedi Yusuf yang bersangkutan menyampaikan, bahwa beliau akan berusaha dalam waktu dekat untuk dapat melaksanakan Rapat Kerja Gabungan ( Rakergab ) antara Komisi VI, IX, Menteri BUMN, Menaker, Jaksa Agung serta direksi-direksi BUMN.
Retno ( perwakilan KeMenaker ), Arionto Timbul ( SP PLN ), Fauzi ( LBH ) memberikan dukungan terhadap perjuangan
Perusahaan SPBU Gunung Sari 74.902.09, Jalan Sultan Alauddin Makassar, menghentikan semua karyawannya dengan menutup usaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)tanpa memberikan kejelasan yang pasti kepada semua karyawannya, Sabtu (20/6) lalu.
Para Karyawan mengaku, penutupan sepihak yang dilakukan pemilik SPBU Alauddin merugikan para karyawan karena kehilangan pekerjaannya dan menambah angka pengangguran di Indonesia khususnya di Makassar.
Akhirnya dua pimpinan pusat FPE SBSI tiba di Kabupaten Malinau pada 05 April 2015. Keduanya mengaku sebagai pimpinan tertinggi di Federasi Pertambangan dan Energi yang ber affiliasi ke KSBSI. Kedua pimpinan FPE SBSI tersebut berttujuan ingin bertemu anggotanya yang berada di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Di Malinau keduanya di sambut oleh pengurus FPE SBSI Kabupaten Malinau antara lain, Junaidi , Musa Bilung, Herlian dan Theofilus.
Selanjutnya keduanya melakukan Training Sosial Dialog yang dilaksanakan di hotel “ Hanura “ Kota Malinau, dengan melibatkan 25 peserta dari berbagai perwakilan unit kerja khususnya di pertambangan.
Menurut Niaksi selaku Sekretaris Jenderal DPP FPE SBSI menjelaskan kepada anggotanya bahwa beliau baru pertama sekali berkunjung ke Kabupaten Malinau, namun setelah melihat potensi yang ada Nikasi merasa optimis bahwa FPE SBSI Kab. Malinau akan kuat seperti propinsi-propinsi lain .
Sementara itu Riswan Lubis pada kesempatan terpisah menyampaikan kepada anggotanya bahwa “ hanya kita yang bisa merubah nasib kita , jadi kita harus berjuang dengan cara-cara dialog dalam memperjuangkan perbaikan kesejahteraan “ ungkap Riswan kepada anggotanya.
Sekitar 300 buruh Pertamina RU II Sei.Pakning bersama sejumlah pegawai PDAM Cabang Sungai Pakning melakukan demo kekantor Camat Bukit Batu, Rabu (15/10). Dalam aksi tersebut terlihat puluhan polisi yang teragbung dari Polres Bengkalis, Polsek Bukit Batu dan Polsek Siak Kecil melakukan pengamanan aksi .
Pekerja Pertamina yang tergabung Dewan Pengurus Cabang , Federasi Pertambangan dan Energi, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( DPC FPE SBSI ) menuntut agar Dinas Tenaga Kerja ( Disnaker ) Kabupaten Bengkalis dan pengawas tegas dalam mencabut izin operasional vendor yang ada di PT. Pertamina RU II Sungai Pakning.
