Sepuluh Pengurus Komisariat, Federasi Pertambangan dan Energi, PT. Kayan Putra Utama Coal di PHK pasca melakukan pertemuan dengan perusahaan pada, 10 Agustus 2020. Pertemuan yang dilakukan dikantor Bupati, Kabupaten Malinau pada, 10 Agutus 2020 tersebut membahas berbagai persoalan hak-hak karyawan yang dianggap belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan Ketenagakerjaan.
“ Kami dipanggil satu persatu oleh perusahaan dan di PHK dengan alasan efesiensi” ujar Yuandri selaku Ketua PK FPE PT. KPUC.
Kesepuluh nama yang dipanggil tersebut adalah pera pengurus serikat di 3 tempat, yakni, Camp Sidi, Batu Lidung dan Todok Seturan.
Nama-nama yang di PHk tersebut adalah; Yuandri, Hastomo, Piterson, Ahmad Jabarudin, Martin Jufandri, Agus Irawan, Ihwal , Bilung Lian, Yandri Pairunan dan Meriantonius Hengky.
“Dari 10 orang yang di PHK tersebut , salah satu anggota kami menerima PHK tersebut dengan ketentuan mendapatkan 2 X ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan “ tambah Yuandri
Pertemuan PK FPE dengan pimpinan PT KPUC dan Dinas Tenaga Kerja Malinau, dikantor Bupati Malinau
Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan, tuntutan karyawan pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang bekerja di Tembagapura, Mimika, Papua, disetujui pihak manajemen.
Hal ini setelah dilakukan pertemuan bersama antara Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mimika dan Manajemen PTFI di salah satu hotel di Jalan Cenderawasih, Selasa (25/8/2020).
Dalam pertemuan itu, kata Eltinus, Tim Gugus Covid-19 dan manajemen PTFI menyetujui karyawan yang bekerja di Tembagapura dapat turun ke Kota Timika.
Asalkan, protokol kesehatan Covid-19 tetap harus dilakukan bagi seluruh karyawan baik yang turun ke Kota Timika, maupun yang akan balik bekerja di Tembagapura.
"Protokol kesehatan ini dengan melakukan pengecekan suhu tubuh. Kalau suhunya 38 derajat celcius, maka akan dilakukan rapid test," kata Eltinus, usai memimpin pertemuan tersebut.
Terkait dengan tuntutan pemberian insentif bagi karyawan yang tetap bekerja selama pandemi Covid-19, kata Eltinus, mekanismenya diserahkan kepada manajemen PTFI.
Pasca pertemuan ini, Eltinus berharap kepada kayawan dapat membuka blokade jalan MP 72 yang diblokade sejak Senin (24/8/2020) kemarin.
Buruh di Kabupaten Morowali Provinsi Sulteng ajukan tuntutan terkait RUU Cipta Kerja.
“Tujuan dari audiens ini, untuk menyampaikan beberapa poin tuntutan buruh kepada Pemda Morowali Sulteng,” ungkap Ketua DPC Serikat Buruh FPE Kabupaten Morowali Nasri Sonna, di Morowali, di Ruang Rapat Kantor Bupati Morowali, Kamis 13 Agustus 2020.
Selain itu, pihaknya juga memberikan masukan kepada Pemda. Pada tahun 2020, harus segera melakukan survey KHL terkait upah minimum yang melibatkan Dewan Pengupahan.
Kemudian, kegiatan itu merupakan rangkaian agenda nasional di Jakarta yang berkaitan dengan pembahasan Rancangan Perundang-undangan Ketenaga Kerjaan.
“Audiensi ini merupakan momen yang baik dalam mendiskusikan sejumlah tuntutan buruh terkait RUU Cipta Kerja. Termasuk membahas persoalan pengupahan, yang menjadi dasar penghitungan penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK),’’ terangnya.
Organisasi buruh yang tergabung dalam Pengurus Komisariat (PK) Federasi Pertambangan dan Energi (FPE) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dijadwalkan melakukan aksi unjuk rasa terkait undang undang Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan di Halaman Kantor DPRD Luwu Timur, Kamis (13/08/2020) Pagi.
Omnibus law ini sejatinya lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi. Yang paling sering jadi polemik, yakni ombinibus law di sektor ketenagakerjaan yakni UU Cipta Lapangan kerja.
Mereka menilai RUU Cipta Kerja terlalu berpihak pada investor dan justru meminggirkan kepentingan masyarakat. Pasal-pasal di dalam RUU Cipta Kerja yang terdiri atas 79 undang-undang dan 11 klaster dianggap bermasalah.
Isak Bukkang Balapadang S.Pd, SE. selaku Ketua PK-FPE KSBSI PTVI menjelaskan bahwa undang undang Omnibus Law khususnya klaster ketenagakerjaan sepenuhnya tidak berpihak terhadap kesejahteraan buruh secara umum.
Gelombang kedua tenaga kerja asing (TKA) asal China yang akan bekerja di pabrik tambang di Sulawesi Tenggara (Sultra) telah tiba di Bandara Haluoleo. Massa yang berunjuk rasa menolak kedatangan TKA dipukul mundur polisi.
Pantauan detikcom di lokasi aksi, tepatnya di jalur alternatif menuju Bandara Haluoleo, Konawe Selatan (Konsel), Selasa (30/6/2020), hingga pukul 21.50 Wita massa aksi masih bertahan di pertigaan Jalan Poros Konda menuju Bandara Haluoleo.
Sekitar pukul 22.00 Wita, iring-iringan rombongan TKA China dengan dikawal polisi tampak keluar dari Bandara Haluoleo melalui jalur alternatif di Kecamatan Konda, Konsel. Di saat itu pula polisi dengan sigap langsung memukul massa aksi yang bertahan di pintu masuk jalur alternatif bandara.
Massa aksi tolak kedatangan TKA China di Kendari dipukul mundur polisi. (Sitti/detikcom)
Ketua DPC FPE KSBSI Kab,Mimika. Marjan Tusang, S.H.,M.H. saat temui awak Liputan4, di ruang kerjanya Jumat, (19/6/2020) menyampaikan, DPC FPE Kab Mimika, telah membuka posko Pengaduan karyawan bagi Buruh kontraktor, Privatisasi, maupun karyawan PT Freeport Indonesia yang terkena dampak Covid 19.
“Dampak Pandemi Covid- 19, ini masih ada beberapa perusahaan nakal yang tidak meleksanakan surat edaran kementerian tenaga kerja sehingga mengakibatkan kerugian bagi para buruh/ karyawannya.
Oleh sebab itu kami selaku peringkat organisasi Serikat buruh di Kabupaten Mimika, membuka posko pengaduan agar para buruh dapat melaporkan setiap persoalan atau kerugian yang dialaminya yang mengakibatkan tindakan/keputusan pihak perusahaan yang semena-mena tanpa melakukan koordinasi dengan pihak Union.
“Kami menerima pengaduan dari para buruh yang hak- haknya tidak bayar, Stranded / tertahan di Timika dan di luar Timika, Medical High Risk, (Riwayat sakit), Voluntary Leave ( cuti sukarela), harapan kami pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Kab, Mimika. dapat memfasilitasi persoalan ini dengan baik agar tidak merugikan karyawan dan apabila terbukti bahwa perusahaan semena-mena tidak memberikan hak-hak para buruh agar diberikan sanksi administrasi untuk membuat efek jera bagi perusahaan itu sendiri.
“Kami tegaskan bahwa pengaduan para buruh yang telah melaporkan pengaduannya, Tim Advokasi DPC FPE yang akan mengawal keluhan para Buruh hingga tuntas.
Ketua Dpc, Fpe Kab, Mimika. Marjan Tusang, SH,. MH. Saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, (19/6). (foto: Makatita)
DPC FPE KSBSI Kabupaten Sorong, Papua Barat,Senin, 8 Juni 2020 menyerahkan bantuan social kepada masyarakat kurang mampu. Penyerahan bantuan ini dkarenakan semakin sulitnya kehidupan masyarakat kelas bawah pasca pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurut Jhoni Siturus bahwa bantuan social ini diberikan kepada para janda, duda dan nelayan.
“Kami memberikan bantuan kepada 6 Kampung yang ada disekitar Petrogas (basin) dan masing-masing Kampung kami siapkan 25 paket bantuan” ujar Sitorus.
“Keenam Kampung dimaksud adalah; Kampung Seget,Kampung Malabam, Kampung Klayas, Kampung Kasimle, Kampung Pulau Kasim dan Kampung Sakarum”. Tambah Siturus.
Lebih jauh Sitorus menambahkan bahwa acara serimonial dilakukan dikampung Seget, dengan dihadiri Korwil KSBSI Papua Barat Musa dan Sekertaris DPC FPE Kab. Sorong, Rantony.
Menurutnya, masing-masing paket sembako yang diserahkan tersebut terdiri dari beras, gula, Mie, dan minyak goreng.
Penyerahan paket Sembako oleh Sekertaris DPC FPE KSBSI Kab. Sorong dan Korwil KSBSI Papau Barat
Pengurus Komisariat, Federasi Pertambangan dan Energi, PT Freeport Indonesia , (PK FPE PT FI) baru saja melakukan audensi dengan Disnakertrans Kabupaten Mimika, Papua.
Yang menarik audensi yang kali ini dilakukan di hotel Hotel Grand Mozza Timika, pada,15 Mei 2020.Hal ini dilakukakan karena belum meredanya Covid 19.
Hadir dalam audensi ini beberapa perwakilan PK FPE KSBSI PT Freeport. Meraka adalah, Marjan Tusang, SH. M.H, Yunus Y. Howay, Makmeser Kafiar,Albertus Mayor, Barselius Werimon, Lodevikus Woersok,, Arianto Kanan, SH , Buce Pattikawa, F. Tom Jones Hutapea , dan Abdon D. Imbiri .
Sementara itu dari Disnakertrans Kab. Mimika langsungdihadiri oleh Kadisnaker Kab. Mimika, Ronny S. Marjen, S.STP, MH.
Dalam audensi tersebut para pemimpin Federasi Pertambangan dan Energi PT Freeport ingin mendapatkan masukan serta memberikan masukan terkait kondisi karyawan PT Freeport pasca merebaknya Covid-19.
Ternyata saling bertukar informasi terkait Covid-19 di Freeport bukan hanya kebutuhan para pengurus serikat, Disnakertrans Kab. Mimika juga membutuhkan informasi terkait kondisi lapangan.
Kadisnakertrasn: “Apakah masih berdesak-desakan di dalam bis dan di tramp ?”
Dua belas perwakilan unit PLN yang ada dibeberapa kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terpaksa melakukan Rapat Umum Anggota Komisariat (RUAK) dengan penuh kesederhanaan.
Kegiatan RUAK dilaksanakan pada, Selasa, 21 April 2020 dikantor PLN yang ada diKabupaten Wajo.
Dalam sambutannya Makmur selaku ketua PK FPE PLN menyampaikan bahwa solidaritas antar anggota serta harus tetap menjaga kekompakan.
Sementara itu Abd. Kadir selaku Ketua DPC FPE KSBSI Kab. Wajo dalam sambutanya menyampaikan pentingnya membangun komunikasi dengan pemerintah dan pengusaha dengan mengutamakan sosial dialog dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.
Dalam kesempatan tersebut Kadir juga menyampaikan sikap FPE KSBSI terhadap penolakan RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas di DPR RI.
Pelaksanaan RUAK PK FPE PLN Se Kab. Wajo, Sulawesi Selatan
Ekspresi haru terlihat jelas di wajah Mujiatun (55), seorang ibu yang tinggal di wilayah Telihan. Ia tak menyangka bakal dapat bantuan sembako berupa beras 5 kilogram, minyak 1 liter dan mie instant.
Bantuan ini dari Pengurus Komisaris Federasi Pertambangan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (PK FPE KSBSI) PT Indominco Mandiri, Sabtu (18/4/2020).
Telah lama wanita tua ini menginginkan bantuan sembako, dan baru pertama ini ia terima dari PK FPE KSBSI yang menggalang dana untuk warga terdampak Covid -19.
"Alhamdulillah saya senang sekali, bantuan ini sangat kami perlukan," ujar wanita tua ini lirih.
Ia menceritakan sudah setahun suaminya hanya terbaring karena sakit lambung dan darah tinggi. Pasangan ini hanya berkebun untuk hidup mereka.
"Apalagi selama Covid-19, saya cuma mengandalkan bantuan anak saya yang jadi buruh, kadang ada kadang juga tidak," ujarnya.
Aksi peduli PK FPE KSBSI PT INDOMINCO, Bontang, Kalimantan Timur
