Gelombang kedua tenaga kerja asing (TKA) asal China yang akan bekerja di pabrik tambang di Sulawesi Tenggara (Sultra) telah tiba di Bandara Haluoleo. Massa yang berunjuk rasa menolak kedatangan TKA dipukul mundur polisi.
Pantauan detikcom di lokasi aksi, tepatnya di jalur alternatif menuju Bandara Haluoleo, Konawe Selatan (Konsel), Selasa (30/6/2020), hingga pukul 21.50 Wita massa aksi masih bertahan di pertigaan Jalan Poros Konda menuju Bandara Haluoleo.
Sekitar pukul 22.00 Wita, iring-iringan rombongan TKA China dengan dikawal polisi tampak keluar dari Bandara Haluoleo melalui jalur alternatif di Kecamatan Konda, Konsel. Di saat itu pula polisi dengan sigap langsung memukul massa aksi yang bertahan di pintu masuk jalur alternatif bandara.
Massa aksi tolak kedatangan TKA China di Kendari dipukul mundur polisi. (Sitti/detikcom)
Ketua DPC FPE KSBSI Kab,Mimika. Marjan Tusang, S.H.,M.H. saat temui awak Liputan4, di ruang kerjanya Jumat, (19/6/2020) menyampaikan, DPC FPE Kab Mimika, telah membuka posko Pengaduan karyawan bagi Buruh kontraktor, Privatisasi, maupun karyawan PT Freeport Indonesia yang terkena dampak Covid 19.
“Dampak Pandemi Covid- 19, ini masih ada beberapa perusahaan nakal yang tidak meleksanakan surat edaran kementerian tenaga kerja sehingga mengakibatkan kerugian bagi para buruh/ karyawannya.
Oleh sebab itu kami selaku peringkat organisasi Serikat buruh di Kabupaten Mimika, membuka posko pengaduan agar para buruh dapat melaporkan setiap persoalan atau kerugian yang dialaminya yang mengakibatkan tindakan/keputusan pihak perusahaan yang semena-mena tanpa melakukan koordinasi dengan pihak Union.
“Kami menerima pengaduan dari para buruh yang hak- haknya tidak bayar, Stranded / tertahan di Timika dan di luar Timika, Medical High Risk, (Riwayat sakit), Voluntary Leave ( cuti sukarela), harapan kami pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Kab, Mimika. dapat memfasilitasi persoalan ini dengan baik agar tidak merugikan karyawan dan apabila terbukti bahwa perusahaan semena-mena tidak memberikan hak-hak para buruh agar diberikan sanksi administrasi untuk membuat efek jera bagi perusahaan itu sendiri.
“Kami tegaskan bahwa pengaduan para buruh yang telah melaporkan pengaduannya, Tim Advokasi DPC FPE yang akan mengawal keluhan para Buruh hingga tuntas.
Ketua Dpc, Fpe Kab, Mimika. Marjan Tusang, SH,. MH. Saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, (19/6). (foto: Makatita)
DPC FPE KSBSI Kabupaten Sorong, Papua Barat,Senin, 8 Juni 2020 menyerahkan bantuan social kepada masyarakat kurang mampu. Penyerahan bantuan ini dkarenakan semakin sulitnya kehidupan masyarakat kelas bawah pasca pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurut Jhoni Siturus bahwa bantuan social ini diberikan kepada para janda, duda dan nelayan.
“Kami memberikan bantuan kepada 6 Kampung yang ada disekitar Petrogas (basin) dan masing-masing Kampung kami siapkan 25 paket bantuan” ujar Sitorus.
“Keenam Kampung dimaksud adalah; Kampung Seget,Kampung Malabam, Kampung Klayas, Kampung Kasimle, Kampung Pulau Kasim dan Kampung Sakarum”. Tambah Siturus.
Lebih jauh Sitorus menambahkan bahwa acara serimonial dilakukan dikampung Seget, dengan dihadiri Korwil KSBSI Papua Barat Musa dan Sekertaris DPC FPE Kab. Sorong, Rantony.
Menurutnya, masing-masing paket sembako yang diserahkan tersebut terdiri dari beras, gula, Mie, dan minyak goreng.
Penyerahan paket Sembako oleh Sekertaris DPC FPE KSBSI Kab. Sorong dan Korwil KSBSI Papau Barat
Pengurus Komisariat, Federasi Pertambangan dan Energi, PT Freeport Indonesia , (PK FPE PT FI) baru saja melakukan audensi dengan Disnakertrans Kabupaten Mimika, Papua.
Yang menarik audensi yang kali ini dilakukan di hotel Hotel Grand Mozza Timika, pada,15 Mei 2020.Hal ini dilakukakan karena belum meredanya Covid 19.
Hadir dalam audensi ini beberapa perwakilan PK FPE KSBSI PT Freeport. Meraka adalah, Marjan Tusang, SH. M.H, Yunus Y. Howay, Makmeser Kafiar,Albertus Mayor, Barselius Werimon, Lodevikus Woersok,, Arianto Kanan, SH , Buce Pattikawa, F. Tom Jones Hutapea , dan Abdon D. Imbiri .
Sementara itu dari Disnakertrans Kab. Mimika langsungdihadiri oleh Kadisnaker Kab. Mimika, Ronny S. Marjen, S.STP, MH.
Dalam audensi tersebut para pemimpin Federasi Pertambangan dan Energi PT Freeport ingin mendapatkan masukan serta memberikan masukan terkait kondisi karyawan PT Freeport pasca merebaknya Covid-19.
Ternyata saling bertukar informasi terkait Covid-19 di Freeport bukan hanya kebutuhan para pengurus serikat, Disnakertrans Kab. Mimika juga membutuhkan informasi terkait kondisi lapangan.
Kadisnakertrasn: “Apakah masih berdesak-desakan di dalam bis dan di tramp ?”
Dua belas perwakilan unit PLN yang ada dibeberapa kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terpaksa melakukan Rapat Umum Anggota Komisariat (RUAK) dengan penuh kesederhanaan.
Kegiatan RUAK dilaksanakan pada, Selasa, 21 April 2020 dikantor PLN yang ada diKabupaten Wajo.
Dalam sambutannya Makmur selaku ketua PK FPE PLN menyampaikan bahwa solidaritas antar anggota serta harus tetap menjaga kekompakan.
Sementara itu Abd. Kadir selaku Ketua DPC FPE KSBSI Kab. Wajo dalam sambutanya menyampaikan pentingnya membangun komunikasi dengan pemerintah dan pengusaha dengan mengutamakan sosial dialog dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.
Dalam kesempatan tersebut Kadir juga menyampaikan sikap FPE KSBSI terhadap penolakan RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas di DPR RI.
Pelaksanaan RUAK PK FPE PLN Se Kab. Wajo, Sulawesi Selatan
Ekspresi haru terlihat jelas di wajah Mujiatun (55), seorang ibu yang tinggal di wilayah Telihan. Ia tak menyangka bakal dapat bantuan sembako berupa beras 5 kilogram, minyak 1 liter dan mie instant.
Bantuan ini dari Pengurus Komisaris Federasi Pertambangan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (PK FPE KSBSI) PT Indominco Mandiri, Sabtu (18/4/2020).
Telah lama wanita tua ini menginginkan bantuan sembako, dan baru pertama ini ia terima dari PK FPE KSBSI yang menggalang dana untuk warga terdampak Covid -19.
"Alhamdulillah saya senang sekali, bantuan ini sangat kami perlukan," ujar wanita tua ini lirih.
Ia menceritakan sudah setahun suaminya hanya terbaring karena sakit lambung dan darah tinggi. Pasangan ini hanya berkebun untuk hidup mereka.
"Apalagi selama Covid-19, saya cuma mengandalkan bantuan anak saya yang jadi buruh, kadang ada kadang juga tidak," ujarnya.
Aksi peduli PK FPE KSBSI PT INDOMINCO, Bontang, Kalimantan Timur
Akhirnya DPRD Kab. Morowali merespon surat yang dikirim DPC FPE Kab. Morowali terkait keinganan Serikat buruh untuk bertemu sehubungan dengan surat Bupati Kabupaten Morowali.
Rapat Dengar Pendapat Umum ini dilakukan pada, Senin, 13 April 2020 di DPRD Kabupaten Morowali yang beralamat diBahoruru, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali .
Turut hadir dalam RDPU tersbut,Kuswandi (Ketua DPRD Kab. Morowali sebagai pimpinan Rapat) ,Asisten I Pemerintah Kab. Morowali , UD Morowali, Kadis Perhubungan, Kadis Kesehatan, Koordinator Komdey Humas PT.IMIP, Koordinator Dokter Klinik Utama PT.Imip.
Sementara itu dari perwakilan DPC FPE Kab. Morowali hadir Hasrih Sonna selaku Ketua DPC FPE KSBSI Kab. Morowali, Ronald, Asis dan Iswati.
Dalam kesempatan tersebut Hasrih mempertanyakan upaya-upaya DPRD Kab. Morowali dalam menyikapi surat Intruski Bupati Morowali tentang pergerakan arus barang dan penumpang diwilayah Morowali pasca merebaknya Wabah Corona.
Ketua DPC FPE KSBSI Kab. Morowali, Hasrih Sonna, menyampaikan jaminan bekerja bagi buruh
Dua orang pimpinan PT Ecos Jaya yang beralamat di Jalan Raya Pemda Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ditahan oleh pihak Kejaksaan Tangerang dan keduanya dijebloskan kedalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jambe, Kabupaten Tangerang.
Kedua pimpinan PT Ecos Jaya yang ditahan pihak Kejaksaan Tangerang tersebut adalah Muhammad Syarif yang menjabat sebagai Factory Manager serta Xuan Zai Jie yang menjabat sebagiai Produksi Manager.
Warsam selaku Ketua PUK SPSI’73 di PT Ecos Jaya, Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa, kedua tersangka pimpinan PT Ecos Jaya tersebut telah melakukan Union Busting, yaitu telah melakukan pemberangusan terhadap Serikat Pekerja atau telah melakukan sebuah upaya untuk melemahkan peranan dan fungsi dari Serikat Pekerja demi untuk kepentingan sang majikan (pemiik perusahaan) pada Jumat, 20 Maret 2020 malam.
Energy Equity Epic (Sengkang) Pty.Ltd yang berlokasi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan akhirnya melakukan evaluasi PKB yang pertama.
Evaluasi PKB ini dilakukan di hotel Santika, Makasar, Sualwesi Selatan pada, Senin, 16 Maret 2020. Yang menarik dalam evaluasi PKB ini, selain menghadirkan PK dan management Energy Equity Epic (Sengkang)Pty.Ltd (EEES), juga melibatkan DPC FPE KSBSI Kab. Wajo, Korwil KSBSI Prop. Sulawesi Selatan, DPPP FPE KSBSI dan Disnaker Prop. Sulawesi Selatan.
Dalam evaluasi PKB kali ini yang menjadi topik bahasan terkait beberapa point yakni : uang penghargaan masa kerja, struktur skala upah, pembayaran pesangon untuk karyawan yang memasuki usia pensiun, kenaikan upah tahunan, izin khusus, konpensasi perjalanan dinas yang dilakukan pada hari libur, stanby overnight bagi karyawan HSE, komite pengupahan, kedisiplinan karyawan, PKB yang membutuhkan persetujuan SKK MIGAS, pembahasan PKB selanjutnya, penerimaan karyawan.
Dari point-point yang disampaikan perwakilan PK FPE EEES tersebut semuanya hampir tidak terjadi perdebatan yang panjang.
Semua pihak perlu saling mengisi dan mengingatkan untuk patuh pada PKB
Empat buruh pabrik tewas saat tenda mogok kerja yang mereka tempati ditabrak mobil yang melintas di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (10/3) dini hari WIB.
Peristiwa tersebut terjadi saat para buruh menggelar mogok kerja di depan pabrik PT FLOW, Desa Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo. PT FLOW sendiri merupakan pabrik yang beroperasi memproduksi minuman mineral dalam kemasan.
"(yang tewas) empat orang buruh anggota Serikat Buruh (SB) Lomenik KSBSI yang bekerja di PT FLOW Pasuruan," ujar Ketua PP Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (10/3).
Nining mengatakan, selain empat buruh meninggal, dirinya juga mendapati kabar sejumlah buruh lainnya mengalami luka atas peristiwa tersebut. KASBI, kata Nining, menuntut kepolisian mengusut tuntas kasus penabrakan yang menimpa buruh yang sedang mogok kerja tersebut.
