Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 mendatang sebesar 5,1% atau senilai Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Dengan kenaikan UMP ini pemrrov DKI mengharapkan daya beli masyarakat tidak turun tahun depan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan keputusan tersebut selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di wilayah Jakarta.
"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak turun," kata Anies dalam siaran persnya, Sabtu (18/12/2021).
Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Selasa (21/9). Anies penuhin panggilan KPK sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019 dengan tersangka Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)
Rekaman video aksi buruh memasuki dan melakukan perusakan ruangan kerja Gubernur Banten Wahidin Halim di Kantor Gubernur Banten pada Rabu (22/12/2021) sempat viral di media sosial. Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku geram dengan aksi yang dilakukan buruh tersebut.
"Yang pasti saya sangat menyesalkan tindakan anarkisme dan ketidaksantunan dari buruh. Saya meminta agar aparat kepolisian dapat bertindak tegas terhadap oknum pendemo yang telah anarkis dan merusak fasilitas pemerintah," ucap Wahidin dalam keterangan persnya, Kamis (23/12/2021).
Ditambahkannya, terkait tuntutan buruh untuk merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 5,4%, gubernur mengatakan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengupahan.
Tim eksplorasi PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dikabarkan baru saja menemukan cadangan baru emas. Tentunya ini merupakan sebuah kabar gembira bagi perusahaan dan juga masyarakat sekitar, serta pemerintah daerah setempat. Dengan demikian usia tambang diprediksi akan bertambah sampai 5 tahun lagi.
Cadangan emas baru itu ditemukan di area tambang emas Gosowong di wilayah Kontrak Karya PT Nusa Halmahera Minerals yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Lebih lanjut, cadangan baru tersebut merupakan tambahan cadangan dari sejumlah temuan sumber daya baru.
Revisi studi kelayakan atas Nusa Halmahera Minerals yang diterima pihak Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Minerba ESDM), adalah sebuah keyakinan profesional, sehingga Nusa Halmahera dan termasuk PT Aneka Tambang semakin yakin dengan adanya penambahan cadangan emas tersebut.
Di tempat terpisah, pihak Ditjen Minerba Kementerian ESDM mengkonfirmasi telah menerima dan secara teknis-ekonomis, memberikan persetujuan atas dokumen revisi studi kelayakan. Pihak Ditjen Minerba Kementerian ESDM pun juga telah meminta Nusa Halmahera Minerals untuk segera melakukan tindak lanjut.
Akhirnya DPP FPE KSBSI berkesempatan mengunjungi anggotanya yang berada dipedalaman Kalimantan Utara. Kali ini Sekjen DPP FPE, Nikasi Ginting melakukan konsolidasi ke DPC FPE di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Kunjungan Nikasi tersebut dilakukan pada, 18 September 2021.
Selain melakukan konsolidasi organisasi, Nikasi juga mensosialisasikan PP No.37 tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dalam sosialisasi ini hadir 22 peserta yang terdiri 20 laki-laki dan 2 perempuan. Kegitan sosialisasi ini kerjasama antara FPE, KSBSI dan WSM.
Menurut Nikasi, terkait program Jaminan Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan hampir tidak ada keluhan dari anggota.
“Semua perusahaan pertambangan yang ada di Malinau telah menjalankan kedua program tersebut.” ungkap Nikasi pada Suara Tambang.
“Jika sebelumnya BPJS Jamsostek menanggung 4 progam, maka dengan keluarnya PP 37 maka saat ini BPJS Jamsostek menangani 5 program, yakni Jaminan Kecelekaaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehiangan Pekerjaan” jelas Nikasi.
Konsolidasi SEKJEN DPP FPE, Nikasi Ginting ke Kab. Malianau, Kalimantan Utara
Setelah absen pada perundingan PKB yang XVIII, akhirnya PK FPE PT. Vale Indonesia terlibat kembali pada perundingan PKB ke XIX. Terlibatnya PK FPE PT Vale Indonesia setelah RUAK PK PT. Vale memberikan kepercayaan kepada Isak Bukang menjadi Ketua PK menggantikan Wasingson.
Perundingan PKB kali ini dilaksanakan di Makasar dan beberapa tempat lain yang disepakati. Perundingan PKB ini sendiri dibuka pada, 8 September 2021 dihotel Four Point, Makasar.
Hadir dalam pembukaan CEO PT Vale Indonesia Febri. Dalam sambutannya Febri mengharapkan Vale menjadi kelas dunia yang terus dapat memberikan kesejateraan baik kepada masyarakat sekitar lingkungan PT. Vale maupun para buruh yang bekerja di PT. Vale Indonesia dan keluarganya.
Selain itu Febri juga menjelaskan bahwa sebagai perusahaan Multinasional PT. Vale juga berkewajiban melibatkan keterlibatan wanita untuk bekerja di PT. Vale.
“Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik bagi karyawan dan masyarakat sekitara adalah yang utama yang harus tetap menjadi prioritas bagi perusahaan” ungkap Febri.
Tim perunding PKB ke XIX PT. Vale Indonesia yang dihadiri CEO PT Vale Indonesia, Febri.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengeluhkan soal Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap malah memperumit proses perizinan yang telah dibangun pemerintah daerah, khususnya di Kota Bogor. Hal tersebut disampaikan Bima di acara Ngobrol Virtual Bareng Ombudsman RI tentang UU Cipta Kerja , Kamis (5/8/2021). Menurut Bima, UU Cipta Kerja mengharuskan pemerintah daerah melakukan banyak penyesuaian, bahkan mengubah secara dasar dan kompleks terhadap sistem perizinan yang sudah tercipta di daerahnya. "Jadi semacam ada tsunami regulasi baru. Kami sudah maju, terukur, tadinya betul-betul satu pintu, jadinya berbelok-belok lagi. Intinya prosesnya menjadi lebih rumit," kata Bima.
Hal itu pun membuat pihaknya harus beradaptasi lagi dengan sistem baru yang akan diterapkan, mengikuti aturan UU Cipta Kerja atau turunannya. Padahal, ujar dia, sejak 2015 Kota Bogor sudah melakukan reformasi di bidang perizinan dengan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Mal Pelayanan Publik sesuai rancangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
Bima mengatakan, DPMPTSP di Kota Bogor dibentuk sebagai lembaga perizinan yang melayani dalam satu pintu, waktunya terukur, dan transparan. Pemberkasannya pun bisa dilakukan secara online. Ada 92 jenis perizinan yang dilayani, menggunakan tanda tangan elektronik dan terintegrasi dengan berbagai sistem lainnya. Ini mulai dari NPWP, BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, hingga pajak.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.(Tangkapan layar akun Instagram Pemkot Bogor)
Kasus positif Covid-19 di tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua meningkat 2-3x lipat dibandingkan beberapa pekan lalu.
Hal tersebut disampaikan oleh Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia Riza Pratama.
Dia mengatakan, kasus terkonfirmasi positif pekerja di Freeport ada kenaikan yang cukup drastis. Namun sejauh ini menurutnya tidak ada yang mengalami gejala Covid-19 yang cukup serius.
"Memang angkanya cukup naik. Karyawan yang terdeteksi sejauh ini tidak ada yang serius. Ada banyak (yang positif), tapi gak serius," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Senin (12/07/2021).
Dia mengatakan, Freeport telah menyediakan tempat isolasi bagi karyawan yang positif tertular Covid-19 guna mengantisipasi penularan dan terjadinya lonjakan kasus.
"Kita siapkan lokasi isolasi khusus karyawan. Kenaikan (kasus) cukup tinggi, ada sekitar 2-3x yang normal, yang biasanya mungkin rendah puluhan, sekarang cukup tinggi 2-3x," jelasnya.
Riza kembali menegaskan meski angka positifnya tinggi namun gejala yang dialami karyawan tidak terlalu serius. Hal ini dikarenakan sebagian dari pekerja Freeport sudah divaksin.
Alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus dipersiapkan. Salah satu aspek yang menjadi prioritas adalah proses transfer pekerja.
Pertamina Hulu Rokan telah mengirimkan surat pernyataan menerima penawaran (acceptance letter) dan perjanjian kerja (employment agreement) kepada semua pekerja CPI.
Hasilnya, dari sekitar 2.700 pekerja, sebanyak 98,5 persen telah mengembalikan dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan hanya 1,5 persen pekerja yang tidak mengembalikan dengan alasan diantaranya sudah menjelang usia pensiun dan ingin pensiun dini, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan alasan lainnya.
Direktur Utama PHR, Jaffee Arizon Suardin, menyambut baik progres pengembalian acceptance letter dan employment agreement oleh pekerja CPI ini.
"Terimakasih atas respon positif yang diberikan. Dengan bergabungnya pekerja CPI menjadi keluarga besar Pertamina, maka akan memiliki kesempatan berkarir yang lebih luas di Pertamina Group. Saya yakin, bersama kita dapat menjadi tim yang solid, berkolaborasi dan bersinergi untuk mengembangkan bisnis perusahaan saat ini dan di masa depan untuk menjaga ketahanan energi nasional," ujarnya, Jumat (2/7/2021).
PT Freeport Indonesia mendatangkan 11.000 dosis Vaksin Sinopharm tahap pertama untuk melakukan vaksinasi ribuan pekerja dan keluarga mereka di area kerja perusahaan tambang itu di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Vice President PT Freeport Indonesia Bidang Hubungan Pemerintah Jonny Lingga di Timika, Jumat, mengatakan 11.000 dosis Vaksin Sinopharm yang merupakan bagian dari Program Vaksinasi Gotong-royong itu sudah tiba di Timika dan akan segera disuntikkan kepada para pekerja dan keluarga mereka.
"Vaksin ini didatangkan secara bertahap. Untuk tahap pertama sudah tiba 11.000 dosis, sedangkan untuk tahap kedua nanti akan didatangkan lagi sebanyak 8.000 dosis, diperkirakan tiga pekan ke depan," jelas Jonny.
Menurut dia, untuk mendapatkan vaksin gotong-royong itu, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT Freeport Indonesia, demikian pun dengan perusahaan-perusahaan dan badan usaha lainnya di Indonesia. Adapun dalam pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan dan keluarga mereka, menurut Jonny, akan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan vaksin. Manajemen Freeport menargetkan hingga Oktober 2021 seluruh karyawan dan keluarga mereka yang mau divaksin sudah mendapatkan vaksinasi untuk pencegahan penularan COVID-19.
Satgas Covid-19 Ternate, Maluku Utara (Malut), memonitor ratusan karyawan pertambangan emas PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang menjalani karantina setelah terkonfirmasi Covid-19. NHM menyewa sejumlah hotel di Ternate sebagai tempat karantina karyawannya yang positif Covid-19. Kepala Operasional Satgas Covid-19 Ternate, Muhammad Arif Gani mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan karyawan NHM tetap melaksanakan protokol kesehatan selama masa karantina. Satgas juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan pihak perusahaan, untuk menambah petugas tenaga kesehatan di hotel.
